k.h.o.l.i.l.u.l..r.o.h.m.a.n..a.h.m.a.d

Asia Future Shock-Krisis, Gejolak, Peluang

2008-10-20T05:56:00.000-07:00

Judul buku: Asia Future Shock-Krisis, Gejolak, Peluang, Kegoncangan, Ancaman Masa Depan Asia

Penulis: Michael Backman

Penerjemah: Meda Satrio

Penerbit: Ufuk Press, Jakarta , 2008

Tebal buku: x + 292 halaman

Ramalan Krisis Global Asia

Krisis global atau krisis keuangan global yang sedang mendera Amerika Serikat. Inilah buah ketergantuan para investor bermodal besar pada spekulasi-spekulasi yang dominan dalam bisnis bursa efek. Sektor riil tidak banyak berjalan, tidak seperti yang selama 30 tahun belakangan ini menopang Asia .

Justru merosotnya mata uang global itu akibat bisnis riil tidak diperhatikan di sana . Alhasil, krisis pun dengan mudah mendera pada surat-surat bisnis bernilai milyaran dolar. Apakah kasus yang bikin panik Amerika dan Eropa itu akan merembet ke kawasan Asia ?

Tidak mudah memprediksi pola krisis keuangan global akan mendera Asia atau tidak, dalam kurun 3-6 bulan ke depan. Namun bila ditilik dari pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia yang lebih banyak ditopang kemandirian bisnis sektor riil, sebagaimana ditunjukkan buku karangan Michael Backman ini, juga pertumbuhan penduduk dan perimbangan kawasan-kawasan ekonomi penyangga, kekuatan ekonomi Asia cukup kuat melewati krisis jauh melebihi Negara Adidaya. Bila buku ini dibaca lebih mendalam, tampaknya, krisis keuangan global diprediksi tidak akan berpengaruh besar terhadap sistem ekonomi di Asia.

Gambaran yang disajikan Michael Backman begini: dengan penduduk dinamis di Jepang, India, dan Cina yang mencapai lebih 1 milyar manusia, 30 tahun mendatang penduduk Asia akan 400 juta orang lebih banyak daripada sekarang. India akan nyaris menjadi negara terpadat di dunia dan Mumbai akan menjadi kota terpadat di dunia.

Perekonomian Vietnam akan seperti perekonomia Guangdong . Korea Utara dan Selatan mungkin akan bersatu kembali. Asia akan menjadi rumah bagi separuh reaktor nuklir dunia. Cina akan menjadi negara dengan penutur bahasa Inggris terbanyak di dunia (hlm. 23).

Di Cina, penggunaan bahasa Mandarin akan membengkak setidaknya 50%. Cina akan memiliki angkatan laut kuat serta menjadi pengekspor utama persenjataan canggih. Seratus juta wisatawan Cina akan mengalir keluar dari Cina setiap tahun. Perusahaan-perusahaan multinasional India berskala besar akan merambah perekonomian dunia lebih dari yang sekarang mereka lakukan.

Perusahaan-perusahaan penting Asia akan dikendalikan oleh perwalian-perwalian amal. Afrika akan porak poranda oleh ketegangan etnis tetapi kali ini antara rakyat Afrika dan para imigran Cina, bukan India . Warga Jepang akan berkurang 20 juta dibandingkan sekarang.

Jumlah pria India dan Cina akan 250 juta lebih banyak daripada wanitanya, yang berkemungkinan menyebabkan kedua Negara itu memperbesar angkatan persenjataan mereka setelah bertahun-tahun ini melakukan perampingan. Dan Indonesia dan Malaysia akan kehabisan minyak; keduanya akan menyesali banyak peluang yang tersia-sia dalam sekian dasawarsa sebelumnya (hlm. 113).

Bukan Kebebasan Politik

Pemerintah-pemerintah Asia akan terus memberi warga mereka lebih banyak kebebasan, tetapi bukan kebebasan politik. Negara-negara yang sekarang tidak demokratis tidak akan semakin mendekati demokasi. Dan sekarang demokratis akan meninggalkan faham itu dan menjadi lebih otoriter. Model kebebasan ekonomi dan sosial tetapi tanpa kebebasan pelitik yang sebanding akan menjadi model pilihan ketika alternative-alternatif lain sudah dicoba dan dirasa kurang.

Partai-partai berkuasa di Cina , Vietnam , Malaysia , dan Singapura semakin tidak terlalu memedulikan apa yang dilakukan warga mereka asalkan tidak mengancam kekuasaan mereka. Perjanjian muncul antara pemerintah-pemerintah Asia dan warga mereka adalah “biarkan kami tetap memegang kekuasaan dan sebagai imbalannya kami tidak akan mengganggu kalian dan kami akan menyuguhkan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan”. Akan tetapi kebebasan media dibatasi dan, ironisnya, internet dibujuk melayani autokrat-autokrat Asia , bukan menggoyahkan mereka (hlm. 78).

Bagaimanapun juga, demokrasi adalah hadiah karena sudah membangun perekonomian yang baik. Tidak ada perekonomian Barat yang benar-benar demokrats sebelum menjadi sangat kaya. Asia kelak akan mengetahui hal ini juga.

Walaupun populasi Asia secara keseluruhan meningkat, peningkatan ini lebih lambat daripada sebelumnya. Pertumbuhan populasi melambat akibat gabungan beberapa faktor, yang paling mendasar adalah kekayaan. Dalam bahasa ilmu ekonomi, anak merupakan “barang investor’: bila penghasilan meningkat, permintaan akan anak juga meningkat tetapi proporsinya mengecil.

Penghasilan yang lebih besar memungkinkan orang mengakses kesempatan-kesempatan baru. Akibatnya, membesarkan anak dirasa lebih sulit. Mereka lebih sering makan di luar, bepergian, mengejar hobi. Selain itu, ketika negara semakin kaya, keikutsertaan perempuan dalam angkatan kerja meningkat. Wanita menunda memiliki anak atau jumlah anak lebih sedikit karena memilih meniti karir.

Banyak wanita memutuskan tidak memerlukan seorang suami sebagai penjamin penghasilan sebab bisa mereka lakukan sendiri. Satu faktor final mengapa orang punya lebih sedikit anak bila perekonomian matang terkait dengan bantuan dalam rumah tangga: pembantu dan pengasuh anak semakin sulit didapat dan mahal, dan keluarga besar menjadi lebih kecil sehingga lebih sedikit kerabat yang bisa membantu mangasuh anak.

Bagaimana Indonesia ?

Apa tantangan perekonomian Indonesia dalam dasawarsa-dasawarsa mendatang? Tantangan terbesar adalah menarik kembali para investor asing. Mengurangi korupsi dan meningkatkan transparasi adalah kuncinya. Siapkah Indonesia menerima tantangan ini? Menurut buku ini, membaca indikasi-indikasinya menunjukkan sejauh ini tidak ada kesiapan. Penyebabnya, antara lain, pungutan dan pembayaran tidak resmi di setiap sendi perekonomian Indonesia semakin sangat mahal.

Rakyat Indonesia bersikap fleksibel terhadap korupsi. Survei-survei memperlihatkan rakyat Indonesia cenderung mendefinisikan korupsi dari segi kuantitas. Korupsi adalah jika mengambil uang secara tidak semestinya yang berjumlah besar. Bahwa sah atau wajar saja jika orang-orang yang berkuasa memanfaatkan kedudukan untuk memperkaya diri. Hanya saja masyarakat jijik jika orang-orang itu terlalu serakah (hlm. 209).

Buku ini menyajikan 25 telaah penting mengenai masa depan Asia . Sebagian besar memperkenalkan sejumlah risiko dan peluang dalam beberapa dasawarsa mendatang, sebagai alat bagi para penyusun strategi dan rencana bisnis. Mungkin juga sesuai bagi anak-anak kecil, atau paling tidak orang tua mereka, sewaktu memimpikan karier masa depan. Buku ini cocok dibaca para perancang Indonesia.

Kholilul Rohman Ahmad, Pustakawan peminat masalah sosial kebudayaan tinggal di Magelang

Ironi Negeri Beras

2008-07-31T07:01:00.000-07:00

Khudori, Ironi Negeri Beras, Yogyakarta: Insist Press, Juni 2008, x+366 halaman termasuk indeks

Beras dalam Pergulatan Politik

Beras dan politik seperti tidak ada sangkut pautnya. Beras adalah bahan pangan kita, sementara politik adalah alat perjuangan untuk mendesakkan kepentingan tertentu. Beras sangat konkrit, sedangkan politik sangat absurd. Akan tetapi dalam jalinan pergulatan kebudayaan rakyat kontemporer, dua kata itu menjadi mesra seperti pasangan suami istri.

Dalam sejarah negara Indonesia , beras dan politik selalu mengemuka. Di masa Orde Baru politik beras yang bergulir adalah swasembada beras –saking berlimpah sempat diekspor--, beras murah, dan petani tetap makmur. Sementara pasca reformasi politik beras yang bergulir beras langka, beras mahal, tetapi petani tidak makmur. Bahkan jutaan produsen beras (petani) terlilit dalam kemiskinan. Aneh. Tetapi kenyataan perberasan kita dewasa ini demikian adanya. Adakah yang salah dengan perberasan kita? Buku Ironi Negeri Beras ini mencoba mengulitinya.

Beras menjadi pangan penting tak lain karena bertalian dengan karakterisktik uniknya. Seluruh bagian beras bisa dimakan. Selain mengandung karbohidrat yang mudah dicerna, beras juga mengandung vitamin dan mineral penting. Teknologi pemrosesan, pengolahan, dan penyimpanannya mudah. Beras/padi bisa tumbuh mulai di daerah tropis sampai subtropis. Di dataran rendah hingga dataran tinggi. Beras bisa pula dibudidayakan baik secara tradisional maupun dengan teknologi mekanis. Selain itu varietasnya pun beraneka ragam, terdapat 90.000 varietas yang dikenal.

Bagi negara-negara kawasan Asia , beras merupakan komoditas yang penting dan strategis. Letak penting dan strategis beras bukan saja karena sebagian beras komoditas pangan ini diproduksi dan dikonsumsi di Asia , tetapi karena beras juga menjadi sumber devisa dan gantungan hidup jutaan rumah tangga petani. Dibandingkan dengan jenis serelia lainnya, seperti kentang dan jagung, beras merupakan tanaman pangan yang sangat penting di dunia. Tidak banyak komoditas serelia lain yang memiliki posisi maha penting seperti beras (hlm. 19).

Beras dan Politik

Lalu bagaimana masalah beras dengan politik? Menurut Khudori, karena masalah pangan (baca: beras) berkait dengan keamanan rakyat. Sayangnya tidak ada catatan klasik di negeri ini yang menyebut pangan sebagai hal strategis sejak dari Kitab Pararaton, Negara Kertagama, Nitiprojo, Sutasoma, dan sebagainya yang berisi persoalan beras. Yang mempersoalkan pangan biasanya elite yang menempatkan pangan sebagai bagian penting dari instrumen politik yang dikaitkan dengan kekuasaan semata-mata. Karena pangan merupakan instrumen yang dipakai oleh rakyat.

Beras atau jagung atau lainnya jarang dianggap sebagai instrumen paling legitimatif untuk memperoleh loyalitas rakyat. Padahal untuk menjadi penguasa sebenarnya tidak perlu keris atau pedang atau bedil. Cukup dengan pangan, yang bisa membuat rakyat kenyang dan tentram. Itulah yang menjadi landasan pemikiran bahwa ketahanan pangan adalah hal penting. Ia tak kalah penting dibandingkan bahaya teroris, yang dianggap sebagai ancaman serius bagi keamanan, yang kini jadi wacana nasional dan global. Kalau kita mempergunakan isu pangan di Indonesia , misalnya roti atau mi instant yang kita makan sehari-hari sudah dicampuri bahan tertentu yang tidak halal, pasti runyam (hlm. 206).

Pangan secara harfiah memang bukan politik. Dalam kehidupan sehari-hari, pangan umumnya diperlakukan sebagai bahan-bahan yang diperlukan jasmani agar badan manusia bisa meneruskan keberlangsungan hidup. Tapi di sinilah pangkal persoalannya. Karena merupakan kebutuhan jasmani yang tak terelakkan, maka pangan menjadi barang langka ketika dihadapkan dengan sistem-sistem ekonomi dan politik yang luas. Maka dalam konteks pemaknaan ekonomis, pangan tidak lagi berhenti sebagai materi saja. Melainkan sesuatu yang bersifat menguntungkan, yang memberi keuntungan kepada siapa saja yang menguasainya (hlm. 207).

Namun harap hati-hati. Penguasaan pangan bila tanpa perhitungan bisa menggoncang politik. Maka kekuasaan penting untuk stabilitas pangan. Stabilitas pangan goncang, kekuasaan akan goyang. Ini lebih nyata lagi bagi banyak negara-negara berkembang dan miskin, seperti kondisi Indonesia mutakhir, karena sebagian besar pendapatan masyarakat terserap untuk pembelian pangan. Dalam masyarakat politik seperti itu persoalan pangan bisa menjadi ancaman stabilitas politik yang laten dan sewaktu-waktu bisa meledak.

Pertaruhan negara

Maka bagi Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan, apapun dipertaruhkan oleh negara. Pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk pangan. Irigasi, bendungan, jalan, listrik, jembatan, dan lain-lain. Rakyat digerakkan untuk pangan. Dari sisi produsen usaha tani padi Indonesia melibatkan sekitar 25,4 juta rumah tangga petani atau lebih dari separo jumlah penduduk.

Tidak jauh beda dengan negara-negara Asia lain. Di Thailand, lebih dari 50% tenaga kerja bekerja di sektor pertanian. Dan dari jumlah itu 3,7 juta keluarga atau sekitar 66% merupakan petani padi. Pemerintah di negara-negara di kawasan Asia, seperti Vietnam, Filipina, Cina, India, dan Thailand juga telah mengeluarkan dana jutaan dilar AS untuk membangun sarana dan prasarana.

Buku ini berisi 6 bab utama. Bab 1 sejarah beras. Bab 2 ekonomi beras: dinamika perberasan di Indonesia , kelaparan di tengah kelimpahan beras. Bab 3 beras dan kebudayaan: kebudayaan beras di Indonesia : tidak sekedar ritual dan mitos, kebudayaan sawah. Bab 4 politik beras: peran strategis beras, politik beras di berbagai negara. Bab 5 beras dan perdagangan internasional: Indonesia dalam perdagangan beras internasional, karakterisktik pasar beras dunia. Bab 6 anatomi petani padi: untung besar tapi miskin, wajah petani Indonesia , meningkat dejarat ketimpangan.

Buku penting dibaca bagi pemangku kebijakan pangan nasional. Analisis dan data-datanya cukup mumpuni sebagai pijakan pergerakan memakmurkan rakyat melalui kebijakan pertanian dan pangan. Selain itu, buku ini cocok sebagai buku acuan utama mahasiswa fakultas pertanian.*

Kholilul Rohman Ahmad, Pustakawan Peminat Kebudayaan Tinggal di Magelang, Jawa Tengah

Geneologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi

2008-07-07T16:31:00.000-07:00

Prospek Islam Radikal untuk Demokrasi

Judul: Geneologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi
Penulis: M Zaki Mubarak
Pengantar: M Syafii Anwar
Penerbit: LP3ES, Jakarta, April 2008
Tebal: xxxvii + 384 halaman
Peresensi: Kholilul Rohman Ahmad
Publikasi: SUARA MERDEKA (Semarang) edisi Minggu 07 Juli 2008

Kekerasan mewarnai peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2008. Publik dikejutkan kehadiran tokoh kontroversial. Munarman namanya. Laki-laki asal Sumatera ini menjadi perhatian publik dalam waktu relatif singkat. Tiba-tiba seluruh media cetak-elektronik nasional dan lokal membahasnya. Pemberitaan terhadapnya seolah-olah di-setting untuk menegaskan agenda tertenhtu. Meskipun hal ini dibantah oleh pelaku media sendiri.

Namun anehnya, dalam kasus peringatan lahir Pancasila di Mona itu, AKBB (aliansi Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama) yang menjadi korban kekerasan malah tidak terkenal. Justru yang terkenal adalah pelaku kekerasan, yakni Munarwan yang mengklaim bertanggungjawab atas penyerangan ratusan anggota AKBB dengan bendera Laskar Pembela Islam (LPI).

Lalu pertanyaan publik muncul menyelidik: Ada apa dengan Munarman? Apa ini ada kaitan dengan upaya pengerasan dan penegasan fundamentalisme keagamaan (Islam) di Indonesia menjelang pemilu Pilpres 2009? Ikuti dan simak buku ini yang di dalamnya tidak secara langsung membahas Munarman. Lewat buku ini pembaca dapat menyelidiki latar belakang yang dilakukan Munarman. Buku ini juga menganalisis celah-celah fundamentalisme keagamaan (Islam radikal) yang bisa didapuk sebagai pendorong gerakan demokratisasi.

Fundamentalisme dalam Islam radikal yang coba digulirkan penulis bukan sekedar hendak menegaskan eksistensinya. Namun lebih dari itu bahwa substansinya adalah demi penegakan peradaban yang lebih baik dengan Syariat Islam. Dalam konteks demokratisasi tentu berpendapat secara teologis merupakan hak setiap warga negara dan memang dijamin undang-undang. Akan tetapi, mengapa selama ini perilaku dan langkah-langkah untuk mengangkatnya justru tidak mencerminkan asas demokratisasi itu sendiri?

Akar Fundamentalisme

Buku ini menyatakan, akar fundamentalisme Islam di Indonesia sebetulnya mempunyai tujuan mulia, yakni membangun bangsa dan Negara yang dengan itu bisa menyejahterakan rakyatnya. Dengan dasar-dasar Al-Quran para aktivis fundamentalisme, seperti Munarman, ingin agar Indonesia di mata dunia menjadi contoh penerapan syariat Islam. Akan tetapi, kekuatan yang dimilikinya belum seberapa kuat untuk mewujudkannya sehingga arah demokratisasi yang diharapkan adalah agar setidaknya menjadi lilin-lilin kecil di setiap sudut wilayah bangsa Indonesia.

Ada apa dengan fundamentalisme yang begitu militan gerak dan langkahnya? Buku ini menjelaskan, bahwa fundamentalisme yang berkembang dalam dasawarsa pertengahan hingga akhir abad ke-20 telah sangat lazim dihubungkan dengan fenomena yang berdimensi politik. Tidak sekedar sebagai ‘senjata’ untuk melawan kepungan modernitas, globalisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan sekuler yang semakin tidak terbendung, atau pun suatu kekolotan atas sistem nilai yang digmatis.

Fundamentalisme keagamaan juga memiliki keterkaitan dengan aspek-aspek lain yang multidimensi, yang meliputi segi-segi budaya, sosial, politik, ekonomi, dan keagaman itu sendiri. Istilah fundamentalisme yang hampir selalu diiringi dengan kosakata seperti radikalisme, ekstremisme, dan bahkan anarkisme, telah menjadi suatu kategori pengetahuan tertentu untuk membedakannya dengan arus-arus kebudayaan dan keagamaan lain yang ‘rasional’ dan moderat (hlm. 15).

Berbagai fenomena kekerasan dan teror yang berlangsung itu telah semakin menambah rumit persoalan yang muncul dari ekses-ekses transisi politik yang seringkali penuh ketidakpastian. Dampak dari krisis ekonomi yang hebat dan derajat konfliktual yang keras serta berlarut-larut para elite politik nasional, baik di era Habibie, Abdurrahman Wahid, dan kemudian Megawati bahkan Susilo Bambang Yudhoyono, telah mengakibatkan tidak cukupnya perhatian atas gejala-gejala radikalisasi yang makin subur di tubuh beberapa elemen Islam. Sebagai akibatnya banyak kebijakan pemerintah yang kemudian menjadi tidak efektif untuk membatasi ruang gerak elemen-elemen radikal tersebut.

Namun demikian, dalam konteks Indonesia banyak muncul penilaian bahwa intensitas konflik dan pertentangan telah melebihi ambang batas kenormalan atau di luar koridor kewajaran. Problematika transisi ini apabila tidak berhasil dikelola dan dikendalikan dengan baik, bukan mustahil akan menjadi malapetaka serius untuk keselamatan proses demokratisasi itu sendiri.

Wajah Baru Radikalisme

Benturan berbagai ide yang melibatkan elemen-elemen Islam sepanjang 1998-2005 muncul dalam berbagai aspek sosial, keagamaan, dan politik. Dalam hal ini yang mengemuka antara lain menanggapi soal presiden perempuan, pemberlakuan syariat Islam, keabsahan demokrasi, pluralisme beragama, makna jihad, hingga persoalan-persoalan politik dan teologi yang lain. Proses dinamis dalam perkembangan pemikiran kontemporer Islam di Indonesia dan perwajahan baru radikalisme dalam gerakan Islam yang semakin meningkat, tentu saja menarik untuk dicermati dengan seksama (hlm. 114-115).

Buku ini memotret satu dinamika penting yang berlangsung di masa transisi demokrasi, yakni pertumbuhan dan perkembangan elemen-elemen Islam radikal di Indonesia. Dalam tahun-tahun awal reformasi, berbagai kelompok Islam radikal naik daun, seiring proses transisi demokrasi yang makin terseok-seok. Di tengah kondisi masyarakat yang tidak kondusif, serta pecahnya konflik keagamaan di beberapa daerah, telah memberikan peluang bagi kelompok-kelompok Islam berhaluan radikal memainkan peran dominan dalam isu-isu nasional. Di sinilah peluang demokratisasi bisa diperankan kelompok Islam radikal.

Meskipun secara langsung Islam radikal tidak terlihat kontribusi demokrasinya karena mainstream media terlanjur mencibir dan menempatkan kelompok ini sebagai anti-demokrasi. Ditambah pola gerakan dan pengelolaan konflik inter dan antar kelompok oleh kalangan Islam radikal sering menguatkan asumsi itu. Tetapi Islam radikal punya celah kuat untuk demokratisasi.

Melalui buku ini kita akan diajak berkelana dengan sejuta gagasan tentang pentingnya menghangatkan fundamentalisme dalam komunitas kenegaraan tertentu karena dengan cara itu secara makro perlahan-lahan demokrasi akan mengalami peningkatan dan ending-nya berguna bagi sistem kenegaraan itu sendiri. Bila tidak begitu, setidaknya, kontribusi fundamentalisme Islam radikal berguna bagi penegasan pentingnya terus berjuang menegakkan demokrasi.

Kholilul Rohman Ahmad, Sarjana Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik, Zaman Kuno hingga Sekarang

2008-06-29T01:42:00.001-07:00

Seputar Pertanyaan Filosofis dalam Filsafat Barat

Judul buku: Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik, Zaman Kuno hingga Sekarang
Penulis: Bertrand Russell
Penerjemah: Sigit Jatmiko, Agung Prihantoro, Imam Muttaqien, Imam Baihaqi, Muhammad Shodiq
Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet, November 2002
Tebal: xxvi+1110 halaman

Konsepsi-konsepsi tentang kehidupan dunia yang kita sebut 'filosofis' dihasilkan oleh dua faktor: pertama, konsep-konsep religius dan etis warisan; kedua, semacam penelitian yang bisa disebut 'ilmiah' dalam pengertian luas. Kedua faktor ini mempengaruhi sistem yang dibuat oleh para filsuf secara perseorangan dalam proporsi yang berbeda-beda, tapi kedua faktor inilah yang, sampai batas-batas tertentu, memunculkan filsafat.

Menurut Bertrand Russell, filsafat adalah sesuatu yang berada di tengah antara teologi dan sains. Sebagaimana teologi, filsafat berisikan pemikiran mengenai masalah-masalah yang pengetahuan definitif tentangnya tidak bisa dipastikan. Namun, seperti sains, filsafat lebih menarik perhatian manusia daripada otoritas tradisi maupun otoritas wahyu. Semua pengetahuan definitif termasuk ke dalam sains. Semua dogma yang melampaui pengetahuan definitif termasuk ke dalam teologi.

Di antara teologi dan sains itulah terdapat wilayah yang tidak dimiliki oleh seorang manusia pun, yang tidak terlindung dari serangan di kedua sisinya. Wilayah tak bertuan ini adalah filsafat.

Filsafat, yang berbeda dari teologi, mulai berkembang di Yunani pada abad ke-6 SM. Setelah memasuki zaman kuno, filsafat kembali ditenggelamkan oleh teologi ketika agama Kristen bangkit dan Roma Jatuh. Periode kejayaan filsafat yang kedua, abad ke-11 hingga ke-14, didominasi oleh gereja Katholik, kecuali selama masa kekuasaan beberapa pemberontak besar, seperti Kaisar Frederick II (1195-1250).

Periode ini diakhiri dengan kebingungan-kebingungan yang berpuncak pada Reformasi. Beberapa filosof pada periode ini bercirikan ortodoks dari sudut pandang Katholik. Dalam pemikiran mereka, negara sekuler lebih penting daripada gereja (hlm. xvi). Ini merupakan penyakit jiwa, dan, dari titik ekstrem ini filsafat berupaya masuk ke dalam dunia akal sehat sehari-hari.

Dalam pada itu, hampir semua persoalan yang sangat menarik bagi pikiran-pikiran spekulatif tidak bisa dijawab sains. Demikian pula, jawaban-jawaban yang meyakinkan dari para teolog tidak lagi terlihat begitu meyakinkan sebagaimana pada abad-abad sebelumnya. Apakah dunia ini terbagi menjadi dua: jiwa dan materi? Jika ya, apakah jiwa dan materi itu? Apakah jiwa tunduk pada materi, atau apakah jiwa dikuasai oleh kekuatan-kekuatan independen?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa ditemukan di laboratorium. Teologi-teologi telah berusaha menyodorkan jawaban-jawaban yang semuanya sangat definitif, tapi jawaban-jawaban itu mengundang kecurigaan pikiran-pikiran modern. Sebab, mempelajari pertanyaan-pertanyaan itu, jika bukan menjawabnya, adalah urusan filsafat.

Buku sangat tebal (xxvi+1.110 halaman) ini bukan hanya menguraikan pertanyaan filosofis di dunia filsafat, namun juga menguraikan akar sejarah yang mempengaruhi setiap pemikiran filsafat sepanjang zaman dan mengupas persoalan berdasarkan kondisi sosial politik yang mempengaruhinya. Sebab, menurut Russell, sejak manusia dapat berpikir bebas, tindakan-tindakannya--dalam berbagai hal penting yang tidak terbatas jumlahnya--bergantung pada teori-teori yang mereka hasilkan tentang dunia dan kehidupan manusia, tentang apa yang baik dan apa yang buruk.

Untuk memahami sebuah zaman atau bangsa, kata Russell, kita harus memahami filsafatnya. Untuk memahami filsafatnya, kita harus--sampai batas-batas tertentu--menjadi filosof. Di sini ada hubungan klausul timbal balik: lingkungan kehidupan manusia banyak menentukan filsafatnya, dan sebaliknya, filsafat juga banyak menentukan lingkungan kehidupannya. Deskripsi antara filsafat dan lingkungan kehidupan manusia selama berabad-abad merupakan topik utama buku yang ketebalannya cukup langka di Indonesia ini.

Karya ini, judul aslinya History of Western Philosophy and its Connection with Politicak and Social Circumstances from the Earliest Time to the Present Day, merupakan buku Russel yang paling sukses dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Dalam buku ini Russell berusaha mengaitkan sejarah filsafat (dunia pemikiran) dengan sejarah sosial, politik, dan kemasyarakatan (dunia kenyataan).

Dengan data yang absah dan lengkap, Russell membahas sosok para filsuf yang mempunyai kontribusi besar dalam peradaban manusia dan merinci ide-ide dasar, pemikiran-pemikiran, pengaruhnya terhadap masyarakat dan para filsuf berikutnya. Juga dimasukkan bab-bab khusus mengenai sejarah sosial murni, yang dimaksudkan untuk melihat kaitan antara seorang filsuf, pemikiran dan kondisi sosial-politiknya.

Buku ini terdiri dari tiga bagian besar. Bagian I membahas filsafat kuno yang meliputi filsafat pra-Sokratik, Sokrates-Plato-Aristoteles, dan filsafat kuno setelah Aristoteles (terdiri 3 bagian dan 30 bab). Bagian II membahas filsafat Katholik, meliputi filsafat Para Bapa dan para filsuf Abad Pertengahan (terdiri 2 bagian dan 15 bab). Sedangkan bagian III membahas filsafat Modern, mencakup pembahasan filsafat dari Renaissans hingga Hume, dan dari Rousseau hingga para filsuf kontemporer abad ini (terdiri 2 bagian dan 31 bab).

Buku ini merupakan buku pertama berbahasa Indonesia terlengkap yang membahas tokoh dan pemikiran filsafat terdiri 76 bab. Literatur filsafat berbahasa Indonesia yang selama ini diyakini cukup lengkap adalah Kamus Filsafat karya Lorens Bagus. Namun karya Bagus tidak bisa disandingkan dengan buku ini karena bukan buku, melainkan kamus.

Jika Anda mempercayai opini tertentu tentang mutu buku yang diterjemahkan oleh penerjemah non-otoritatif di bidangnya, maka membaca buku ini opini itu akan sirna. Di samping buku ini diterjemahkan oleh tim yang menguasai bidangnya, hasilnya juga sangat memuaskan (bahasanya elegan, tampaknya melalui proses editing yang ketat) dibanding terjemahan-terjemahan sebelumnya yang diterbitkan Pustaka Pelajar.

Kholilul Rohman Ahmad, pustakawan, kandidat Sarjana Filsafat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Artikel ini pernah dimuat di KORAN TEMPO 26 January 2003

Panduan Lengkap Melahirkan

2008-06-29T00:44:00.000-07:00

Kado Terindah untuk Calon Ayah-Ibu

Judul: Panduan Lengkap Melahirkan
Penulis: Lutfiatus Sholihah
Penerbit: Diva Press, Yogyakarta, 2008
Tebal: 324 halaman

Menanti kelahiran bayi adalah saat yang mendebarkan bagi pasangan baru, ketika menanti bayi pertama lahir di bumi, menambah penduduk bumi. Bagi bumi kelahiran bayi di jaman modern ini dipandang sebagai beban karena semakin banyak bayi lahir akan semakin banyak beban yang harus ditanggung oleh bumi, antara lain makan, kebutuhan BBM, kebutuhan sandang, dan papannya.

Namun bagi pasangan baru yang belum mempunyai keturunan, bayi adalah berkah dan sumber kebahagiaan yang tak terelakkan/tak ternilai/tak bisa dilukiskan dengan angka-angka. Oleh sebab itu, bayi adalah momentum yang sangat dinantikan sekaligus bagi kakek-neneknya untuk dapat segera menimang cucu. Sehingga bukan pada tempatnya mempersoalkan bertambahnya penduduk bumi dalam kupasan buku ini.

Inti pembahasan buku ini adalah mengantar calon ibu dan calon bapak untuk dapat mempersiapkan sebaik-baiknya akan kelahiran buah hati. Penulis berusaha agar detik-detik kebahagiaan penantian kelahiran bayi tidak berkurang lantaran kurangnya persiapan teknis maupun non teknis.

Bahkan sampai data tingkat perawatan hingga setahun umur bayi yang memang membutuhkan konsentrasi ekstra, di mana tidak bisa diserahkan begitu saja pada baby sitter. Sebuah buku pilihan terbaik Anda untuk mempersiapkan buah hati melihat matahari di bumi. Terlebih bila buku ini dijadikan kado pengantin famili, saudara, adik, kakak, relasi, atau kawan Anda. Selamat menikmati. (i'lan utama)

DAFTAR ISI: Panduan Lengkap Melahirkan:

KATA PENGANTAR PENULIS
KATA PENGANTAR AHLI KESEHATAN ANAK
GAGASAN PEMBUKA - EMPAT PERTANYAAN MENGAPA TENTANG BAYI

BAB I - PERSIAPAN FISIK, MENTAL DAN MATERI
BAB II - MENGHADAPI PROSES PERSALINAN
A. persalinan sebagai proses alamiah tidak perlu ditakuti
B. tumbuh dan berkembangnya balita anda
BAB III - MACAM-MACAM PENYAKIT PADA BAYI DAN CARA MENGATASINYA
A. kelainan gizi pada bayi
B. perawatan kulit bayi
C. kejang pada balita
D. virus dan bakteri penyebab radang otak
E. waspadai diare pada anak
BAB IV - PERANGSANG TUMBUH KEMBANG ANAK
BAB V - KIAT YANG MEMPENGARUHI IQ EQ DAN SQ
A. kiat merangsang rasa percaya diri pada batita (sq)
B. kiat mendidik balita cerdas (iq)
C. musik pengaruhi perkembangan emosi anak anda (eq)
D. meningkatkan keterampilan mengingat pada anak
E. mengembangkan anak genius
BAB VI - PENDIDIKAN KEMANDIRIAN BAGI ANAK
BAB VII - KIAT MENDIDIK ANAK SUKSES DI INKUL DAN EKSKUL
BAB VIII - MENGATASI HAL-HAL NEGATIF PADA ANAK
BAB IX - SERBA SERBI MASALAH ANAK
DAFTAR PUSTAKA

PERMENDIKNAS NOMOR 2 TAHUN 2008

2008-06-28T08:44:00.000-07:00

PERMENDIKNAS NOMOR 2 TAHUN 2008
Buku Gratis, Kiamat bagi Penerbit?

Oleh Kholilul Rohman Ahmad

Buntut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku, sebelas lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan judicial review (peninjauan kembali) ke Mahkamah Agung. Gerakan LSM yang tergabung dalam Kelompok Independen untuk Advokasi Buku (Kitab) ini menilai pemerintah melegalkan pelepasan tanggungjawab penyediaan buku gratis bagi siswa. Pro-kontra masih berjalan. Artikel ini mencoba menganalisis penerbit (spesialis buku pelajaran) agar tetap survive.

Dalam tuntutan Kitab menyatakan, memang pemerintah melakukan hal baik dengan membeli hak cipta buku lalu meng-upload di internet sehingga bisa diakses siapapun secara gratis sebagai sumber belajar. Kebijakan ini menjamin tersedianya buku teks pelajaran secara murah. Akan tetapi, dalam pendidikan dasar, pendidikan itu gratis, termasuk penyediaan buku teks pelajaran. Oleh sebab itu Kitab memandang keluarnya Permen No 2 Tahun 2008 sebagai bukti pemerintah melepas tanggungjawabnya secara perlahan dalam pelaksanaan pendidikan dasar gratis yang berkualitas.

Peraturan ini, katanya, juga dinilai melegalkan intervensi penguasa, seperti Kejaksaan Agung yang bisa melarang peredaran buku. Padahal, penerbit menerbitkan dan memasarkan buku-buku teks pelajaran yang sudah lulus penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selain itu, peraturan ini juga membolehkan guru, sekolah, dan dinas-dinas pendidikan menjual buku-buku yang hak ciptanya sudah dibeli pemerintah.

Kalangan yang tidak setuju Permen No 2 menilai kebijakan pemerintah gencar membeli hak cipta buku teks pelajaran itu dalam rangka penyediakan buku murah justru tidak tepat. Pasalnya, menurut Ede Irawan (Koordinator Monitoring Pelayanan Publik Indonesian Corruption Watch/ICW) buku teks pelajaran penyediaannya menjadi tanggungjawab pemerintah. Terutama buku teks wajib, seharusnya pemerintah menyediakan secara gratis.

Namun dalam konteks Permen ini masyarakat harus mencari sendiri. Yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah menambah jumlah bantuan operasional sekolah (BOS) buku sehingga buku teks wajib bisa tersedia secara gratis di sekolah. Cara ini juga menghargai otonomi sekolah karena sekolah tidak dipaksa untuk memakai buku-buku tertentu. Kata Irawan, pemerintah terlalu menyederhanakan persoalan pengadaan buku teks pelajaran ini yang sifatnya hanya jangka pendek sehingga tidak kondusif untuk pendidikan.

Penyediaan Buku Murah

Pandangan versi pemerintah lain. Permen No 2 dimaksudkan membantu penyediaan buku murah sebagai wujud kepedulian pemerintah dengan pembelian hak cipta dari penulis. Alasannya, untuk menjaga ketersediaan buku pelajaran yang bermutu, mencukupi, dan murah. Kebiasaan penerbit memberi diskon melebihi 20 persen, yang kemudian dibebankan ke harga jual, dicegah dengan kemudahan orang bisa mengunduh (download) materi dari Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas) dalam format e-book, disket, atau cakram. Kira-kira, dengan modal sebuah flash disk seharga Rp 100.000, seorang siswa bisa memperoleh buku-buku pelajaran yang dibutuhkan secara gratis, di mana bila dalam bentuk cetakan mencapai Rp 1.000.000.

Ketika tahun 1970-an ada proyek buku Inpres, ratusan penerbit baru muncul, menangguk sebaran kucuran duit pemerintah. Ketika Inpres dihentikan, penerbit berguguran. Keanggotaan Ikapi –sebuah lembaga kebersamaan sesama penerbit—mulur mungkret, apalagi kadang-kadang masih terdaftar, tetapi tidak ada kegiatan. Ketika proyek buku pelajaran masih memberi celah untuk bermain, penerbit baru bejibun, tetapi dengan kebijakan pembelian hak cipta, tentu bagi sejumlah penerbit merupakan lonceng kematian. Ditambah sejak 1 April 2008 sudah ada penerbit yang berniat menaikkan harga mulai Juli-Agustus 2008. Impian merogoh kantong siswa baru pupus sudah.

Buku Proyek untuk Korupsi

Coba sesekali Anda tengok mesin pencari di internet dan tulislah kata kunci ‘korupsi buku’, maka dalam waktu 4,8 detik akan muncul 7.879 artikel terkait. Sebagian besar berisi berita di daerah-daerah yang menghadapi kasus korupsi buku. Dalam berita-berita itu dapat disimpulkan bahwa buku sebagai tulang punggung ilmu pengetahuan bagi generasi bangsa dalam lima tahun terakhir dicemari oleh ulah segelintir orang dalam pemerintahan dan pengusaha busuk yang kongkalingkong memanfaatkan buku sebagai proyek mengeruk dana rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Proyek buku menjadi media yang paling empuk bagi pejabat yang “tidak kerasan” dengan jabatannya untuk kemudian arus berurusan dengan pihak berwajib. Biasanya, kasus-kasus buku yang ditangani kepolisian maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melibatkan kepala daerah, kepala dinas pendidikan, panitia lelang, dan sejumlah anggota DPRD yang meloloskan anggaran untuk pengadaan buku. Di Jawa Tengah, setidaknya ada 12 daerah tersangkut kasus buku dan beberapa oknum pejabat sudah divonis. Sebagian besar yang lain masih berjalan kasusnya.

Mungkin hal ini jadi salah satu alasan pemerintah membeli hak cipta buku lalu di-share secara gratis kepada siswa di dunia maya. Dipilihnya internet sebagai jalur distribusi buku untuk siswa karena dinilai paling efektif dan jujur dalam melayani kepentingan siswa yang membutuhkan buku pelajaran tanpa tendensi.

Alternatif bagi Penerbit

Menurut hemat saya, hak cipta buku beli pemerintah lalu didistribusikan melalui internet bukan akhir segalanya bagi penerbit. Penerbit masih bisa memutar mesin percetakan. Akan tetapi omsetnya memang tidak akan sebesar seperti ketika bermain di wilayah buku pelajaran karena dilindungi kebijakan pemerintah. Masih ada kesempatan penerbit bermain di wilayah yang lebih luas pasarnya dan bermakna lebih besar untuk pencerdasan bangsa.

Salah satunya menyediakan buku-buku pendukung siswa yang bersifat sumplemen. Bahkan untuk ini penerbit bias lebih leluasa bermain dengan banyak tema/materi dan tidak terkungkung pada kurikulum. Tentu materinya yang sederhana dan mudah dicerna siswa.

Kebijakan demi kebijakan merupakan proses budaya bagi bangsa yang berkeinginan untuk berubah. Mungkin dunia usaha penerbit buku pelajaran yang ada selama ini merupakan kebudayaan tidak baik untuk dilanjutkan sehingga harus diubah dengan kebudayaan baru. Penerbit sebagai salah satu pelaku kebudayaan bangsa sepantasnya memahami dinamika yang sedang berkembang.

Apabila pola lama dengan cara buku dicetak terus dipertahankan tetapi kenyataannya memberatkan pemakai buku, maka sudah sewajarnya bila didekonstruksi dengan pola baru agar lebih memberi harapan bagi percepatan distribusi ilmu pengetahuan demi lahirnya generasi lebih baik dari yang telah ada.

Alhasil bila Permen No 2 dipandang sebagai lonceng kematian penerbit tidak sepenuhnya benar. Sebab sesungguhnya hal itu justru lebih “menguntungkan” bagi penerbit agar berinstropeksi sekaligus mengumpulkan modal dan pikiran agar kelak mampu menerbitkan buku-buku yang lebih berkualitas untuk menghentak peradaban. Wallahu a’lam bish-shawab.

Kholilul Rohman Ahmad, Pustakawan peminat masalah sosial kebudayaan tinggal di Payaman, Magelang, Jawa Tengah. Artikel ini telah dimuat di SUARA MERDEKA edisi Minggu 14 Juni 2008

Komunikasi Politik Nahdhatul Ulama

2008-03-21T19:12:00.000-07:00

"Kaum Sarungan" dalam Pergaulan Politik

Judul buku: Komunikasi Politik Nahdhatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif
Penulis: Asep Saeful Muhtadi
Penerbit: LP3ES, Jakarta, Desember 2004
Tebal: xxxiv + 296 halaman (termasuk indeks)
Peresensi: Kholilul Rohman Ahmad (Pustakawan, alumnus Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Ngunut Tulungagung, Jawa Timur)

Buku ini menganalisis dinamika politik ormas NU (Nahdlatul Ulama) dari sudut pandang komunikasi. Penulis menggunakan sampel NU sebagai kajian utama buku ini karena NU mempunyai basis warga yang signifikan untuk bahan kajian, selain dinamikanya selama bergelut di dunia politik telah banyak merasakan asin-manis-pahitnya. Gagasan utama buku ini terletak pada analisis atas keunikan faktor-faktor politik yang ikut mempengaruhi dinamika politik dalam konteks komunikasi, antara lain: kiai, pesantren, massa nahdliyin, dan adagium (bahasa) yang dipakai.

Faktor-faktor ini menjadi satu-kesatuan komunikatif yang utuh dan jarang dimiliki ormas lain ketika situasi politik menghendaki untuk bergerak. Selain itu, melalui buku ini penulis menganalisis pemikiran, kegiatan, peran, serta pola-pola komunikasi politik yang dimainkan NU selama Orde Baru berkuasa di Indonesia hingga Abdurrahman Wahid menjadi presiden (1970-an sampai 2001).

Keunikan Ekspresi Politik NU
Dinamika sosial politik NU dalam kerangka Islam politik di Indonesia menarik dikaji bukan saja karena faktor pengikut yang besar, tetapi juga karena kenyataan bahwa sebagai organisasi sosial keagamaan, NU bukan hanya menampilkan Islam sebagai agama ritual, tetapi juga mengekspresikannya dalam bentuk kekuatan-kekuatan yang hampir selalu terlihat dalam pergumulan politik di Tanah Air.

Kenyataan ini semakin menarik untuk diteliti karena keunikan ekspresi politiknya yang cenderung tidak konstan. Berkenaan dengan keputusan kembali kepada Khittah 1926, misalnya, NU telah menyatakan tidak berpolitik praktis di satu pihak, tetapi di pihak lain, PBNU secara terbuka telah membidani lahirnya satu partai politik menjelang pemilu 1999 bernama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Inilah salah satu bentuk keunikan komunikasi yang berhasil diperankan NU.

Menurut penulis (Asep Saeful Muhtadi) dalam kerangka sistem politik, realitas politik yang diperankan NU selama ini menggambarkan adanya proses dan fungsi yang dilaluinya sesuai dengan tuntutan situasional. Dan semua fungsi yang ditampilkan oleh suatu sistem politik, seperti sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, pembuatan dan penerapan serta penghakiman atas pelaksanaan peraturan, dilaksanakan melalui sarana komunikasi.

Lewat komunikasi inilah, NU kiai, serta para pemuka agama lainnya menanamkan sosialisasi politik. Para pemimpin kelompok kepentingan, wakil-wakil dan pemimpin partai di kalangan NU melaksanakan fungsi-fungsi artikulasi dan agregasi politik mereka dengan mengomunikasikan tuntutan dan rekomendasi untuk dijadikan kebijakan organisasi.

Demikian pula halnya yang terjadi di tingkat bawah. Setiap tindakan dan perilaku politik yang diperankannnya didasarkan pada informasi yang mereka terima, dan saling dikumunikasikan di antara mereka sendiri dan dengan unsur-unsur lainnnya yang terlibat dalam sistem politik.
Proses komunikasi sosial yang berlangsung baik secara kultural maupun struktural seperti ini yang telah mengantarkan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini pada realitas politik yang seringkali dinilainya sangat dilematis.

Berkaitan dengan realitas tersebut, terdapat beberapa unsur komunikasi yang menyiratkan fungsinya yang masih belum jelas diketahui. Keterkaitan antara proses komunikasi dengan sikap dan perilaku politik di lingkungan organisasi NU, misalnya, dalam banyak hal menarik dikaji, terutama untuk mengungkap lebih jauh tentang hubungan-hubungan kausalitas di antara faktor-faktor tersebut (hlm. 3).

Berkenaan relasi-relasi dinamis antara negara di satu pihak dengan sikap dan perilaku politik NU di pihak lain, buku ini secara spesifik mengungkap sisi-sisi menarik dari dimensi-dimensi komunikasi yang melatarbelakangi terjadinya pergeseran sikap dan perilaku politik NU. Fokus analisis ini juga dimaksudkan untuk menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan hubungan antara kekuatan politik NU dengan negara, dari konfrontatif menjadi akomodatif, atau sebaliknya.

Karena itu, pada setiap komunitas terdapat budaya komunikasi yang menjadi salah satu identitasnya, khususnya dalam kerangka pemenuhan kebutuhan interaksi dan pertukaran informasi yang mewarnai kehidupannya. Termasuk dalam hal ini komunitas beragama yang juga memiliki ciri-ciri tersendiri bagaimana mereka memainkan peran-peran komunikasi, baik di antara sesamanya (in-group) maupun ketika berhubungan dengan komunitas yang ada di luar dirinya. Ciri-ciri itu tentu saja berbeda dari komunitas lain pada umumnya yang juga memiliki ciri tersendiri dalam berkomunikasi (hlm. 17).

Buku ini memberi kesimpulan bahwa budaya komunikasi kaum nahdliyin secara umum berakar pada pandangan religius ahlussunnah wal jamaah (Aswaja), yang menjadi dasar semua perilaku organisasi, termasuk perilaku politiknya. Karakter Aswaja yang mengutamakan keseimbangan orientasi dalam memahami ajaran (Islam) ini pada hakikatnya merupakan aliran tengah dari dua kutub besar jabariyyah (fatalistik) dan qadariyah (rasional). Konsekuensinya, watak komunikasi politik NU berlangsung di antara dua kubtun pemikiran: radikal dan akomodatif.*

Sejarah Modern Awal Asia Tenggara

2008-03-06T05:54:00.000-08:00

Judul buku: Sejarah Modern Awal Asia Tenggara
Judul asli: Charting The Shape of Early Modern Southeast Asia (Thailand, 1999)
Penulis: Anthony Reid
Penerjemah: Sori Siregar, Hasif Amini, Dahris Setiawan
Pengantar: RZ Leirissa
Penerbit: Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2004
Tebal buku: xxiv+398 halaman termasuk indeks

Pergulatan Kawasan Rempah-Rempah

Asia Tenggara merupakan kawasan strategis dalam menyelesaikan dilema krusial sejarah modern kewilayahan regional tahap awal. Tetapi apakah ini memang benar-benar sebuah kawasan? Pertanyaan bernada meragukan ini sering dikemukakan beberapa pengamat kewilayahan. Sebab berbeda dengan Eropa, India, Dunia Arab, Cina, bahkan seluruh Asia Timur yang “terpengaruh budaya Cina” (sinicized), Asia Tenggara tidak mempunyai persamaan agama, bahasa, atau kebudayaan klasik (kecuali negeri yang bersinggungan langsung dengan India) yang besar dan tidak pernah menjadi bagian dari sebuah negara (polity) tunggal.

Namanya saja diberikan pihak luar untuk memudahkan mengingat secara geografis, yang kemudian diganti dengan istilah-istilah lain yang bahkan jauh lebih tidak memuaskan seperti India Jauh (Futher India) atau Indo-Cina (hlm. 4-5). Namun demikian, menurut Anthony Reid, meskipun identitas Asia Tenggara “samar-samar”, ia memainkan peran sangat penting pada “periode luar biasa” abad ke-15 dan ke-17.

Perluasan perniagaan global “abad ke-16 yang panjang” sangat mempengaruhinya. Apalagi sumber rempah-rempah yang dibutuhkan dunia internasional tersedia melimpah di kawasan ini. Seluruh kawasan air dilewati rute perdagangan hingga muncul lonjakan aktifitas maritim Cina pada abad ke-15. Sumber rempah-rempah serta lada mendorong orang Spanyol berangkat ke Filipina dan orang Purtugal berlayar ke India sampai ke Asia Tenggara.

Di luar persoalan ekonomi, perubahan-perubahan masuk menembus sistem kepercayaan dan sistem budaya bahkan lebih mendalam. Islam dan Kristen menjadi agama dominan di Kepulauan Asia dan di beberapa kantong Daratan Asia, sementara persekutuan Buddhisme diubah oleh negara-negara terpusat di Birma, Siam, Laos, dan Kamboja. Sekitar tahun 1400 sampai 1700 keyakinan universalis berdasarkan kitab suci keagamaan menguasai seluruh wilayah itu.

Akhirnya mereka membuat pemisahan tegas antara sebuah wilayah Islam di selatan, ortodoksi politik Konfusius di Vietnam, benteng utama umat Buddha Therevada di bagian daratan sisanya, dan penganut Kristen di Filipina. Dalam proses perubahan kepercayaan itu pun terdapat keterbukaan yang sama terhadap berbagai pemikiran dari luar. Dalam pandangan Reid (penulis), fakta penting Asia Tenggara menjadi sebuah kawasan strategis adalah sebagai pembatas yang memisahkan Cina dan India secara signifikan daripada tapal batas internal lainnya (hlm. 6).

Maka tak heran jika kemudian tidak ada kawasan di Asia yang menderita secepat atau sedalam akibat campur tangan Eropa. Memang, di mata Eropa peran mereka kecil. Namun pemain-pemain di pinggiran kehidupan kawasan berjalan tanpa henti. Mereka mengubah keseimbangan yang rapuh antara perniagaan dan kerajaan. Seperti halnya Jepang, bahkan lebih mendadak, semua negeri di Asia Tenggara, menemukan sisi negatif dari perluasan perniagaan global dan kemajuan pesat di bidang teknologi militer. Berbeda dengan Jepang, mereka tidak dapat menyekat diri dari perluasan dan kemajuan itu tanpa perubahan mendasar pada sistem politik mereka (lihat, Bab 7 tentang Keluarga Agung Abad Ke-17, hlm. 165-203).

Alhasil, Asia Tenggara tempat pluralisme yang berubah-ubah. Negara-negara bangkit dan runtuh relatif sering. Periode modern tahap awal menyaksikan kebangkitan banyak negara yang kemudian membentuk identitas modern Asia Tenggara, baik nasional maupun etnis. Dalam setiap kasus, teknik-teknik baru di bidang kemiliteran memainkan peran yang memungkinkan para penguasa dinamis untuk naik ke puncak kekuasaan (hlm. 230). Itulah keunikan kawasan Asia Tenggara.

Buku ini berisi analisis-analisis Anthony Reid tentang beberapa faktor kebangkitan Asia Tenggara modern. Setidaknya ada dua faktor penyebab utama. Pertama, kedatangan Islam berbau mistik yang telah tersaring di India menggantikan agama mistik terdahulu (Hindhu-Buddha) lebih diterima masyarakat agraris-maritim sebagai jawaban bagi “kehidupan pasca-dunia”. Islam diterima sebagai “jawaban”. Pengaruh ini sangat besar terutama karena didukung cara transformasi melalui arus perniagaan yang ketika itu menjadi penopang utama dinamika sosial-ekonomi “kawasan rempah-rempah” ini.

Kedua, tingginya kebutuhan komoditas rempah-rempah bagi masyarakat Eropa menjadikan masyarakat di kawasan ini dinamis. Meskipun faktor kedua ini kental warna eksploitasi pihak kolonial terhadap pribumi (tradisi kolonialisme Eropa menggeliat hingga memecah-belah kawasan Asia Tenggara yang kuat menjadi lusinan negara kolonial dengan batas geografis yang jelas), namun hal ini menyebabkan tumbuhnya nasionalisme. Alhasil, kolonialisme dan nasionalisme merupakan faktor lanjutan dalam memantapkan berbagai pranata dan identitas kesatuan kewilayahan Asia Tenggara (hlm. 53).

Dalam buku ini dapat disimak keterangan Anthony tentang sejarah Campa yang mempengaruhi sistem kelautan di Asia Tenggara abad ke-14, bangkit-runtuhnya jaringan niaga laut Cina-Jawa abad ke-15, bangkit-runtuhnya Ayutthaya sebagai pusat perdagangan regional abad ke-16, kebangkitan Makassar abad ke-17, sistem perbudakan (budak sebagai simbol kekayaan dan komoditas dagang) di Filipina, Bali, Batavia, dan Palopo Sulsel abad ke-16, asal-usul kemiskinan di Asia Tenggara, hingga memudarnya Asia Tenggara (akibat kesalahan manusia atau kehendak Tuhan?) karena bangkitnya Barat.

Kata RZ Leirissa dalam pengantar, buku Anthony Reid ini sangat informatif tentang kebangkitan Asia Tenggara. Namun Reid kurang detail menjelaskan faktor-faktor penyebab kemundurannya. Reid hanya mengulas faktor kemundurannya karena jatuhnya Makassar (1669) dan Banten (1682) ke tangan maskapai perdagangan raksasa VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) serta kelemahan struktur sosial yang ditandai kuatnya sistem perbudakan. Buku ini berguna sebagai pembacaan bagi peningkatan hubungan diplomatik negara-negara yang tergabung dalam ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) sehingga cocok dibaca oleh para diplomat yang aktif di dalamnya.*

Kholilul Rohman Ahmad, Sarjana filsafat penikmat kebudayaan asli Payaman, Magelang, Jawa Tengah

Ijtihad Politik Ulama: Sejarah Nahdlatul Ulama 1952-1967

2008-03-06T05:01:00.000-08:00

Judul buku: Ijtihad Politik Ulama: Sejarah Nahdlatul Ulama 1952-1967
Judul asli: Ulama and Politics in Indonesia a History of Nahdlatul Ulama 1952-1967
Penulis: Greg Fealy Penerjemah: Farid Wajidi, Mulni Adelina Bachtar
Penerbit: LKiS Yogyakarta-The Asia Foundation, Maret 2003
Tebal buku: xx + 438 halaman

Historiografi Kebudayaan “Jalan Tengah” Ulama Indonesia

Argumen pokok yang dibangun buku ini adalah bahwa tindakan NU dalam berpolitik sama sekali bukan tanpa prinsip; NU sebenarnya selalu konsisten berpegang pada ideologi politik keagamaan yang meletakkan prioritas tertinggi pada “perlindungan terhadap posisi Islam dan para pengikutnya” (Greg Fealy).
***
Masyarakat memandang ulama mempunyai tempat yang sangat tinggi dalam kehidupan sosial. Hal ini antara lain karena faktor sejarah penyebaran Islam di Indonesia terjadi ketika supremasi institusi khilafah (politik) sangat lemah. Memang ada lembaga politik Islam bernama sultan (: kesultanan dari Aceh hingga Nusa Tenggara) pada awal-awal Islam di Indonesia, tetapi lembaga ini tidak mempunyai legitimasi yang kokoh di dalam masyarakat Islam.

Oleh karena itu, ketika kesultanan terserap dalam sistem politik dan ekonomi kolonial, ulama membangun basis sosialnya dan semakin kokoh dengan munculnya banyak pesantren. Maka ulama tak lagi semata-mata berurusan dengan perumusan aspek-aspek doktrinal dari Islam, tetapi ia berpolitik dengan merumuskan bentuk ‘ideologis’ dari Islam, sebagai akibat dari dialog yang intens dengan lingkungan sosial politik, termasuk membentuk solidaritas umat. Sebagian kelompok ulama yang intens berpolitik itu bergabung dalam wadah Nahdlatul Ulama (NU) (M Imam Aziz, kata pengantar, hlm. xv).

Wadah NU
Bergabungnya ulama dalam sebuah wadah NU yang selanjutnya menjadi bersifat politis tak lepas dari keberadaan ulama sebagai pemegang otoritas keagamaan yang sering dijadikan legitimator bagi kekuasaan. Selain itu, sebagaimana dicatat Zamakhsyari Dhofier dalam disertasi monumetalnya Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai (1982), karena ulama memiliki kharisma dan wibawa yang tinggi di tengah masyarakat. Kharisma dan wibawa tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan lewat proses panjang dan teruji. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pembentukannya karena sifat kejujuran, kesederhanaan, dan sopan satun. Sifat-sifat yang demikian membuat sosok kiai begitu dihargai dan dihormati oleh masyarakat.

Selama kurun waktu yang cukup panjang NU telah kenyang membangun jam’iyah diniyah (organisasi keagamaan) maupun bertarung di arena politik praktis. Berbagai dunia pernah digeluti dan secara kasat mata tampak berubah-ubah. Keputusan dari satu wilayah perjuangan ke wilayah lain, tentu membutuhkan kejeniusan sekaligus ketajaman berpikir dan bertindak, meskipun di sisi lain ada orang yang menganggap NU berpolitik sebagai oportunis dan tidak berprinsip.

Asumsi “Berlebihan”
Greg Fealy melalui buku ini menunjukkan bahwa kesimpulan ‘NU oportunis dan tidak berprinsip’ sangatlah berlebihan. Karena sikap NU sejak awal selalu konsisten berpegang pada ideologi politik keagamaan yang sudah lama dianutnya. Yakni, mendasarkan diri pada fiqih Sunni klasik yang meletakkan prioritas tertinggi pada perlindungan terhadap posisi Islam dan para pengikutnya (umat). Para elit NU selalu bersikap hati-hati, luwes, dan memilih “jalan tengah”.

Akibat seringnya NU memilih “jalan tengah”, lalu banyak akademisi mencirikan NU sebagai oportunistik. Selain itu, para pengkiritik menunjuk pada seringnya NU mengubah sikap politiknya demi menyelematkan posisinya di pemerintahan. Sebagai contoh, pada kurun 1950-an NU menyatakan komitmennya kepada solidaritas Islam, namun berulang kali membangun aliansi dengan kubu nasionalis untuk melawan Masyumi.

Namun demikian, kata Fealy, tindakan NU sama sekali bukan tidak berprinsip; NU sebenarnya selalu konsisten berpegang pada ideologi politik keagamaan yang sudah lama dianutnya. Ideologinya didasarkan pada fiqih Sunni klasik yang meletakkan prioritas tertinggi pada perlindungan terhadap posisi Islam dan para pengikutnya.

Ideologi ini menuntut kaum muslimin, terutama para ulama yang memimpin mereka, agar menjauhi segala bentuk aksi yang dapat mengancam kesejahteraan fisik dan spiritual masyarakat. Dalilnya adalah maslahah (mengejar kemanfaatan) dan mafsadah (menghindari kerusakan), amar ma’ruf nahi munkar (menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), dan akhaffud dararain (memilih yang paling kecil resikonya dari dua pilihan yang sama-sama buruk) (hlm. 362).

Prinsip-prinsip ini membawa beberapa konsekuensi terhadap pendekatan politik NU. Pertama, prinsip-prinsip ini lebih menekankan perlunya bersikap hati-hati., luwes dan memilih jalan tengah karena pendekatan ini jelas tidak begitu membahayakan dibandingkan dengan sikap memusuhi dan konfrontasi.

Kedua, prinsip-prinsip ini membentuk pandangan yang realistis dengan menempatkan kekuasaan sebagai penentu utama dalam memilih strategi. Sebelum mengambil keputusan-keputusan penting para ulama harus terlebih dahulu memperhitungkan kekuatan umatnya di hadapan kekuatan pemerintah atau kekuatan lain di masyarakat. Melakukan perlawanan terhadap kekuatan yang lebih besar hanya akan memperbesar resiko kerugian bagi Islam.

Ketiga, prinsip-prinsip ini memberikan dorongan yang kuat kepada NU untuk menggunakan pendekatan partisipatoris terhadap pemerintah. Bila ingin menggunakan politik untuk mencapai tujuannnya, maka NU juga harus ikut memiliki andil kekuasaan dalam pemerintahan.

Penerapan prinsip-prinsip ini tampak jelas dalam pendekatan politik NU periode 1950-an dan 1960-an. Keterlibatannya dalam kabinet pertama dan kedua Ali Sastroamidjojo pada 1953 dan 1956, juga dalam Kabinet Karya 1957 dijustifikasi berdasarkan prinsip amar makruf nahi munkar. Dua pendapat ini pula yang menjadi alasan NU masuk dalam DPR Gotong Royong pada 1960 dan Nasakom. Meskipun keputusan-keputusan yang rujukan eksplisitnya dapat ditemukan dalam arsip partai, ada kemungkinan bahwa pertimbangan tersebut banyak dipakai dalam pembahasan berbagai perundingan politik penting lainnya (hlm. 363).

Ulama Tunisia, Pakistan, Persia
Perilaku para ulama NU tidak jauh berbeda dengan perilaku organisasi-organisasi lain, di manapun di dunia, yang dipimpin para ulama. Arnold Green (1983), dalam artikel tentang politik Islam di Tunisia, misalnya, menyebutkan bahwa kecenderungan kalangan para ulama untuk mendukung atau melawan suatu rezim didasarkan pada ancaman terhadap kepentingan sosial dan ekonomi umat yang kemungkinan akan timbul akibat keputusannya. Green juga mencatat bahwa ulama cenderung bersikap pasrah (permisif) bila berhadapan dengan penguasa yang kuat dan totoriter.

Pengamatan Leonard Binder (1961) atas politik di Pakistan, khususnya organisasi ulama tradisionalis Barelvi, Jamiyyatul Ulama Islam, ternyata memiliki banyak kesamaan dengan NU. Ulama Barelvi cenderung menyejajarkan pengakuan politik oleh pemerintah terhadap kekuasaannya dengan posisi dan perkembangan Islam di negaranya. Mereka juga menekankan bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan sebagai imbalan atas dukungannya.

Penelitian Ann Lambton (1983) tentang perilaku ulama Persia menunjukkan adanya sikap ambivalensi mereka mengenai kerjasama dengan pemerintah dan juga mencatat bahwa banyak ulama yang memilih untuk berkompromi sebagai sarana untuk mengikat pemerintah dan memperkukuh pengakuan bagi hukum Islam. Dan disertasi karya Fealy ini telah menunjukkan bahwa ulama NU juga dapat digambarkan dengan cara yang sama (hlm. 369).

Meskipun demikian, dengan pengertian menurut Fealy ini, sayangnya, prinsip politik NU yang mengutamakan kemaslahatan, keselamatan, dan kesejahteraan umat ini sangat jarang dijadikan rujukan. Orang lebih suka melihat sekilas atas perilaku para elit politik NU yang kemudian dijadikan justifikasi: “itulah NU yang oportunis, NU yang tidak berprinsip, dan NU yang mencari selamatnya sendiri”.

Dilema bagi Ulama
Dan hal ini memang diakui oleh Fealy, bahwa posisi dan sikap demikian kerap menimbulkan dilema bagi ulama. Di satu sisi, tugas dan wewenangnya diperoleh dari kedudukannya sebagai penyangga syariat dan pemimpin umat. Perannnya bukanlah sebagai pengatur, melainkan memberikan nasehat kepada pemerintah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah keagamaan dan kesejahteraan umat Islam. Bahkan peran tersebut sering menyeret mereka ke dalam konflik dengan pemerintah. Otonomi ulama dari negara karena itu menjadi kondisi ideal yang dijunjung tinggi, karena otonomi akan membuat mereka lebih leluasa memenuhi kewajibannya terhadap Islam dan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah memerlukan kerjasama dan legitimasi keagamaan dari ulama dan pemerintah, pada umumnya, juga memiliki kekuasaan untuk memaksa ulama agar bersedia memenuhi tuntutannnya. Bagi ulama, hubungan baik dengan pemerintah tidak saja hanya dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk tekanan, tetapi juga dapat mendatangkan hak-hak istimewa, berbagai sumberdaya dan pengaruh yang dapat digunakan untuk pengembangan pendidikan Islam, layanan sosial, dan penegakan hukum agama. Budaya dan tradisi intelektual para ulama telah membuat mereka cenderung bersikap konservatif, mempertahankan status quo serta menghormati penguasa –unsur-unsur yang bukan hanya menopang prestise para ulama, melainkan juga pemerintah (hlm. 370).

Abdurrahman Wahid dalam buku Muslim di Tengah Pergumulan (Jakarta: LAPPENAS, 1981, hlm. 66) memandang bahwa kalau setiap kali ulama memberi dukungan kepada pemerintah, lalu disebut ada muatan politisnya, ini tentu tidak sehat lagi. Praduga-praduga seperti ini justru sudah menyesatkan dan akan membahayakan bagi masyarakat. Padahal kalau mau jujur, apa yang dilakukan ulama bukanlah untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang lebih penting lagi, agama mengajarkan agar ulama dan pemerintah bisa menjalin kerjasama yang baik antara ‘ulama dan umara’ (pemerintah), maka berbagai persoalan yang melanda bangsa akan bisa diatasi. Tapi kalau ulama selalu dipertentangkan dengan umara’, maka justru kelamlah yang akan terjadi.

Ulama Dipertanyakan
Bila ditengok secara seksama sedikit ke belakang, ulama di Indonesia memiliki peran signifikan dalam dinamika politik umat Islam. Namun, demikian menyimak pengalaman Pemilu 1999, eksistensi ulama (-ulama tertentu) justru dipertanyakan. Beberapa kasus, seperti himbauan politik dari lembaga keulamaan (MUI) yang ditujukan kepada massa politik Islam agar tidak memilih partai politik dan caleg non-Muslim, merupakan picu konflik yang mencemaskan. Selain himbauan tersebut tidak efektif, terbukti partai-partai Islam kalah, berbagai kalangan memandang bahwa langkah tersebut tidak mendukung proses demokratisasi (M Alfan Alfian, "Memahami Polarisasi Politik Ulama", Kompas, 25/08/1999).

Mengapa himbauan itu bisa muncul? Selain signifikansi tersebut, kukuhnya sikap ulama bukan berarti tanpa resiko. Jika berdasarkan buku ini digambarkan bahwa sikap politik ulama selalu mengambil “jalan tengah”, dewasa ini asumsi tersebut tidak sepenuhnya merepresentasikan gambaran ulama Indonesia. Sebab kenyataan ada pergeseran otoritas, atau setidaknya, ada kelompok ulama yang “setia di garis politik sampai mati”.

Lima Resiko Ulama
Atas sikap ini menurut Azyumardi Azra sebagaimana dikutip M Alfan Alfian (Ibid) ada lima resiko yang harus dihadapi: Pertama, resiko perpecahan umat. Dalam konteks ini adalah konflik atau pertikaian terbuka yang melibatkan kekerasan antarmassa pendukung partai berbasis umat Islam yang telah terbukti pada Pemilu 1999 (kasus perkelahian massa PPP-PKB di Dongos Pati Jawa Tengah hingga berakibat korban nyawa, salah satu contoh). Sementara itu dulu, dalam Pemilu 1955 –tatkala pertikaian nyaris tak berbentuk kekerasan—konflik lebih disebabkan oleh masalah-masalah furu’iyyah (perpedaan pendapat) seperti soal ijtihad, taklid, beda madzhab, qunut, talkin, dan persoalan fiqih praktis lainnya. Konflik karena furu’iyyah konon nyaris terhenti di dataran bahasa (felt conflict), namun tak sampai menuju (manifest conflict) yang diwarnai unsur kekerasan.

Kedua, resiko menguatnya subyektifitas politik. Setting politik nasional membikin masyarakat terkotak-kotak dalam warna politik yang berlainan. Mengentalnya subyektifitas kiai dalam menyikapi persoalan-persoalan politik boleh jadi lantas melupakan obyektivitas-obyektifitas sehari-hari. Akibatnya umat merasa bingung dan ‘kehilangan pegangan’ yang pasti. Atau, bahkan di sisi lain umat semakin fanatik membela kotak-kotak politik yang membingkainya, apalagi setelah memperoleh legitimasi dari para kiai. Kotak-kotak politik pun makin menajam, apalagi akan tambah seru dan mencemaskan bila egoisme politik dan gejala komunalisme muncul.

Ketiga, resiko terkurasnya energi umat ke persoalan-persoalan non-substansial. Berpolitik memang merupakan ibadah yang perlu dipikirkan masak-masak, agar mampu melempangkan jalan menuju cita-cita ideal umat. Artinya, politik bukan persoalan sepele. Tetapi ia butuh energi yang luar biasa besar. Politik bagaimanapun sekedar jalan untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Tetapi bagi kalangan awam tentu sulit membedakan mana yang substansial dan mana yang artifisial.

Keempat, resiko kegagalan eksperimentasi politik. Pemilu 1999 merupakan eksperimentasi politik sipil terbesar di Indonesia setelah Pemilu 1955. Umat Islam merupakan mayoritas sipil yang memiliki potensi politik besar. Melihat peta politik umat Islam belakangan, untuk mencapai hal-hal yang strategis dan kompak di antara seluruh kekuatan politik Islam, amatlah sulit dan tidak gampang. Dalam konteks ini tampilnya para ulama di panggung politik memunculkan resiko yang fatal, apabila massa politik –biasanya mengerucut di level akar rumput tak mampu menerjemahkan secara rasional pesan-pesan politik yang disampaikan para kiai, sehingga yang muncul radikalisasi.

Kelima, resiko merosotnya wibawa kultural ulama. Inilah resiko yang bagaimanapun siap diterima oleh para ulama-politik. Ulama jenis ini di mata masyarakat dinilai sudah tidak mampu mengayomi semua kalangan, karena hanya membela kepada salah satu kekuatan politik tertentu saja. Bagi ulama besar semacam Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pilihannya membela PKB dan meninggalkan posisinya sebagai pucuk pimpinan PBNU untuk sementara, yang tidak langsung disambut positif oleh segenap warga NU, bahkan banyak yang menyayangkannya. Gus Dur telah menyempitkan posisi dirinya dalam lingkup mikro, dibanding posisinya dulu yang dikenal sebagai tokoh Islam kultural yang kritis terhadap kekuasaan.
***
Buku karya Greg Fealy ini berusaha membongkar dan menelanjangi kepalsuan akademik dalam kajian ormas Nahdlatul Ulama (NU) yang dilakukan oleh para intelektual dunia yang selama ini dianggap mumpuni. Dalam buku ini Greg Fealy menjelaskan bahwa terdapat dua macam model historiografi Nahdlatul Ulama (NU). Pertama, model penulisan yang sangat kritis terhadap NU, dapat dikatakan bahwa model ini didominasi oleh peneliti modernis. Kedua, model penulisan yang menggunakan pendekatan yang lebih simpatik, menghargai, dan memahami tradisi budaya NU.

Model kedua mengkritisi model pertama bahwa asumsi modernis yang mengabaikan peran NU tersebut disebabkan; Pertama, kedangkalan analisa, terutama dalam memahami langkah politik NU yang bersandar pada nilai hukum Islam klasik (fikih), suatu hal yang tidak dipahami dengan baik oleh peneliti kelompok modernis atau Barat.

Kedua, penelitian model pertama diawali dengan prasangka negatif, semua pandangan dari kalangan NU dianggap sebagai pembenaran yang hanya memberi bobot keagamaan atas kepentingan NU semata (hlm. 10-11). Buku Ijtihad Politik Ulama: Sejarah Nahdlatul Ulama 1952-1967 ini dapat dikategorikan dalam model penulisan kedua.

Buku karya postgraduate ini mencoba menggali peranan ulama NU dengan proses penelitian melibatkan kiai dan pesantren secara langsung. Pelibatan ini dimaksudkan bukan sekedar sebagai penambah-penderita, melainkan sebagai penyempurna dan penjelas atas fenomena keulamaan di Indonesia yang kian tergerus zaman. Maka tak berlebihan jika buku ini dinilai sebagai sebuah karya yang menggugat otoritas palsu di balik baju akademik terhadap karya-karya NU sebelumnya yang tak melibatkan dua entitas itu.

Melalui buku ini Fealy ingin mengemukakan bahwa wibawa para ulama tetap terjaga di masyarakat sepanjang sejarah karena selalu mengayomi masyarakat sesuai doktrin teologis (Islam) pada situasi apapun. Itu dulu. Namun sekarang ketika digelar Pemilu 2004 berupa pemilihan presiden secara langsung ternyata banyak ulama --yang seharusnya berperan sebagai cendekiawan penjaga moral bangsa dan netral secara politik alias tidak bersikap dukung-mendukung—terlibat secara langsung maupun tidak dalam aksi politik praktis. Beberapa di antara mereka tidak teguh dalam bersikap secara politik dan tidak kuat oleh godaan kekuasaan yang ‘menggiurkan’. Menurut Azyumardi Azra, yang demikian ini termasuk dalam kategori “pengkhianatan cendekiawan” karena ulama/kiai termasuk cendekiawan (Kompas, 25/06/2004, hlm. 6).

Akhirul kalam, bagaimanapun, di tengah kebisingan politik praktis antar kelompok saling berebut kekuasaan, diharapkan ulama dapat melakukan penyesuaian diri untuk menjalankan tugas sebagai penjaga keseimbangan masyarakat. Sebab sejarawan akan menjelaskan kepada masyarakat kejadian yang telah berlangsung ini agar generasi berikutnya dapat mengambil pelajaran yang baik bagi masa depan mereka.<::>

Kholilul Rohman Ahmad, Alumnus Pesantren Hidayatul Mubtadiin Ngunut Tulungagung, Jatim; Pustakawan dan penikmat kebudayaan tinggal di Payaman, Magelang, Jawa Tengah

Keterangan foto: Sebuah tangan memegang handphone berfasilitas kamera sedang mengambil gambar para kiai sedang bai'at dalam acara Istighatsah, Deklarasi, dan Pelantikan DPW&DPC PKNU Se-Jawa Tengah di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, Juli 2007.

Menggugat Tradisi-Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU

2008-03-06T04:36:00.000-08:00

Judul: Menggugat Tradisi: Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU
Editor: Zuhairi Misrawi
Pengantar: Prof Dr Nurcholish Madjid dan KH Masdar F Mas’udi
Penerbit: Penerbit Buku Kompas, Cet. I, September 2004
Tebal: xxviii+298 halaman tanpa indeks

Pergulatan Pemikiran di Tubuh NU

Tahun 2003 pada bulan Oktober, Nahdlatul Ulama (NU) menggelar Muktamar Pemikiran Islam di NU (MPI-NU) di Situbondo, Jawa Timur. Forum ini menjadi majelis pertukaran dan perdebatan pemikiran Islam di NU di mana hasilnya termuat lengkap dalam buku Menggugat Tradisi: Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU ini.

Laode Ida dalam NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru (2004) menyebut langkah semacam ini sebagai progresif. Menurut Masdar F Mas’udi, progresifitas NU tak lepas dari nalar liberalitas. Sebab, setidaknya, dalam dua puluh lima tahun belakangan ini NU intens menggunakan cara pandang Islam bukan sebagai ideologi melainkan sebagai konsep etika transendental-fundamental, sebagaimana dideklarasikan dalam MPI NU. Kebanyakan, progresifitas ini diperlihatkan oleh kaum mudanya.

Berbeda konsep ideologi, Islam sebagai konsep dan kesadaran etis bersikap kritis terhadap kekuasaan dan sistem sosial (ekonomi, politik) yang dibangun dengan interes kekuasaan sebagai tujuan. Bahwa kekuasaan sebagai realitas sosiologis tidak seharusnya dipandang sebagai ‘syahwat’ untuk kemudian diperebutkan dengan segala cara.

Maka diskusi dalam MPI NU dibahas visi Islam sebagai konsep etika dalam subtopik ini, antara lain: epistemologi konsep baik buruk; kedudukan nalar (aql) dan wahyu (naql) sebagai sumber otoritas yang berwenang memutuskannya. Metodologi pemahaman teks (nash) yang dapat menangkap pesan-pesan etik-moral dari agama yang berbeda dengan pesan-pesan ideologis yang hanya mampu menangkap pesan hukum (legal) yang cenderung eksklusif; dan kerangka strategi transformasi sosial yang bermuara pada langkah-langkah praksis pembebasan (hlm. xxiv-xxv).

Di masa reformasi NU menunjukkan identitas sebagai kantong pemikiran Islam yang cukup berwibawa. Bukan hanya itu, pemikiran-pemikiran tersebut bermetamorfosis menjadi kekuatan transformatif. Pemikiran keagamaan progresif komit melakukan pemberdayaan dan kerja-kerja pembebasan. Menurut Zuhairi Misrawi, secara kultural, pemikiran progresif di lingkungan NU merupakan produk pergulatan NU dengan masyarakat sipil (civil society) akibat kembali ke khittah, terutama mendorong NU menjadi lokomotif civil society di Indonesia. Bukan hanya itu, NU telah mempertahankan dan mengembangkan watak kemoderatan dan kerakyatan.

Kenyataan ini bermula dari pergulatan antara agama dan realitas yang dinahkodai NU menginspirasikan dialektika dinamis dan fungsional antara yang profan dan sakral. Sebab Islam tidak hanya dipahami sekumpulan nilai yang melangit dan mengawang-awang, melainkan ajaran yang terlibat dalam pergulatan realitas dan problem kemanusiaan. Di sinilah watak Islam bersifat transformatif, moderat, dan progresif sebagai upaya mengakomodasi masyarakat-masyarakat lokal agar mendapatkan ruang yang sama dalam konteks mengekspresikan diri, berdemokrasi (hlm. 5) dan, kata Masdar F Mas’udi, memandang beragama dari realitas dan problem kemanusiaan (hlm. 18).

Tafsir atas Islam, sebagaimana dilakoni anak muda NU dalam buku ini, merupakan salah satu peran yang bisa dilakukan terhadap doktrin-doktrin keislaman. Tradisi berpikir dan berjihad sudah dilakukan oleh ulama sejak dulu, dan apa yang dilakukan sebenarnya melanjutkan tradisi mereka. Di sinilah mereka mencipta ruang berpikir secara bebas mengacu hadits Nabi SAW: “jikalau ijtihad itu benar, maka sudah barang tentu kita mendapat dua kehormatan. Tapi bila sebaliknya, salah, toh masih dapat satu.”

Dengan demikian terlihat visi kerakyatan bukan sekedar membalikkan teosentrisme ke antroposentrisme, tetapi juga mengupayakan pemahaman dan sikap keberagamaan yang lebih fleksibel. Sehingga kehadiran sosiologi, antropologi, filologi, biologi, dan ilmu-ilmu lain untuk menyelesaikan pelbagai persoalan kontemporer sangat dibutuhkan dengan tetap berada dalam koridor tanpa meninggalkan tradisi (turats) (hlm. 177).

Menariknya, buku ini tidak berisi nalar pemikiran NU yang satu arah alias hegemonik, namun tetap mengacu pada sifat dinamis dan inklusif sebagaimana terekam dalam buku yang terbit menjelang Muktamar ke-31 di Solo (mulai 28 November 2004). Buku ini menjadi sebuah dokumentasi yang sangat akomodatif sebagai upaya menggalang kekuatan melalui gerakan pemikiran, bukan gerakan kekerasan dan atau kekuasaan.* -kholilulrohman@yahoo.ca

Keterangan foto: KH Muzakki Saifurrahman sedang menelaah sebuah kitab kuning sebagai sumber rujukan dalam sebuah acara bahtsul masail fiqhiyyah dengan bahasan "apakah hadiah haji mewajibkan penerimanya wajib haji?" di Masjid Jami An-Nur Karanggeneng, Payaman, Magelang, Jawa Tengah, Januari 2007

Teknik Sampling Analisis Opini Publik

2008-03-03T06:53:00.000-08:00

Judul buku: Teknik Sampling Analisis Opini Publik
Penulis: Eriyanto
Penerbit: LKiS, Yogyakarta
Cetakan: Pertama, Juli 2007
Tebal: xii+350 halaman

Cepat Menghitung Peluang Politik

Pada tanggal 8 Agustus 2007 dalam Pilgub DKI Jakarta perolehan suara Fauzi-Prijanto dan Adang-Dani sudah bisa diperkirakan sebelumnya. Dengan metode survei tertentu, beberapa lembaga survei seperi LSI dan LP3ES, memprediksi bahwa kemenangan akan diperoleh pasangan Fauzi-Prijanto. Ternyata prediksi itu tidak meleset, hanya berbeda jumlah perolehan suaranya. Itu pun tidak meleset jauh, hanya meleset minus 2 sampai 5 persen suara.

Demikian pula perkiraan atau survei LSI tentang popularitas bakal calon Gubernur Jawa Tengah HM Tamzil. Jauh sebelum pilgub digelar, prediksi popularitas seorang tokoh sudah bisa diukur. Hanya dengan sampel kurang dari 500 warga Jawa Tengah telah bisa diukur popularitas HM Tamzil sebanyak 57% mengungguli bakal calon lain (Suara Merdeka, 16 Juli 2007).

Hanya saja, yang ini kita harus menunggu bukti 1 tahun lagi, apakah HM Tamzil yang terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah. Menduga, memperkirakan, atau menganalisis tentang pendapat orang banyak merupakan hal lumrah dalam politik. Hanya saja, dugaan itu berdasarkan imajinasi atau deskripsi data lapangan.

Survei opini publik (polling atau jajak pendapat) saat ini marak dilakukan, baik oleh media, partai politik, LSM, dan sebagainya. Media kerap menyelenggarakan survei untuk menangkap pendapat masyarakat sebagai salah satu sumber berita. Partai politik melakukan survei untuk menjaring calon pimpinan daerah-nasional dan calon legislatif yang akan diusungnya.

Sementara LSM berbuat demikian untuk membantu meningkatkan partisipasi rakyat. Kegiatan survei seperti ini jarang kita jumpai pada zaman Orde Baru. Buku ini diterbitkan untuk meramaikan penyelenggaraan survei opini publik di Indoinesia dengan mengemukakan berbagai metode untuk memperkuat akurasi hasil survei.

Menurut Eriyanto, ada dua pokok persoalan untuk memperoleh sampel. Pertama, bagaimana metode teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel yang bagaimana yang bisa menggambarkan representasi masyarakat. Kedua, menentukan jumlah sampel. Berapa jumlah sampel yang ideal sehingga menjamin hasil sampel dan representastif untuk mewakili suara populasi masyarakat yang ada.

Dua pokok persoalan cara penarikan sampel ini menjadi pokok bahasan buku Teknik Sampling Opini Publik (2007) ini. Survei politik atau survei apapun berbeda dengan sensus. Taruh kata populasi yang diteliti 2 juta orang, misalnya, dalam survei pelaku cukup mengambil 200 orang yang ditentukan berdasarkan kepentingan tertentu, sementara dalam sensus 2 juta orang harus didatangi.

Metodologi survei yang dibahas dalam buku ini dikiaskan dengan mencicipi makanan. Bila kita ingin menduga rasa sekarung jeruk, tentu tidak perlu mengupas semuanya, cukup mencicipi satu buah. Demikian halnya untuk merasakan sayuran sekuali, tidak perlu semangkuk, cukup sesendok kuahnya saja. Dengan 1 buah jeruk dan 1 sendok sayuran kita sudah bisa mendapatkan informasi tentang rasanya yang dapat kita gunakan untuk mengambil keputusan apakah akan makan jeruk dan sayur itu atau tidak. Demikian juga dengan survei opini publik.

Meskipun penelitian menggunakan sampel, sampel itu akan dipakai sebagai alat untuk menduga berapa nilai populasi. Jika dalam survei Partai Golkar, misalnya, memperoleh 50 persen suara, maka dapat diduga dalam Pemilu akan memperoleh 55 atau 45 persen (hlm. 5). Dengan pendugaan ini, survei popini publik sangat berguna bagi siapapun. Ia bisa digunakan untuk melihat apa yang dipikirkan masyarakat.

Pemerintah membutuhkan data survei opini publik untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. Partai politik atau elit politik juga membutuhkan data itu agar bisa menyusun strategi politik yang benar. Tentu saja untuk melakukan pendugaan dengan teknik penarikan sampel harus dilakukan dengan benar (metodologis). Salah satu syarat penarikan sampel adalah harus dilakukan secara acak atau random secara sederhana, sistematis, stratifikasi, klaster, bertahap, atau kewilayahan.

Dengan cara acak semua anggota yang akan didata memperoleh kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Tentang metode survei acak dapat dilihat pada halaman 73 sampai dengan 155. Buku ini merupakan referensi pertama tentang survei opini publik berbahasa Indonesia karya orang Indonesia dengan referensi beragam.

Buku ini merupakan salah satu kerangka teoretis yang otoritatif dalam wacana analisis sampling di Indonesia, di mana metode-metode yang dibahas di dalamnya telah dipakai di banyak negara dunia yang menganut politik demokratis karena terbukti tingkat penggunaannya yang menyebar. Buku ini cocok dibaca aktivis politik di LSM, parpol, legislatif, eksekutif, dan akademisi. Sebab buku ini akan berguna membantu kita untuk matang dan penuh perhitungan dalam keikutsertaan dalam sebuah pesta demokrasi.

Kholilul Rohman Ahmad, Peminat masalah politik, General Manager Radio Fast FM Magelang, Jawa Tengah

NU “Liberal"

2008-03-03T02:57:00.001-08:00

Judul buku: NU “Liberal”: Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam; Penulis: Mujamil Qomar; Pengantar: Azyumardi Azra; Penerbit: Mizan, Bandung, April 2002; Tebal buku: 367 hlm (termasuk indeks); Peresensi: Kholilul Rohman Ahmad, Mahasiswa Aqidah Filsafat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, alumnus Pesantren Hidayatul Mubtadiin Ngunut Tulungagung, Jatim.

Kontribusi Liberalisme NU tetrhadap Pluralisme Bangsa

Dalam percaturan politik Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) adalah faktor. Meski secara eksplisit sering disebut sebagai organisasi kemasyarakatan non-politik, namun pengaruhnya dalam kehidupan politik tak bisa dinafikan. Perkembangan wacana menyangkut kebangsaan, kenegaraan, maupun keagamaan di masyarakat seolah belum sempurna perdebatannya jika dari NU belum ada komentar.

Makanya, ketika arus besar demokratisasi menghendaki respon signifikan dari berbagai elemen –sebagai konsekuensi atas pluralisme bangsa—dari NU muncul “gagasan liberal” untuk merespon perkembangan dan kondisi riil di masyarakat. Pandangan ini senada dengan beberapa pemikir dan peneliti yang menilai bahwa NU tidak selamanya statis karena tradisionalismenya. Justru karena berpegang teguh dan menghayati nilai-nilai tradisi yang berkembang di sekitarnya, menjadikan pemikiran-pemikiran NU bisa diterima oleh segenap elemen bangsa.

Lebih dari itu, belakangan ini muncul cendekiawan baru NU yang turut menambah maraknya pemikiran-pemikiran Islam yang makin liberal di kalangan NU sehingga tampak keluar dari lingkaran tradisi mereka sendiri (hlm. 26).
***

Sembilan tokoh NU (Abdurrahman Wahid, Masdar F Mas’udi, Achmad Siddiq, Said Aqiel Siradj, AM Sahal Mahfudh, Aabdul Muchith Muzadi, Sjechul Hadi Permono, M Tolchah Hasan, dan Ali Yafie) yang seringkali memunculkan gagasan liberal di mata sebagian pengamat dinilai sebagai langkah positif bagi kemajuan berpikir di tengah pluralisme masyarakat Indonesia. Karena ketika bangsa Indonesia mendamba perubahan menuju peradaban yang lebih maju dan memberdayakan, maka melalui gagasan liberal hal itu dapat dimulai.

Akan tetapi kemajuan pemikiran NU oleh sebagian orang dinilai kebablasan, utamanya pemikiran-pemikiran yang ditelorkan Abdurrahman Wahid dan Said Aqiel Siradj, sehingga Hartono Ahmad Jaiz merasa perlu menulis buku Bahaya Pemikiran Gus Dur sebagai counter terhadapnya. Maka, buku ini bertujuan untuk meluruskan anggapan tersebut di mana bagi penulis (Mujamil Qomar) perlu kajian mengenai liberalisasi pemikiran cendekiawan NU.

Mereka itu yang selama ini dinilai sebagai juru bicara NU dalam menyuarakan gagasan liberal, mengemukakan pandangannya tentang realitas tak sekedar menganalisis. Menurut Mujamil, mereka meramu khazanah intelektual pesantren dan wacana intelektual modern. Dengan menyandarkan pada khazanah tradisional, mereka mampu memberi corak baru wacana keislaman di Tanah Air (lihat sampul belakang).

Gagasan-gagasan yang disebut gagasan NU liberal –semacam pribumisasi Islam, kontekstualisasi fiqih, redefinisi Ahlussunnah wal Jamaah, penyatuan zakat dan pajak, serta inklusivitas Islam—memang tidak jarang menyulut reaksi keras, tidak hanya dari kalangan non-NU, tetapi dari kaum tua NU sendiri. Namun, mereka harus diakui telah memberikan kontribusi cukup penting bagi pencarian format Islam (baca: Ahlussunnah wal Jamaah) dalam konteks-khas Indonesia.
***

Jika menelaah NU, kita tak bisa melepaskan “teman seperjuangan”-nya, Muhammadiyah. Bila Muhammadiyah dikategorikan modernis, sebenarnya dilihat dari aspek sosial pendidikan, namun dilihat dari perkembangan peta pemikiran keagamaan akhir-akhir ini, agaknya citra modernis itu lebih memihak pada NU. Dalam bidang pemikiran, Mujamil mengutip pendapat Harun Nasution, pembaruan Muhammadiyah bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Justru NU mulai menggelindingkan pembaruan pemikiran Islam. Muhammadiyah sudah mulai ketinggalan (hlm. 27).

Oleh karena itu Mujamil melalui buku ini mencoba menilai, menimbang-nimbang, dan memetakan “gagasan liberal” sembilan pemikir NU itu. Pengkategorian kelompok Islam modern-tradisional (NU dikategorikan tradisional) dalam buku ini dapat dilihat sejauhmana pengaruh kategori tersebut. Pada pertarungan wacana keislaman dapat dinikmati, kelompok mana yang produktif menelorkan ide-ide pembaruan.

Namun, menurut Fachry Ali dan Bahtiar Effendy (1986), sebenarnya perbedaan dua kelompok itu lebih pada persoalan-persoalan metodologis dalam mendekati ajaran Islam. Maka, terlepas adanya perbedaan penilaian terhadap NU berkaitan dengan pembaruan pemikiran keagamaan, tetapi terdapat titik pertemuan dari semua pendapat tersebut bahwa NU telah serius mengadakan pembaruan dan terbuka terhadap masuknya wawasan baru.

Dalam ranah gagasan Islam yang oleh Greg Barton disebut gagasan liberal, NU berangkat dari tradisi keilmuan yang akrab dengan khazanah lama (kutubul mu’tabarah) sebagai upaya mengemban tugas memberikan petunjuk pelaksanaan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan (hlm. 121).
***

Jika selama ini buku-buku tentang NU menunjukkan keterlibatannya dalam percaturan politik, maka melalui buku ini kita bisa menengok kontribusi gagasan NU terhadap dinamika dan keberagaman kehidupan bangsa. Gagasan liberal sembilan tokoh NU yang dikaji buku ini di mana menunjukkan liberalisme NU, tampaknya akan terus bergulir sejalan perkembangan wacana kebangsaan. Dan, kajian ini untuk menjawab persoalan-persoalan dari dinamika pemikiran Islam yang dilontarkan cendekiawan NU, kadar liberalisasi pemikiran Islam ditinjau dari tradisi pemikiran NU, tipologi pemikiran Islam dari kalangan cendekiawan NU, dan implikasi dari dinamika pemikiran Islam yang dilontarkan para cendekiawan NU itu.

Dengan paradigma berpikir yang mencoba mengintegrasikan tradisi dan modernisasi itu, NU menghormati tradisi yang baik (tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam atau yang dapat diislamkan). NU senantiasa mengapresiasikan nilai-nilai atau tradisi yang ada di masyarakat sehingga tradisi tersebut tidak perlu dibongkar seluruhnya, tetapi perlu diselaraskan dengan ajaran Islam.

Lewat pengembangan pemikiran Islam, NU ingin menyempurnakan dan membimbing nilai-nilai atau tradisi yang berkembang di masyarakat, agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. NU sama sekali tidak berniat menghapus nilai-nilai lama yang sudah melekat dalam sanubari warga masyarakat (hlm. 96).

Andree Feillard, penulis NU vis-à-vis Negara (1999), mengatakan bahwa karya Choirul Anam Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama (1985) merupakan karya monumental pertama yang sangat komprehensif tentang sejarah NU. Maka, menurut hemat peresensi, tak berlebihan jika karya Mujamil Qomar ini kita nilai sebagai karya monumental dan komprehensif pertama tentang perkembangan pemikiran cendekiawan NU kontemporer. Sebab selama ini, kajian-kajian khusus tentang tokoh NU bersifat individualistik, yakni mengupas tokoh NU tertentu.

Maka ketika Mujamil mengajukan sembilan tokoh NU, senada jumlah bintang dalam lambang NU, acungan jempol atas kerja intelektualnya layak disandangkannya.*

Kholilul Rohman Ahmad, Mahasiswa Aqidah Filsafat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, alumnus Pesantren Hidayatul Mubtadiin Ngunut Tulungagung, Jatim.
d/a.: Asrama Putra Blok E-7 Perum. IAIN Sunan Kalijaga, Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281, telp. 0274-543556/ 0817268389; E-mail: kholilulrohman@yahoo.ca

Asal-Usul Pesantren di Jawa

2008-02-29T18:21:00.001-08:00

Judul buku: Pesantren di Jawa: Asal-usul, Perkembangan, dan Pelembagaan
Peneliti: Hanun Asrahah, Kustini, Amin Haedari, Marta Hendra
Penyusun: Hanun Asrahah
Editor: Rijal Roihan
Penerbit: Departemen Agama RI-INCIS, Cet. I, Desember 2002
Tebal buku: xii + 200 halaman

Tanah Perdikan Itu Bernama Pesantren
Oleh Kholilul Rohman Ahmad*

DEWASA INI EKSISTENSI DAN KREDIBILITAS PESANTREN MENGALAMI PENINGKATAN PESAT ketimbang sepuluh tahun silam ketika sejumlah tokoh nasional didikan pesantren mewarnai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di Tanah Air. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia telah memberikan kontribusi demokratisasi bagi bangsa Indonesia, antara lain, ketika alumnus Pesantren Tegalrejo Magelang, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ditetapkan oleh MPR sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999.

Meski naik dan atau jatuhnya Gus Dur hingga kini masih menjadi kontroversi, namun bagi kalangan pesantren tetap dipandang sebagai prestasi dalam sejarah pergulatan politik kaum santri. Apalagi belakangan bergulir wacana cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid (Cak Nur, alumnus Pesantren Modern Gontor Ponorogo) berani secara tegas menyatakan siap untuk duduk di kursi RI 1, yang dapat dinilai semakin menambah kewibawaan pesantren dalam kancah politik nasional.

Gus Dur dan Cak Nur adalah contoh tokoh nasional berlatarbelakang pesantren untuk menggambarkan bahwa pesantren bukan hanya sebagai lembaga yang menjunjung tinggi normativitas. Namun lebih dari itu pesantren telah menapaki jalan sejarah (historisitas) sebagai bagian tak terpisahkan dari konteks kebangsaan. Pun untuk menemukan bukti tentang peranan pesantren di setiap lini kehidupan dewasa ini bukan perkara sulit. Baik bukti berupa fisik lembaga pesantren itu sendiri di berbagai tempat maupun literatur tentang pesantren.

Banyak indikasi tentang keberadaan pesantren di setiap lini kehidupan. Banyak literatur tentang pesantren, pemikiran pesantren, gerak politik kaum santri, sejarah Pesantren Lirboyo (Kediri, Jawa Timur) yang berhasil menekan laju gerakan komunis di Karesidenan Kediri, Pesantren Langitan (Widang, Tuban, Jawa Timur) dengan KH Abdullah Faqih yang menjadi sentral konsolidasi para kiai dalam forum Poros Langit, keberhasilan KH Arwani (almarhum almaghfurlah) lewat Pesantren Yanbu’ul Qur’an (Kudus, Jawa Tengah) dalam menelorkan ratusan huffadz (penghafal Al-Qur'an), maupun Pesantren Hidayatullah (menerbitkan majalah bulanan Suara Hidayatullah) di berbagai daerah yang telah berperan membantu pemerintah mengurangi tingkat pengangguran dengan sistem santri dibekali ketrampilan berkarya dan bekerja secara mandiri.

Beberapa indikasi itu merupakan bukti kontemporer yang pada saat ini mudah ditemukan. Pertanyaannya: apa sesungguhnya pesantren itu, dari mana asal-usulnya, bagaimana riwayat berdirinya, siapa tokoh-tokoh yang memunculkannya, dalam konteks apa ia dapat berkembang pesat, dan sejak kapan ia mampu eksis di tengah berbagai pergolakan politik? Buku tipis hasil penelitian tim peneliti Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI bekerjasama dengan Incis (Indonesian Institute for Civil Society) ini mencoba menggali sejarah munculnya pesantren hingga melembaga di Jawa.

Dua Teori Asal Usul Pesantren
Secara kelembagaan, meskipun masih kontroversi, teori tentang asal-usul pesantren dapat dipetakan menjadi dua. Pendapat pertama, pesantren merupakan kesinambungan dari lembaga pendidikan keagamaan pra-Islam, seperti perdikan, sama sekali bukan struktur lembaga baru yang diimpor. Pendapat kedua mengatakan bahwa pesantren diadopsi dari sistem pendidikan Islam di Timur Tengah.

Hasil penelitian dalam buku ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan pesantren memiliki persamaan baik dengan sistem pendidikan di Timur-Tengah maupun dengan lembaga pendidikan Hindu-Budha. Tradisi kedua sistem pendidikan ini berubah sifat khasnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran (konvergensi) yang muncul dalam pesantren.

Selain kontroversi teori pendekatan untuk menggali sejarah pesantren, kontroversi lainnnya adalah kapan lembaga pesantren ini muncul. Ada yang berpendapat bahwa pesantren sudah ada pada masa awal penyebaran Islam di jawa. Tetapi pendapat lain menyatakan, teori yang berpendapat bahwa pesantren telah ada pada masa awal penyebaran Islam di Jawa itu merupakan ekstrapolasi dari pengamatan pada akhir abad ke-19 M. Pesantren menurut pendapat kedua ini, muncul pada akhir abad ke-18 M, dan mengalami perkembangan yang cepat pada abad ke-19 M.

Pararel dengan lembaga pendidikan pra-Islam
Menurut Manfred Ziemek, pesantren merupakan hasil perkembangan secara pararel dari lembaga pendidikan pra-Islam yang telah melembaga berabad-abad lamanya. Bahkan menurut Nurcholish Madjid, pesantren mempunyai hubungan historis dengan lembaga-lembaga pra Islam. Lembaga yang serupa pesantren ini sebenarnya sudah ada sejak masa kekuasaan Hindu-Budha sehingga Islam tinggal meneruskan dan mengislamkan lembaga pendidikan yang sudah ada masa itu.

Senada dengan Cak Nur, Denys Lombard menyatakan bahwa pesantren mempunyai hubungan dengan lembaga keagamaan pra-Islam karena terdapat kesamaan di antara keduanya. Argumentasi Lombard begini: Pertama, tempat pesantren jauh dari keramaian, seperti halnya pertapaan bagi ‘resi untuk menyepi’, santri pesantren juga memerlukan ketenangan dan keheningan untuk menyepi dan bersemedi dengan tenteram. Pesantren seringkali dirintis oleh kiai yang menjauhi daerah-daerah hunian untuk menemukan tanah kosong yang masih bebas dan cocok untuk digarap. Seperti halnya rohaniawan abad ke-14 M, seorang kiai membuka hutan di perbatasan dunia yang sudah dihuni, mengislamkan para kafir daerah sekeliling, dan mengelola tempat yang baru dibabad.

Kedua, ikatan antara guru dan murid sama dengan ikatan antara kiai dan santri, yaitu ikatan ‘kebapakan’ dari orang ke orang, yang sudah tampil sebagai ikatan pokok pada zaman kerajaan Hindu-Budha, bahkan sudah ada sebelumnya. Ketiga, antara pesantren dan lembaga keagamaan pra-Islam atau dharma seperti juga antar pesantren serta kebiasaan lama untuk berkelana, yakni untuk melakukan pencarian ruhani dari satu pusat ke pusat lainnya. (hlm. 3).

Adopsi lembaga pendidikan Timur-Tengah
Pendapat kedua menyatakan pesantren diadopsi dari lembaga pendidikan Islam Timur-Tengah. Martin van Bruinessen tidak sepakat dengan pendapat pertama di atas sebab ia cenderung melihat adanya kedekatan antara pesantren dengan sistem pendidikan Islam di Timur-Tengah. Secara nyata ia menduga bahwa Al Azhar di Mesir dengan riwaq-nya. Lain halnya Zamakhsyari Dhofier yang berpendapat bahwa pesantren di Jawa (Indonesia) merupakan kombinasi antara madrasah sebagai pusat pendidikan dan kegiatan tarekat.

Buku ini menjelaskan bahwa pada abad ke-19 Belanda mengadakan survei pertama terhadap pendidikan pribumi yang dilakukan pada 1819. Namun Bruinessen menangkap kesan bahwa pesantren dalam bentuk seperti yang ada sekarang belum ada di seluruh Jawa pada abad ke-19. Hanya saja ia menyatakan bahwa ada lembaga-lembaga yang mirip pesantren di Priangan, Pekalongan, Rembang, Kedu (Magelang, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Purworejo, dan sekitarnya) Surabaya, Madiun, dan Ponorogo (terletak di Tegalsari). Di daerah-daerah inilah terdapat “pesantren” terbaik, dan di sinilah anak-anak dari pesisir utara Jawa melakukan kegiatan pendidikan.

Pesantren, Perdikan, Paguron, Padepokan
Berdasarkan pengamatannya pada beberapa karya sastra lama, Martin tidak menemukan istilah pesantren. Dalam Serat Centhini dijelaskan bahwa salah seorang tokoh pemeran dalam karya ini, seorang pertapa bernama Danadarma, mengaku telah belajar tiga tahun di Karang, Banten, di bawah bimbingan “Syekh Kadir Jalena”.

Tokoh utama lainnya, Jayengresmi alias Among Raga, juga diceritakan ia belajar di paguron Karang, Banten, di bawah bimbingan seorang guru bangsa Arab bernama Syekh Ibrahim bin Abu Bakar yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Ageng Karang. Dari Karang, Banten, ia pergi ke paguron (perguruan) besar lainnya di desa Wanamarta, Jawa Timur. Makanya dalam Wejangan She Bari (buku panduan Islam Ortodoks, menurut GWJ Drewes) tidak ditemukan istilah pesantren, melainkan ‘paguron’ atau ‘padepokan’.

Sampai akhir abad ke-19 laporan pemerintah Belanda pada tahun 1885 mencatat jumlah pendidikan Islam tradisional sebanyak 14.929 di seluruh Jawa dan Madura (kecuali kesultanan Yogyakarta), tidak dirinci berapa jumlah pesantren yang sebenarnya dan tidak dibedakan dengan lembaga pendidikan dasar.

Oleh sebab ada perbedaan bentuk dan tingkatan dalam sistem pendidikan Islam tradisional di Jawa, LWC van Den Berg menganalisa laporan statistik tahun 1885 itu: ternyata 4/5 dari jumlah lembaga tersebut adalah lembaga pengajian yang mengajarkan pembacaan al-Qur'an, dasar-dasar bahasa Arab, kitab-kitab pengetahuan agama tingkat dasar sampai tinggi yang tergolong sebagai pesantren.

Yang jelas bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan dan sosial keagamaan tidak muncul begitu saja. Pesantren muncul setelah melalui proses interaksi antar Muslim di Jawa dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok terhadap pendidikan Islam. Kontak budaya antara masyarakat Jawa dengan pusat-pusat keislaman dan keilmuan Islam telah memperkenalkan budaya dari luar Jawa, termasuk sistem pendidikan Islam kepada masyarakat (hlm. 79). Karena pola perkembangannya berulang-ulang dan menjadi standar, maka proses ini disebut proses pelembagaan atau institutionalization (hlm. 11) Berdasarkan penjelasan di atas, buku ini mengupas proses pelembagaan pesantren di Jawa dengan memperhatikan asal-usul dan perkembangan pesantren sampai abad ke-19 M.
***

Desa (tanah) perdikan adalah tempat yang mendapatkan kebebasan membayar pajak atau kerja rodi oleh penguasa setempat. Status tanah perdikan telah dikenal jauh sebelum kedatangan Islam di Jawa. Berdasar prasasti-prasasti yang ditemukan, status desa perdikan sudah dikenal di Jawa sejak masa Mataram awal. Prasasti Dieng (809 M) menjelaskan bahwa tanah perdikan dimaksudkan sebagai anugerah kepada pejabat desa atau perseorangan karena jasa atau untuk kepentingan tertentu tanah itu diberikan (hlm. 78).

Pada masa Hindu-Budha secara umum tanah bebas ditetapkan untuk kepentingan tertentu. Di samping diberikan kepada seseorang yang telah memiliki jasa kepada raja, juga ditetapkan untuk orang-orang yang memberikan contoh kehidupan saleh kepada lingkungan masyarakat mereka atau memberikan pengajaran, serta untuk penduduk yang merupakan abdi-abdi Tuhan dan gunung suci Brahmana, pertapaan, biara-biara para rahib, tempat-tempat suci, makam-makam, dan sebagainya (hlm. 82).

Lima Desa Pesantren
Bruinessen mencatat, dari 244 tanah perdikan yang secara eksplisit dipergunakan untuk pesantren ada lima desa: Pesantren Tegalsari (Ponorogo/Panaraga), Pesantren Sewulan dan Banjarsari (Madiun), Pesantren Maja (Pajang, Surakarta), dan Pesantren Melangi (Yogyakarta) (hlm. 99). Namun tidak semua pesantren di Jawa didirikan di atas tanah perdikan, seperti Pesantren Sidaresma (Surabaya) yang didirikan dan dikembangkan tanpa memperoleh hak istimewa itu. Bahkan di luar Jawa terdapat lembaga pendidikan pesantren yang berkembang pesat semacam di Jawa, tanpa melalui sistem tanah perdikan karena di sana tidak dikenal istilah itu (hlm. 100).

Sebagaimana penjelasan itu, sistem pendidikan pesantren di Jawa merupakan kesinambungan dari kegiatan pendidikan dan tarekat di pusat penyebaran Islam dan tarekat di Jawa. Pusat-pusat pengajaran dalam praktek sufistik (seperti zawiyah di dunia Islam) pada akhirnya berkembang menjadi pesantren. Praktek suluk (menempuh sesuatu) yang merupakan kegiatan tarekat telah memperkenalkan amalan-amalan tarekat yang berkembang dalam lingkungan pesantren (hlm. 133). Praktek ini cepat berkembang lantaran masyarakat Jawa bercenderung dengan ajaran sufistik (hlm. 155).

Pada abad ke-18 M sistem pendidikan Islam pesantren mulai terbentuk. Kebutuhan terhadap pendidikan Islam, melahirkan pola-pola pengajaran pendidikan dan pendidikan Islam sehingga terbentuklah sistem pendidikan pesantren. Sistem pendidikan pesantren dipakai oleh masyarakat Jawa secara berulang-ulang dan selanjutnya sistem tersebut menjadi pola umum dan diterima oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan. Melalui lembaga ini, masyarakat mentransfer ajaran-ajaran dan keilmuan Islam.

Pada abad ke-19 M pesantren berkembang pesat dan mencapai momentumnya. Pesantren didirikan masyarakat Muslim Jawa di mana-mana di seluruh Jawa dan Madura. Tanpa disadari pada abad ini pesantren telah melembaga di Jawa dan sampai saat ini pesantren tidak kehilangan fleksibilitasnya sebagai sarana transformasi pengetahuan dan budaya.

Kebangkitan Islam dan Kolonialisasi
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan mempercepat perkembangan pesantren di Jawa pada abad ini yang secara detail dibahas dalam buku ini. Pertama, kebangkitan Islam. Sejak abad ke-14 M Islam telah memperoleh pijakan yang kukuh di Jawa. Selama berabad-abad Islam menyebar ke seluruh pelosok di Jawa sampai penerimaannnya di wilayah besar yang terakhir, yaitu ‘sudut Timur”, yang terjadi pada akhir abad ke-18 M. Sebagian besar orang Jawa barangkali telah menerima keyakinan Islam, tetapi yang berkembang subur adalah Islam mistik yang mengandung spekulasi metafisik dari masa pra-Islam.

Kedua, kolonialisasi. Pada awal abad ke-19 M kebencian masyarakat telah memuncak sehingga terjadi ketegangan antara masyarakat Jawa dengan orang-orang Eropa. Ketegangan-ketegangan ini akhirnya meledak menjadi peperangan antara masyarakat Jawa dengan bangsa Eropa yang menjajah, dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat di Ja, seperti petani, para bangsawan kraton, kiai, para haji, dan santri-santri. Kecencian dan sikap permusuhan masyarakat Jawa dengan kolonial ini mendorong masyarakat pada pemantapan dan upaya untuk mempertahankan identitas diri pada masyarakat Jawa.

Dalam keadaan tertindas, resah, dan gelisah masyarakat Jawa kemudian memakai Islam sebagai identitas kultural untuk melawan Belanda. Di sinilah kemudian pesantren mendapat pengaruh di masyarakat dan semakin berkembang “berkat” kesombongan kolonial Belanda. Misalnya, meskipun di Banten tidak banyak ditemui pesantren besar, namun pesantren-pesantren kecil pada tahun 1888 mempunyai peranan penting dalam peristiwa pemberontakan petani Banten. Kalangan santri pesantren di Banten dikenal sangat radikal dalam melawan pemerintah Belanda.

Di Cirebon, pimpinan Pesantren Lengkong Kuningan, Kiai Hasan Maulani, tak pernah pantang menyerah dalam mempertahankan keberadaan pesantren di hadapan kolonial Belanda. Kiai yang dibuang di Tondanao pada tahun 1942 karena terlibat Perang Jawa ini beserta santri-santrinya mempunyai pengaruh kuat sehingga ditakui oleh Belanda. Sementara itu, Kiai Rifa’i Kalisalak tak jauh sifatnya dengan Kiai Maulani, bedanya ia dibuang ke Ambon karena idealismenya terhadap pesantren (hlm. 182).

Jelas peranan kiai yang berani melawan itu telah membantu mempercepat pengembangan agama Islam di pedesaan. Islam di Jawa secara perlahan-lahan mulai menanggalkan sifat-sifat lokal yang sinkretik dan meningkatkan pertumbuhan ortodoksi Islam di pedesaan yang dipelopori oleh guru-guru agama dan kiai-kiai. Kiai sebagai elit keagamaan mempunyai pengaruh yang luas di masyarakat. Kesadaran akan tanggungjawab dan tugas sebagai ulama kepada umatnya, mendorong kiai untuk memelihara hubungan dengan santri-santrinya serta masyarakat sekitarnya melalui pengajaran, khutbah di masjid, upacara doa, dan kunjungan ke rumah-rumah penduduk.

Maka, kiai sebagai guru dan penyebar agama Islam memiliki peranan penting di pedesaan dalam melawan penjajah. Posisinya sebagai sosok intelektual atau ulama dalam komunitas Muslim sangat sentral dalam menggerakkan gerakan-gerakan sosial dari kelompok-kelompok yang memiliki berbagai kepentingan menjadi gerakan-gerakan ideologis.

Kiai sebagai intelektual memiliki kekuatan untuk memperdalam dan mengintensifkan perjuangan dengan cara memantapkan dorongan-dorongan personal menjadi dorongan-dorongan kelompok dan menggerakkan mereka menuju perjuangan demi ‘kebebaran abadi’. Oleh karena itu, pada masa penjajahan dapat dilihat bagaimana pesantren menjadi alat pengendali ideologi yang efektif (hlm. 176).
***

Buku ini mencoba memberikan pengantar kepada pembaca tentang sejarah perkembangan pesantren sehingga melembaga sebagaimana dapat kita saksikan dewasa ini di hampir setiap daerah di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan yang mulanya mempunyai tujuan murni memberikan pendidikan bagi rakyat, kini telah berkembang –antara lain-- menjadi kekuatan legitimasi politik. Tak mengherankan jika pesantren sering dimanfaatkan sebagai alat legitimasi bagi kelompok politik untuk meraih dukungan. Maka, sejarah berdirinya pesantren di berbagai daerah pun sering mengilhami para peneliti untuk terus menggali sejauh mana peranan pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah Air.

Sosoknya yang dewasa ini mempunyai corak dan sistem pembelajaran yang berbeda jauh dengan masa lalunya menjadikan kita dapat menangkap bahwa pesantren telah mengalami pergeseran yang luar biasa dari awalnya (dulu cenderung memakai sistem pembelajaran bandongan dan sorogan, kini telah mengalami modernisasi menjadi klasikal). Sehingga tak berlebihan ketika buku ini dinilai menjadi kebutuhan tersendiri bagi para peneliti agar lebih intensif mempelajari bagaimana kini pesantren harus berupaya beradaptasi dengan perkembangan jaman yang semakin plural dengan kecanggihan peradaban kapitalisme.

Menggali sejarah pesantren bukan pekerjaan gampang. Apalagi rentang waktu yang telah berjalan sudah dilewati oleh berbagai peristiwa sehingga membutuhkan ketelitian akurat. Dan buku ini pun belum dapat dinilai sempurna dalam menggali itu. Sebab data yang dipakai lebih banyak berdasarkan data pustaka, sementara data lapangan yang semestinya diikutsertakan sebagai penyempurna tidak dilibatkan secara maksimal. Namun demikian, inilah satu-satunya buku sejarah pesantren yang mencoba menyempurnakan literatur-literatur tentang pesantren yang lebih dulu dipublikasikan.*

Kholilul Rohman Ahmad, Penggiat kultural J@RMUNU (Jaringan Muda Nahdlatul Ulama) tinggal di Payaman, Magelang, Jawa Tengah. Naskah ini pernah dipublikasikan Majalah Buku “MataBaca” edisi September 2003

FOTO: cover buku Pesantren di Jawa; salah satu model pembelajaran di Asrama Perguruan Islam Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang. Gus Yusuf, pengasuh Ponpes API, sedang membacakan makna sebuah kitab kuning kepada santri-santri di salah satu ruang kelas yang dimiliki pesantren itu (2007)

Republikanisme dan Keindonesiaan

2008-02-29T18:01:00.000-08:00

Judul: Republikanisme dan Keindonesiaan ~ Sebuah Pengantar Penulis: Robertus Robert Penerbit: Marjin Kiri, Jakarta, Juli 2007 Tebal: xiv+140 halaman

Melawan Lupa Bicara Indonesia
Oleh: Kholilul Rohman Ahmad

Merdeka, merdeka, merdeka... Sebuah untaian kata lazim diucapkan teriak sambil mengepal tangan ke atas, gerakan khas pejuang kemerdekaan. Kini jarang kita temukan gerakan heroik seperti itu kecuali dalam film atau saat para veteran perang mengadakan temu reuni. Bersama tenggelamnya teriakan kata merdeka, nafas republik kini sedang terengah-engah. Indonesia bersedih.

Kesedihan lahir, menurut buku karangan Robertus Robert ini, bukan karena Indonesia mengalami krisis ekonomi atau banyak koruptor, melainkan oleh warganya tidak dipikirkan nasibnya masa depan dalam konteks republikanisme. Warganya merasa Indonesia sebagai republik sudah ada sebelum mereka lahir sehingga kini tidak perlu memikirkan lebih jauh. Seolah-olah ia lahir seketika dan begitu saja. Seakan para veteran itu telah menghadiahkan Indonesia kepada kita dengan republik.

Buku ini menelusuri akar sejarah republik, mengapa pilihan ke republik, pergulatan pemikiran filsafat, politik, dan agama atas lahirnya republik, hingga realitas sosial yang melingkungi penguatan republik sebagai salah satu arus utama dunia yang berkembang hingga jaman modern ini dan dianut oleh bangsa-bangsa besar, termasuk Indonesia dan AS.

Buku ini hadir sebagai upaya agar republik, di mana kita saat ini berteduh di bawahnya, tidak dilupakan. Agar republik tidak dianggap sebagai barang antik milik angkatan masa lalu. Sebab banyak dari kita kurang memahami dan melupakan mengapa kita menggunakan kata republik. Sehingga mengakibatkan setiap kali kita bicara Indonesia maka yang kita bicarakan terbatas pada karakter fisik dan geografisnya. Lebih jauh lagi, setiap kita bicara soal kebangsaan maka imajinasi politik sangat terbatas pada soal-soal klasik semacam nasionalisme yang parahnya juga dipahami secara esensialis.

Kita mulai lupa bicara Indonesia dari sudut pandang semangat dan kerangka utamanya yakni republik. Kelupaan akan republik membuat kita merasa bahwa tanpa perbuatan aktif dan sengaja menjaga dan memeliharanya, republik akan tetap ada sepanjang masa. Padahal secara perlahan kita kini mulai kehilangan pegangan fundamental menyangkut proyek hidup bersama kita sebagai bangsa (hlm xii).

Mengapa Republik?
Republikanisme merupakan sebuah tradisi modern yang memiliki akar panjang dalam tradisi klasik. Sebagai warisan pemikiran fundamental dunia politik ia merentang sejak Yunani Kuno, Roma oleh Aristoteles dan Cicero, kemudian ke Maciavelli di era awal zaman romantis, terus ke Rousseau di zaman Pencerahan hingga ke Hannah Arendt dan Phillip Pettit pada abad ke-20. Dalam praktik terinspirasi pola kehidupan kota Yunani Kuno. Sumber utama ajarannya terkandung pada konsep zoon politikon atau homo politicus, yakni manusia sebagai mahluk politik (hlm. 6-7).

Penyakit utama republik adalah korupsi. Menurut N Machiavelli, korupsi adalah tindakan yang menempatkan kepentingan tertentu di atas kepentingan umum. Pengertian korupsi ini lebih luas dibanding yang kita kenal sekarang: bukan sekedar ‘penyalahgunaan kekuasaan politik untuk mencapai keuntungan pribadi atau sebaliknya’.

Kata Machiavelli, termasuk tindakan korupsi seperti: mengangkat senjata dengan tentara bayaran untuk melawan negara, ambisi berlebihan dan arogansi dalam mengelola kekuasaan, dan menipu dengan kemasyhuran. Bahkan aktifitas agama termasuk korupsi, bila menganjurkan pemeluknya untuk lebih berfokus pada keselamatan diri sendiri di akhirat sebab praktik semacam itu mengembangkan keutamaan yang salah (hlm. 29).

Buku ini didedikasikan sebagai upaya memperkaya khazanah politik Indonesia. Buku ini bukan menuduh demokrasi kita sedang defisit, demokrasi kita juga tidak sedang dibajak elit, idealisasi hak asasi manusia (HAM) juga tidak mundur bahkan mengalami kemajuan-kemajuan nyata, setidaknya di tingkat normatifnya. Yang menjadi persoalan utama saat ini adalah cara dan alat memandang berbagai persoalan hanya mengandalkan satu konsepsi saja, yakni demokrasi (hlm. 103).

Terlebih kita eksploitatif dan berlebihan terhadap demokrasi. Sehingga gagasan republikanisme ingin merapat ke tengah menjadi alternatif kehidupan politik masa depan, setidaknya dalam posisi sama dengan demokrasi untuk mengisi kekosongan etika politik di Indonesia (hlm. 105). Selain itu, ada pertalian sejarah republik dipakai nama depan Indonesia sebagai konsep final sekaligus memotong tali sejarah kolonialisme (hlm. 110-111).

Buku mungil penuh detail definisi ini berisi 6 bab utama: pengertian dasar republikanisme (bab 1), landasan filosofis republikanisme (2), antara kebebasan dan komunitas (2), merehabilitas konsep politik (4), republikanisme Hatta upaya mengisi kekosongan etika politik di Indonesia (5), dan melanjutkan Indonesia (bab 6). Di ulang tahun ke-62 Indonesia merdeka buku ini menjadi monumen penting menghangatkan semangat kebersamaan dalam upaya mencari bingkai nasional penuh harapan. Buku ini layak dibaca para pengambil kebijakan politik di Tanah Air: anggota DPR/MPR, Presiden, Menteri, hingga kepala desa.

Kholilul Rohman Ahmad, Pemerhati masalah budaya, general manager Radio Fast FM Magelang, Jawa Tengah. Naskah ini pernah dimuat JAWA POS 17 Aguatus 2007

PENDIDIKAN HAMIL SEHAT LENGKAP

2008-02-29T17:21:00.000-08:00

Judul buku: Panduan Lengkap Hamil Sehat
Versi lama: Rahasia Hamil Sehat
Penulis: Lutfiatus Sholihah
Penerbit: Diva Pres, Yogyakarta, 2005 (lama), 2007 (Baru)
Tebal: 356 halaman

Menulis Buku Hamil Bermodal Inspirasi

Buku ini merupakan karya pertama Lutfiatus Sholihah yang dirangkum berdasar pengalaman dua kali dirinya hamil. Berbekal pengalaman yang dijalani menginspirasi kelahiran buku ini. Meskipun bersamaan kehadiran buku ini banyak juga buku serupa beredar di pasaran, namun buku ini memiliki keistimewaan, antara lain: karena ditulis oleh orang yang berpengalaman dan
uraian bahasanya enak ditangkap kalangan umum, khususnya masyarakat awam.

Diva Press (Yogyakarta) yang menerbitkan buku ini menyambut positif dan merasa mendapat kepercayaan terlebih hingga rulis ini dipublikasikan versi baru (Panduan Lengkap Hamil Sehat) telah memasuki cetak ke-9. Semua capaian yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh Diva Press. Namun demikian buku ini masih banyak beberapa hal yg perlu direvisi. Berbagai evaluasi dan kritik dan saran dari pembaca yg disampiakan kepada penulis telah dilakukan. Revisi yg palung signifikan telah disampaikan oleh penulis dalam buku selanjutnya berjudul "Panduan Lengkap Melahirkan" (Diva Press, Januari 2008).

Biodata penulis buku ini:
Nama: LUTFIATUS SHOLIHAH
Tempat tgl. Lahir: Banyuwangi, 9 September 1978
Pendidikan: S1/Jurusan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga
Alamat: Karanggeneng No. 01 RT 24/RW XI Payaman Secang Magelang
Jabatan: Kepala Sekolah Play Group “Nawa Kartika”
Suami: 1 orang
Nama anak: Inna Fatahna Laka Fathanmubina, Ahmad Luqman Putra Salsabila
E-mail: lutfiatus_sholihah@yahoo.com.sg.
Website: http://fatayat-nu-secang.blogspot.com
Telepon: 0293-5540193

Lutfiatus Sholihah mengenyam pendidikan tingkat SD dan SLTP di Kota Gandrung Banyuwangi. Sekolah tingkat SMU diselesaikan di SMU A Wahid Hasyim Tebuireng sekaligus nyantri di Pesantren Putri Walisongo, Cukir, Jombang, Jawa Timur. Sejak tahun 1997 menginjak Yogyakarta nyantri di Pondok Pesantren Ali Maksum Kompleks Gedung Putih Krapyak Yogyakarta di bawah asuhan Nyai Hj. Lutfiah Baidlowi sambil kuliah di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2005 dengan gelar Sarjana Sastra (SS).
Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fak. Ushuluddin sebagai Bendahara Umum (1998-2000). Ketua Umum PAC Fatayat NU Kec. Secang (2008-2012). Sejak mahasiswa sampai sekarang menulis buku, artikel resensi buku, dan opini di media massa nasional dan lokal. Telah menulis buku:
1.Rahasia Hamil Sehat (Diva Press, 2003),
2.Panduan Lengkap Melahirkan (Diva Press, 2008),
3.Bulan Madu Kedua (Diva Press, 2008).
(gootszch choulieyll)

B e r e b u t J i w a B a n g s a

2008-02-27T19:13:00.001-08:00

Judul: Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian, Dan Persaudaraan
Penulis: Frans Magnis-Suseno
Penerbit: Buku Kompas, Jakarta, November 2006
Tebal: xiv+392 halaman

Tanda Seru untuk Bangsa Malas

Bangsa besar terdiri ratusan etnis, kaya bahasa, banyak penduduk, sumber daya melimpah, dan mempunyai cadangan minyak bumi nyaris tak terbatas, itulah Indonesia. Terkenal sebagai negara berpenduduk ramah dan beriklim tropis yang menyegarkan-menggairahkan, menurut orang Eropa. Namun bersamaan dengan kriteria itu, ia dikenal sebagai bangsa malas pada tingkat kompetisi di arus global.

Indikasinya, menurut Frans Magnis Suseno dalam buku Berebut Jiwa Bangsa ini, antara lain: korupsi di kalangan pejabat masih marak (hlm. 337), terorisme masih menghantui (hlm. 328), kebebasan beragama belum tercipta maksimal (hlm. 376, 324, 101), etika politik belum sehat (hlm. 129), dan nilai-nilai global belum dipahami sepenuhnya oleh rakyatnya (hlm. 207). Inilah yang menyebabkan Indonesia sebagai bangsa masih malas.

Dalam pandangan Romo Magnis, demikian panggilan akrabnya, indikasi-indikasi itu terlihat jelas pasca lengser-nya Soeharto dari kekuasaan kursi presiden yang sampai sekarang lebih delapan tahun situasi nyaris tiada perubahan. Masa-masa setelah itu kemudian mempopulerkan kata reformasi yang menyimpan sejuta harapan akan perubahan fundamental di negeri ini. Namun ternyata istilah itu lambat-laun jarang dipakai seiring berangsur hilang harapan rakyat karena harapan tidak kunjung terwujud.

Yang lahir kemudian justru banyak kekecewaan, terlalu banyak kebrutalan, terlalu banyak kebohongan, dan terlalu banyak korupsi. Di mana-mana “biasa” terdengar bara korupsi yang sulit dipadamkan. Namun demikian, katanya, tidak semuanya jelek dan tidak semua harapan sudah padam.

Dulu saat mulai berjalan zaman reformasi, disintegrasi seperti di Uni Soviet yang beberapa tahun lalu suka digembargemborkan pengamat di dinding bangsa kita sebagai ancaman serius, ternyata tidak ada. “Demokrasi kita, meskipun masih ringkih, lemah dalam profesionalitas, dan untuk sebagian korup, tidak bisa disebut tidak nyata,” kata penulis buku Etika Jawa (1984). Artinya, masih ada harapan besar untuk Indonesia.

Perjalanan Indonesia sejak reformasi dicatat dengan angle spesifik oleh Romo Magnis melalui artikel-artikel di media cetak yang kemudian dibukukan ini. Setiap artikel disajikan dengan bahasa renyah-populer, berbobot, dan disertai analisis yang cukup kuat menggambarkan penulisnya sebagai cendekiawan sepanjang zaman. Kapasitasnya sebagai cendekiawan di Indonesia tak diragukan oleh adanya ratusan artikel dan puluhan buku yang telah ditulisnya. Salah satu latar belakang yang membuat Romo Magnis peka terhadap “zaman serba tidak pasti” saat reformasi Indonesia adalah pengalamannya menjadi pengungsi di tanah orang lain (hlm. xii).

Pahit getir sebagai pengungsi menjadi pengalaman dan kerangka referensi yang kuat serta membawa kepedulian dalam mencermati situasi aktual Indonesia pasca-Soeharto. Berlalunya rezim otoriter membawa kebebasan tanpa kendali, nurani, dan tanggung jawab. Semua mau bebas, semua mau dihargai, semua mau menang. Akibatnya konflik dan gesekan pun meletus menjadi berbagai kekisruhan sosial di masyarakat, serta silang pendapat tiada habis di elit politik. Dan Romo Magnis merasakan yang dialami rakyat Indonesia. Seolah-olah melalui buku ini ia sedang berkata keras: cukup saya saja yang mengalaminya.

Buku ini berisi lima bab utama. Bab I tentang pemerintah, elit politik, dan demokrasi. Bab ini mengurai soal rekonsiliasi, pentingnya pembebasan napol/tapol, Tap No. XXV/MPRS/1996, mistifikasi politik lewat mimpi, Mahkamah Konstitusi, Impunity, dan RUU Pornografi. Bab II tentang titik sambung pluralitas yang mengupas soal bom di masjid Istiqlal, persatuan bangsa yang rapuh, pertikaian di Ambon, hubungan antar agama, dan pentingnya membangun solideritas sesama.

Bab III tentang jiwa bangsa dan pancasila. Di dalamnya dibahas perihal keluar dari kungkugan ideologi, Madilog-nya Tan Malaka, Soekarno, Nasionalisme, Bung Hatta, nilai-nilai global, kebangkitan nasional dan Pancasila sakti. Bab IV bertema besar nalar dan pembangunan. Romo Magnis ini membahas evasluasi pemerintahan zaman Megawati, jangan menggusur rakyat, perburuhan, pentingnya subsidi BBM dicabut, dan tentang jaringan transportasi kota.
Bab V tentang agama, pendidikan, dan kemanusiaan. Guru besar STF Driyarkara ini mengemukakan makna natal, pendidikan agama, wayang, humanisme dan agama, terorisme, The Jakarta Center, Perang Irak, pendidikan anti-Korupsi, pluralism-liberalism-secularism, dan selamat jalan Cak Nur.
***

Menilik secara tekstual terhadap artikel-artikel Romo Magnis dalam buku ini yang muncul adalah pesimisme. Persoalan bangsa yang muncul menunjukkan seolah bangsa Indonesia tidak mempunyai harapan akan kemajuan dan peningkatan kualitas kehidupan di masa depan. Namun sesungguhnya problem-problem yang dikemukakan tidak bisa serta merta kita tangkap sebagai hal yang menakutkan.

Justru dengan deskripsi dan analisis yang ‘menakutkan’ itu bisa mendorong tumbuhnya semangat mengatasi problem bangsa secara nasional. Sebab penulis menyampaikan secara seimbang dengan saran dan kritiknya berdasar argumentasi yang sehat dan nalat jernih.

Bila kita tangkap, maka buku ini ingin menumbuhkan semangat optimisme masyarakat, semangat untuk memperbaiki dan merajut kembali nilai-nilai keindonesiaan. Buku ini cocok sebagai bahan refleksi atas kemalasan dan kemerosotan bangsa di tengah iklim global. Cocok di baca dosen, guru agama, guru etika, dan khususnya para pemimpin lokal sampai nasional.

Kholilul Rohman Ahmad, Staf Akademi Gunung Magelang, Jawa Tengah. General Manajer Radio Fast FM Magelang

Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam

2008-02-27T18:25:00.001-08:00

Islamic Education dalam Jepitan Globalisasi

Judul buku: Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M Naquib Al-Attas
Judul asli: The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas
Penulis: Wan Mohd Nor Wan Daud
Penerjemah: Hamid Fahmy, M Arifin Ismail, dan Iskandar Arnel
Penyunting: Abd Syukur Dj. Penerbit: Mizan, Bandung, Juli 2003
Jumlah halaman: 552 muka
Peresensi: Kholilul Rohman Ahmad, mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tujuan pendidikan dalam Islam adalah menciptakan manusia yang baik, seorang manusia beradab dalam pengertian yang komprehensif. Pendidikan adalah pengenalan dan pengakuan mengenai tempat sesuatu sesuai dengan tatanan penciptaan yang ditanamkan secara progresif ke dalam diri manusia sehingga menggiiring pada pengenalan dan pengakuan Tuhan dalam tatanan wujud dan maujud.

Tradisi pemikiran Islam terhadap aktifitas koreksi ulang atau konseptualisasi ulang ini dapat berarti tajdid, yang bermakna hakikatnya selalu berorientasi pada pemurnian (refinement) yang bersifat kembali pada ajaran asal, dan bukan adopsi pemikiran asing. Kembali ke ajaran asal tidak selalu berarti kembali ke corak kehidupan zaman Nabi Muhammad Saw, tetapi harus dimaknai secara konseptual dan kreatif. Maka sesuai dengan makna Islam itu sendiri, tajdid atau ishlah, seperti didefinisikan Syed M Naquib Al-Attas, objek pemikir buku ini, memiliki implikasi pembebasan.

Pembebasan di sini berarti: Membebaskan manusia dari belenggu tradisi magis, mitologis, animistis, dan kultur kebangsaan yang bertentangan dengan Islam; pembebasan manusia dari pengaruh pemikiran sekuler terhadap pikiran dan bahasanya, atau pembebasan manusia dari dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil pada fitrah atau hakikat kemanusiaanya yang benar (h. 335).

Dalam buku ini, Wan Mohd menyatakan, Al-Attas tidak hanya menyodorkan temuannya mengenai penyebab kemundutran umat Islam dalam konsep-konsep yang jelas, tetapi juga memberikan langkah konkret untuk mengaplikasikannya dalam bentuk lembaga pendidikan yang didesain sebagai langkah-langkah kuratif untuk itu. sebagai perangkat lunaknya, misalnya, dia telah siap dengan konsep-konsepnya mengenai metafisika Islam, filsafat ilmu, filsafat pendidikan, konsep manusia, konsep kebahagiaan, konsep agama, dan moralitas yang semuanya menggambarkan pandangan hidup Islam.

Oleh karena itu, di lembaga pendidikan ini pandangan hidup Islam ditanamkan kepada para mahasiswanya sehingga mereka dapat mengetahui relevansinya dalam bidang-bidang keilmuan Islam lainnya. Di sini, konsep pada proses islamisasi juga dipahami secara akademis dan para mahasiswa diarahkan agar mengetahui bagaimana membedakan kebenaran (al haqq) dan keburukan (al bathil), kebetulan (al shawab) dan kesalahan (al khatha’), ilmu dan informasi, dan lain-lain (hlm. 23).

Namun demikian, tampaknya Al Attas lebih cenderung memikirkan pendidikan. Mengapa pendidikan? Pendidikan adalah salah satu sarana terpenting dalam usaha pembangunan sumberdaya manusia dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan, yang pada gilirannnya akan menciptakan suasana dan tatanan kehidupan masyarakat yang beradab dan berperadaban.
***

Di antara konsep pendidikan Al Attas yang fundamental, yang dikemukakan dalam buku ini, adalah konsepnya mengenai ta’dib. Baginya, masalah mendasar dalam pendidikan Islam adalah hilangnya nilai-nilai adab dalam arti luas. Hal ini lebih disebabkan oleh rancunya pemahaman konsep tarbiyah, ta’lim, dan ta’dib. Al Attas cenderung menggunakan istilah ta’dib untuk konsep pendidikan Islam sebab jika konsep ta’dib ini diterapkan secara komprehensif, integral, dan sistematis dalam praktik pendidikan Islam, pelbagai persoalan pengembangan sumberdaya manusia Muslim diharapkan dapat diatasi.

Lagi pula, dalam sejarah Islam proses pendidikan Muslim lebih cenderung ke pengertian ta’dib daripada tarbiyah atau ta’lim. Alasan yang lebih mendasar lagi adalah adab berkaitan erat dengan ilmu, sebab ilmu tidak dapat diajarkan atau ditularkan kepada anak didik kecuali jika orang tersebut memiliki adab yang tepat terhadap ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang.

Konsep pendidikan Islam yang hanya terbatas pada pemaknaan tarniyah dan ta’lim ini telah dirasuki pandangan hidup Barat yang berlandaskan nilai-nilai dualisme, sekularisme, humanisme, dan sofisme sehingga nilai-nilai adab menjadi semakin kabur dan semakin jauh dari nilai-nilai hikmah ilahiah. Kekeburan makna adab atau kehancuran adab tersebut mengakibatkan kedzaliman, kebodohan, dan kegilaan.

Dalam konsep ta’dib ini kita dapat memahami hubungannya dengan temuan Al Attas mengenai problem ilmu pengetahuan sebagai penyebab kemunduran umat. Problem ini tidak berkaitan dengan masalah buta huruf atau persoalan kebodohan orang awam, tetapi ilmu pengetahuan yang disalahartikan, bertumpang tindih, atau dikacaukan oleh pandangan hidup asing, khususnya Barat. Akibatnya ilmu itu sendiri telah bergeser jauh dari makna hakiki.

Rumusannya seperti membentuk lingkaran setan: jika adab adalah prasyarat bagi penularan ilmu pengetahuan, sebaliknya, rusaknya ilmu pengetahuan dapat dilacak dari rusaknya adab. Artinya, kerancuan berpikir, korupsi ilmu pengetahuan, pelacuran ilmiah, adalah akibat-akibat yang dihasilkan oleh rusaknya adab. Kerusakan ini akan menghambat masyarakat adalah melahirkan pemimpin yang berkualitas di segala bidang dan lapisan, atau sebaliknya memaksa masyarakat melahirkan pemimpin gadungan yang cenderung menghancurkan masyarakat daripada membangunnya. Semua itu berasal dari kualitas lembaga pendidikan yang telah kehilangan konsep adab (h. 198).
***

Buku ini berisi pemikiran cendekiawan Muslim yang telah lama memahami secara akurat akar kebudayaan dan pandangan hidup Islam dan Barat. Berdasarkan itu pula ia dapat mengidentifikasi penyebab kemunduran umat Islam kemudian memberikan solusi konseptualnya secara tepat.

Melalui buku ini dapat ditangkap bahwa Al Attas mampu menemukan bahwa penyebab kemunduran umat Islam adalah akibat lemah dan rusaknya ilmu pengetahuan (corruption of knowledge) sehingga tidak bisa lagi membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Buku ini mencoba mendudukan kembali konsep pendidikan Islam dalam tradisi intelektual Islam yang saat ini banyak digugat dan dorongrong oleh arus gelombang globalisasi dalam wajah pemikiran modernis maupun postmodernis, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim.

Oleh sebab pentingnya sebuah gagasan pemikiran, ia mencoba mengolah konsep pendidikan agar dapat dipraktikkan dengan meramu pemikiran falsafah, tasawuf, dan manajemen cetusan Al Asy’ari, Ibn Sina, Al Ghazali, Al Farabi, Fakhruddin Arrazi, Mulla Sadra, Sabzawari, dan lain-lain. Dengan membaca buku ini kita diajak menyelami sebuah gagasan yang menantang agar dikaji secara lebih mendalam. --kholilulrohman@yahoo.ca

Foto/keterangan: Dua orang santri terlihat sedang saling telaah kitab kuning di depan langgar Asrama Perguruan Islam Pondok Pesantren Salafiyyah Tegalrejo Magelang (2007).

Sistem Tanam Paksa di Jawa

2008-02-27T16:01:00.000-08:00

Judul buku: Sistem Tanam Paksa di Jawa
Judul asli: Java Under The Cultivation System: Collected Writings (1992)
Penulis: Robert van Niel
Pengantar: Suyatno Kartodirdjo
Penerjemah: Hardoyo
Penyunting: Abdul Mun’im DZ., E Dwi Arya Wisesa
Penerbit: PT Pustaka LP3ES, Jakarta, 2003
Tebal: xvii+308 halaman termasuk indeks

Benih-benih Liberalisasi Ekonomi di Indonesia

Sejarah peradaban sosial di Pulau Jawa awal abad ke-19 pernah dilewati sebuah sistem ekonomi bentukan asing (Belanda) yang sangat mempengaruhi roda ekonomi rakyat. Namanya Sistem Tanam Paksa (bahasa Belanda: Cultuurstelsel, Inggris: Cultivation System). Meski saat penerapan sistem ini berbuah kontroversi, namun secara umum menunjukkan makna signifikan yang kuat bagi pengembangan ekonomi pertanian rakyat kelak. Sebelumnya para petani Jawa menanam tanaman hanya untuk kebutuhan lokal dan ekspor terbatas. Sejak diterapkan sistem ini pada tahun 1830 hingga 1870, petani berkesempatan menanam tanaman pertanian dan perkebunan untuk kebutuhan ekspor secara maksimal, seperti kopi, teh, cengkeh, tembakau, lada, kayu manis, pala, dan tebu (gula).
Salah satu pengaruh Tanam Paksa ini adalah pembangunan Pelabuhan “Pintu Belakang” Cilacap (Jawa Tengah). Sebagaimana dicatat Susanto Zuhdi dalam buku Cilacap (1830-1942), Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa (KPG, 2002), pemerintah kolonial Belanda memberi perhatian lebih kepada Pelabuhan Cilacap untuk mendukung distribusi atas produksi hasil bumi komoditas ekspor di daerah pedalaman karesidenan Kedu, Banyumas, Surakarta, dan beberapa daerah di Jawa Tengah yang menjadi pusat pelaksanaan Tanam Paksa.
Akibat Tanam Paksa pemerintah kolonial mengembangkan potensi ekonomi dengan membuka jaringan rel kereta api dari Yogyakarta ke Cilacap dan tersambungnya Cilacap dengan Cicalengka (1887-1930) untuk memperlancar kegiatan ekspor. Tak pelak, Sistem Tanam Paksa telah mengantarkan masyarakat Jawa (baca: Indonesia) pada pengenalan benih-benih sistem liberalisasi ekonomi dalam jaringan perdagangan internasional.

Kontroversi Nilai Cultuurstelsel
Buku ini berisi sejarah pelaksanaan Sistem Tanam Paksa dalam sudut pandang kontroversi. Mengapa kontroversi? Selama ini opini umum yang dipublikasikan cenderung menilai negatif penerapan Tanam Paksa. Maklum, penelitian itu disusun berdasarkan perspektif moral. Sistem Tanam Paksa dinilai menjadi penyebab kelahiran demoralisasi rakyat Jawa sehingga mengakibatkan penderitaan rakyat yang dibebani sistem ini. Akibat sistem ini, misalnya, melahirkan disintegrasi desa dan komunalisasi kepemilikan tanah.
Padahal, tak bisa dipungkiri, banyak keuntungan dan bermakna positif dari segi ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup material rakyat. Lain kata, menurut pandangan kedua, Sistem Tanam Paksa adalah berkah yang menguntungkan rakyat. Misalnya, rakyat menjadi lebih kreatif dalam bertani dan memperkaya kebudayaan bercocok tanam dengan berbagai macam jenis tanaman.
Di tengah kontroversi itu, Robert van Niel melalui buku yang semula berjudul Java Under The Cultivation System (1992) ini mencoba menengahi-menjembatani kedua pandangan berseberangan itu dengan membeberkan proses sejak perencanaan hingga pelaksanaan Tanam Paksa di Jawa. Namun karena tipisnya batas antara positif-negatif untuk menilai efek Sistem Tanam Paksa ini, maka tak bisa dipungkiri subjektifitas Niel ternyata condong pada pandangan kedua, yakni secara eksplisit ia menyetujui bahwa Cultuurstelsel sebagai berkah karena di kemudian hari sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan masyarakat petani.
Sebab, menurut Niel, sistem ini menjadi bagian dari kristalisasi pola perpolitikan dan perekonomian kolonial di Hinda Belanda (Indonesia) dan juga turut memainkan peran dalam pembentukan masyarakat Indonesia modern. Apalagi dampak dari penanaman tanaman dagang ekspor di Jawa pada masa Tanam Paksa memunculkan kekuatan rakyat untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang diakibatkan oleh keterbukaan terhadap perniagaan komoditas pertanian skala dunia yang semakin meningkat (hlm. 257). Lalu ia pun bertanya, “Apakah akan terjadi perbedaan/perubahan dalam perkembangan ekonomi di Jawa jika Sistem Tanam Paksa tidak pernah diperkenalkan (baca: dipaksaberlakukan)? (hlm. 260).

Gagasan Awal Cultuurstelsel
Tentang gagasan awal diberlakuan sistem ini, Niel menjelaskan, kurun waktu sampai tahun 1830 menunjukkan banyak perubahan kebijakan politik pemerintahan Eropa di Jawa. Dengan menyebut beberapa nama penting seperti Deandeles, Raffles, Van der Capellen, dan Du Bus (Van den Bosch) mengingatkan pada usaha-usaha pengembangan suatu strategi agar tanah jajahan mendatangkan keuntungan. Tetapi dalam semua strategi tersebut ada prinsip dasar yang tidak berubah. Prinsip ini secara luas dapat disamakan dengan istilah liberal, sebagaimana yang dipahami pada masa kemudian. Namun liberalisasi tersebut hanya terpaku pada bidang politik kolonial (hlm. 112).
Seluruh tata pemerintahan Eropa di Jawa terlihat semakin liberal sampai tahun 1830. Terutama setelah 1816, rekrutmen pegawai-pegawai muda yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan lebih tinggi biasanya harus melalui rekomendasi keluarga tokoh liberal, kelas menengah, atau kaum patriot di Negeri Belanda. Sayangnya pola ini gagal. Kegagalan dipengaruhi oleh pola paksaan dan kekuasaan tradisional di bagian tertentu. Pulau Jawa tidak menerima prinsip itu sebagai jalan keluar mengatasi penyakit ekonomi.
Lapisan atas elit tata-pemerintahan Eropa penuh dengan rasa optimis bahwa suatu saat konsep liberal akan berhasil diwujudkan (hlm. 113). Namun kepastian hukum tidak berjalan normal sehingga hancur idealisasi yang dikonsepsikan (hlm. 122). Terlebih semakin tinggi tingkat formalisme pemerintahan yang diikuti oleh kelemahan kendali kekuasaan terhadap daerah-daerah di tingkat karesidenan dan kabupaten (hlm. 127).

Dua Keuntungan
Liberalisasi politik Eropa di Hindia Belanda tidak meningkatkan keuntungan ekonomi bagi Negeri Belanda. Terlebih awal abad ke-19 Belanda harus menghadapi Perang Jawa pimpinan Pangeran Diponegoro (1825-1930) menguras habis kas negara. Di tengah krisis ini muncul Van den Bosch (van du Bos) membawa solusi berupa Sistem Tanam Paksa. Bosch berpandangan, orang Jawa tidak malas. Mereka kreatif. Namun untuk lebih maju mereka harus diberi pemahaman bekerja secara efisien dan produktif agar kemudian dapat menguntungkan Belanda. Dan, memang, Sistem Tanam Paksa diterima sebagai jawaban untuk mengatasi persoalan pelik keadaan keuangan Negeri Belanda. Selama 40 tahun (1830-1870) Bosch membusungkan dada. Ia dengan girang merasa mendapatkan dua keuntungan dengan kebijakannya itu. Pertama, bisa memberikan pemasukan besar-besaran ke kas Belanda. Kedua, ikut memajukan kebudayaan bagi rakyat Jawa.*

Kholilul Rohman Ahmad, Pustakawan Penikmat Kebudayaan tinggal di Magelang, Jawa Tengah

Fakta Sosial tentang Ulama Berpolitik Praktis

2008-02-25T15:54:00.000-08:00

Judul: Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan
Penulis: Dr Endang Turmudi
Penerjemah: Supriyanto Abdi
Penerbit: LKIS Yogyakarta, Cetakan Pertama, Februari 2004
Tebal: xv + 348 halaman

Fakta Sosial tentang Ulama Berpolitik Praktis

KIAI berpolitik dalam percaturan politik Indonesia bukan fenomena baru. Sejak proses kelahiran negara Indonesia, kiai cukup banyak memegang peran penting. Di samping memimpin pondok pesantren, antara lain, mereka juga terlibat dalam perumusan undang-undang maupun pengorganisasian massa dalam rangka mengusir penjajah. Dalam perjalanan sejarah kebangsaan, dualitas fungsi kiai (pemimpin pesantren dan organisasi) ini sangat terasa.

Persoalannya, zaman sekarang beberapa kiai bersikap "tidak proporsional" dalam mengurusi persoalan politik, sebagaimana digambarkan dalam buku ini. Memang, dalam sejarah dicatat bahwa kontribusi perjuangan kiai tidak pernah absen dalam proses kebangsaan. Di kalangan Nahdlatul Ulama (NU), misalnya, meski secara normatif kiai bertugas mengajar agama di pesantren, kiai tidak dilarang-ketika situasi "genting"-terjun ke dunia politik. Akan tetapi, hal ini menjadi "persoalan tersendiri" ketika banyak politikus murni menyandang gelar kiai. Ia aktif berpolitik praktis tanpa aktivitas mengajar di pesantren atau madrasah.

Namun, Endang Turmudi, penulis buku ini, lain. Bukan hendak mengetengahkan "kiai politik tanpa pesantren", tetapi membahas keberadaan kiai sebagai lembaga yang secara riil mempunyai tanggung jawab mengelola pesantren, namun juga aktif berpolitik praktis melalui partai politik. Buku yang semula merupakan disertasi ini mencoba melihat kepemimpinan kiai secara umum dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek kultural dan politik kepemimpinan mereka.

SEBAGAIMANA dijelaskan penulis, bahwa karena hubungan antara kiai dan masyarakat diatur oleh norma-norma yang diambil dari pemahaman mereka tentang Islam, perubahan-perubahan dalam hubungan mereka tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan-perubahan pada tingkat masyarakat yang lebih luas, tetapi juga oleh perubahan-perubahan dalam norma-norma yang ada. Perubahan pada terakhir ini, kata Endang, sangat terkait dengan proses penafsiran kembali atas Islam.

Karena keterkaitan orang (kiai) Jawa-sebagai sentral penelitian-terhadap Islam, dinyatakan oleh Mark Woodward dalam Islam Jawa, adalah "kekuatan dominan keyakinan dan ritus keagamaan mereka serta pembentuk sifat dasar interaksi sosial kehidupan keseharian mereka", maka perubahan-perubahan dalam dunia sosial yang lebih luas sangat terkait dengan pemahaman baru orang Jawa terhadap Islam.

Perubahan-perubahan dalam norma dan struktur sosial yang lebih luas ini sangat krusial. Perubahan-perubahan ini melahirkan pertanyaan berkaitan dengan munculnya sebuah tatanan baru yang mengatur pola baru hubungan antara kiai dan masyarakat atau antara berbagai segmen dalam masyarakat Jawa, termasuk di dalamnya adalah pengakuan berbagai kelompok yang ada terhadap "lokasi sosial" baru mereka (hal 6).

Atas adanya asumsi ini, hal tersebut memicu tumbuhnya kiai generasi muda yang kritis dan berbau modern sebagai antitesis mengupayakan kembalinya posisi kiai sebagai sentral informasi dan bimbingan bagi kehidupan masyarakat. Sesungguhnya, lahirnya generasi kiai kritis ini bukan hanya melahirkan kalangan Islam muda yang kritis terhadap kepemimpinan kiai, tetapi juga memberikan alternatif mengenai adanya bentuk-bentuk kepemimpinan yang lain. Dengan demikian, dalam analisis Turmudi, posisi kiai dan kepemimpinan karismatiknya kemudian berubah secara tak terelakkan (hal 120-121).

Selain itu, bukan kebetulan, misalnya, jika seorang kiai yang oleh penulis kenal baik dituduh korupsi mengambil uang dari harta wakaf yang dikelolanya. Dalam kasus ini, tampak bahwa posisi kiai yang terhormat sudah goyah, tidak hanya karena ia melakukan perbuatan yang diharamkan, melainkan juga karena adanya perubahan dalam norma sosial yang melandasi hubungan-hubungan sosial di antara para penduduk. Tuduhan seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya karena masyarakat tidak akan menganggap pantas mengkritik kiai (hal 5).

Dengan fakta ini, sebetulnya penulis hendak menyatakan bahwa telah ada pergeseran posisi kiai di mata masyarakat. Selain itu, akibat politik yang dimainkan kiai juga memengaruhi para pengikutnya. Di Jombang, lokasi yang dijadikan sampel penelitian ini, masyarakat lebih percaya kepada pesantren dan tarekat ketimbang kepada organisasi keagamaan atau partai politik yang "menaunginya". Kenyataan ini juga menimbulkan ketegangan tersendiri akibat konflik antarkiai yang saling berebut pengaruh (hal 114-115). Namun, dengan adanya dua orientasi politik kiai (kembali ke khitah dan ikut partai), bagi pengikutnya, merupakan keuntungan. Sebab, mereka akan dapat memainkan peran dalam masyarakat secara sosial dan politik. Ini terjadi karena masyarakat Muslim masih meyakini bahwa kiai adalah pembimbing moralitas masyarakat yang senantiasa harus dihormati dan diikuti.

Dengan demikian, keberhasilan upaya-upaya kiai dalam mengenalkan orientasi politik yang terbuka melalui partai politik, yang telah menyebabkan menurunnya pengaruh politik mereka, seperti ditunjukkan oleh perubahan "pola memilih partai", ternyata di mata masyarakat tidak mesti berarti hilangnya pengaruh kiai dalam masyarakat (hal 323). Alhasil, kiai sebagai pemegang otoritas keagamaan ditempatkan pada posisi yang sangat terhormat sehingga ia mampu memengaruhi dan menggerakkan aksi sosial para pengikutnya. Meski demikian, pengaruh kiai terkadang menjadi tidak bermakna ketika otoritasnya dianggap telah menyimpang dari apa yang seharusnya

BUKU yang semula berjudul Struggling for the Umma: Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java, ini menarik dikaji sebagai bahan perbincangan lebih lanjut tentang peran dan posisi kiai dalam politik. Masihkah mereka pantas diikuti petuah-petuahnya? Sebab, ketika kiai "kesengsem" lalu "melirik" kekuasaan, sesungguhnya hal itu merupakan persoalan aspirasi dan hak setiap warga negara di dunia mana pun. Karena itu, apakah lalu setiap "lirikan" kiai harus diikuti oleh para pengikutnya?

Sungguh, buku ini menarik untuk memotret sosio-psikologi politik kiai secara nasional. Sayangnya, penerbit LKiS terlalu dini menyimpulkan "lirikan" kiai sebagai "perselingkuhan" sebagaimana dinyatakan dalam judul edisi Indonesia. Sebab, jika dicermati, dalam konteks tertentu, "data-data panas" yang ditulis buku ini bisa dimaknai ’pemberdayaan kiai sebagai upaya membuka pikiran para pengikutnya secara politik’.

Dalam konteks sekarang, tesis-tesis yang dikemukakan Endang Turmudi dalam buku ini butuh data-data baru yang lebih akurat dan aktual. Sebab, ketika penelitian ini dilakukan pada pertengahan dasawarsa 1990-an, kondisi politik Indonesia masih menganut "kepercayaan" asas tunggal, dengan hanya ada tiga partai. Oleh sebab itu, kiranya lebih afdal ketika pembaca membaca buku ini, ia didampingi buku politik serupa-setema, tetapi dengan data yang lebih baru.

Kholilul Rohman Ahmad Pustakawan, Tinggal di Payaman, Magelang, Jawa Tengah. Naskah ini pernah dimuat di harian Kompas Sabtu, 19 Juni 2004

Membangunkan (Akal) Orang Asia

2008-02-25T15:10:00.000-08:00

Judul Buku: Bisakah Orang Asia Berpikir?
Penulis: Kishore Mahbubani
Penerjemah: Salahuddien GZ
Pengantar: M Dawam Rahadjo
Penerbit: Teraju, Jakarta, 2005
Tebal: xliv + 317 halaman

Membangunkan (Akal) Orang Asia
Oleh: Kholilul Rohman Ahmad

GLOBALISASI bukan masalah remeh. Sebab, kenyataan sistem dunia itu menjadi problem mendasar. Globalisasi akan sangat menentukan manusia dan kualitas kemanusiaan di masa depan. Oleh karena itu, memperbincangkan bagaimana menyikapi globalisasi mutlak diperlukan agar keberadaan kita selalu diakui oleh orang (bangsa) lain.

Seperti buku Bisakah Orang Asia Berpikir? karya Kishore Mahbubani ini, yang mengupas globalisasi dengan angle orang Asia. Mahbubani membedah struktur sosial orang Asia untuk menemukan titik-titik kekuatan dalam upaya bersaing dengan orang (bangsa) Barat. Hasil dari pembedahan itu memunculkan satu pertanyaan penting yang tidak membutuhkan jawaban segera: "Bisakah orang Asia berpikir?" Pertanyaan itu sangat menggelitik dan merangsang otak untuk berpikir. Bila dipersempit, pertanyaan itu akan berbunyi, "Bisakah bangsa Indonesia berpikir?" kata M Dawan Rahardjo dalam kata pengantar buku setebal 317 halaman ini.

Jika bangsa Indonesia mampu menemukan pertanyaan itu, tandanya bangsa Indonesia mampu berpikir. Meskipun, bangsa-bangsa Barat mungkin tidak suka jika pertanyaan itu muncul pada suatu bangsa di dunia ketiga. Sebab bangsa-bangsa yang menyadari kelemahannya akan cepat bangkit mencapai derajat kesuksesan seperti bangsa-bangsa Barat. Bangsa yang telah menemukan pertanyaan itu adalah China dan India.

Kata sejumlah ahli, diduga kuat tahun 2010 China akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Sebab sekarang tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita China mencapai 5,5% per tahun, jika dibandingkan dengan pencapaian negara-negara non-Barat yang hanya pada kisaran 2,5%. Terlebih lagi China mampu mencapai tahap berkembang dalam tempo 10 tahun bila dibandingkan dengan bangsa Inggris yang 58 tahun, Amerika Serikat 47 tahun, dan 33 tahun bagi Jepang.

Fenomena China, setelah empat macan Asia, oleh ahli Barat disebut keajaiban, walaupun Indonesia di masa Orde Baru bisa disebut demikian seandainya tidak dilanda krisis 1997. Melangkah cepat seperti China bukan proses mudah dan instan. Strategi menghadapi persaingan global dibutuhkan perangkat modal organisasi yang solid, kuat, dan cerdas. China mempunyai modal itu. Antara lain kecerdasan yang ditunjukkan oleh kemampuan berorganisasi secara demokratis, terutama organisasi skala besar.

Sementara itu, menurut Fukuyama, kemampuan berorganisasi skala besar secara demokratis tersebut sangat ditentukan oleh modal sosial (social capital) yang berintikan kepercayaan (trust) yang berperan sebagai perekat organisasi atau kegotong-royongan. Hanya saja sedikit bangsa-bangsa di dunia ini yang memiliki modal sosial tinggi (high trust society), misalnya Jerman, AS, dan Jepang. Bangsa-bangsa ini berhasil mencapai kemajuan.

Adapun bangsa-bangsa lain yang tipis modal sosialnya (low trust society) akan sulit mencapai kemajuan, kecuali dengan otoritarianisme atau sistem administrasi dan sistem hukum yang keras. Karena itu, bangsa China yang berhasil mencapai kemajuan pesat memerlukan otoritarianisme, seperti ditunjukkan dalam peristiwa Tiananmen (hlm xii).

Menurut Mahbubani, cara berpikir Asia berbeda dengan Barat. Dalam penilaian orang Barat sendiri, cara berpikir Asia dalam mendekati masalah cenderung holistik dan kurang bergantung pada logika. Hal ini berbeda dengan kecenderungan berpikir cara Barat, yang lebih percaya pada logika dan cenderung analitis pada fokus yang berbeda-beda. Dengan kata lain yang juga sering disebut, orang Barat lebih rasional, sedangkan Asia lebih emosional.

Tapi orang Asia modern makin cenderung mengikuti Barat, walaupun tidak mau atau tidak bisa meninggalkan kepribadiannya sehingga kecenderungannya adalah melakukan sintesis atau sinkretis. Hasilnya adalah pola pikir yang holistis. Peradaban Asia akan mencapai tingkat perkembangan yang sama dengan peradaban Barat. Realitas mendasar yang masih baru di Asia Timur adalah keyakinan sejati dan kepercayaan diri dalam pikiran baru orang Asia bahwa saat ini mereka telah datang. Banyak pikiran orang Asia telah mencapai tingkatan-tingkatan tertinggi peradaban Barat di bidang ilmu dan pengetahuan, bisnis dan administrasi, seni dan sastra. Hampir semuanya berkembang pesat.

Pikiran Asia, setelah bangkit, tidak bisa ditidurkan lagi esoknya. Dari hari ke hari, kekuatan-kekuatan globalisasi menyebabkan interdependensi yang semakin besar dan luas. Tindakan-tindakan yang terjadi di salah satu penjuru dunia akan terpengaruh pada penjuru dunia lainnya dalam tempo relatif singkat dan cepat.

Sebagian besar orang yang hidup di luar Amerika bisa merasakan dan memahami dampak globalisasi: Mereka merasa kehilangan otonomi setiap hari. Sebagian besar rakyat Amerika merasakan dampak ini, atau mungkin belum merasakannya. Mereka hidup dalam negara paling kuat yang pernah disaksikan dalam sejarah umat manusia. Kekuatan yang besar dan dua samudra luas membentang membuat rakyat Amerika tidak menyadari bagaimana dunia tengah berubah. Paradoks-paradoks besar yang muncul di sini adalah: masyarakat yang paling terbuka di dunia malah kurang mendapatkan informasi tentang dampak niscaya akibat perubahan-perubahan global. Sebuah gelombang pasang saat ini tengah berlari menuju pantai-pantai Amerika (hlm 231).

Tantangan utama abad ke-21 adalah bagaimana mengatur dunia yang mengecil ini pada saat kekuatan-kekuatan globalisasi menyebabkan interdependensi (saling ketergantungan). Kebutuhan akan adanya institusi dan proses multilateral akan tumbuh beriringan. Tapi multilateralisme hanya bisa berjalan jika kekuatan-kekuatan besar saat ini, khususnya Amerika Serikat, mendukung multilateralisme.

Buku bertema sentral tentang globalisasi ini ingin mendedahkan keyakinan orang-orang Asia bahwa kebangkitan hanya bisa dicapai dengan strategi dan keyakinan akan munculnya masa gemilang. Dengan pertanyaan, bisakah orang Asia berpikir? penulis bermaksud menggosok akal orang Asia untuk tidak meratapi, mengeluh, dan menyalahkan diri sendiri.

(Kholilul Rohman Ahmad, sarjana Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Naskahj ini pernah dimuat di Harian Media Indonesia Sabtu)

Nilai Ekonomi dalam Kontroversi Islam Liberal

2008-02-25T14:53:00.000-08:00

Nilai Ekonomi dalam Kontroversi Islam Liberal

Oleh Kholilul Rohman Ahmad

Geliat pemikiran liberalisme Islam atau Islam liberal yang dikampanyekan, antara lain, oleh Jaringan Islam Liberal (JIL) dalam pentas pemikiran Islam Indonesia tampak mulai mengendur. Gaungnya tidak seheboh ketika muncul. Popularitasnya telah memudar dan–jika boleh dibilang-- kadaluwarsa. Sebab substansi Islam liberal, yang sempat trend di Indonesia tahun 2000-an, bukan wacana baru dalam kancah pemikiran Islam di Indonesia.

Dalam bahasa M Yudhie Haryono dalam Melawan dengan Teks (2005: 13), fenomena Islam liberal muncul dengan epistemologi sama, tetapi penampilan beda. Salah satu keuntungan wacana Islam liberal cepat populer karena didukung publikasi media massa secara massif, bahkan sampai melahirkan kontra Islam liberal. Terlebih saat koordinator JIL, Ulil Abshar Abdalla, kena fatwa/dihukumi halal darahnya oleh sejumlah kiai Jawa Timur, makin terkenallah wacana itu.

Meskipun topik bahasan Islam liberal selalu kontekstual, namun sumber rujukan tidak mengalami perubahan. Persoalan utama liberalisme Islam mengembalikan pemahaman Islam agar yang semula kaku menjadi lentur/lembut (eklektik). Hakikat Islam liberal adalah mendukung trend kehidupan modern yang cenderung memberi kebebasan berekspresi, seperti tegaknya hak asasi manusia, terjaga lingkungan hidup, toleransi, demokrasi, dan hal-hal yang selaras modernitas.

Terlepas kontroversi yang melingkungi Islam liberal –di mana sempat membuat gerah sejumlah kiai nahdliyin—ada fenomena lain dalam dunia buku di mana terpengaruh positif oleh wacana itu. Buku-buku Islam liberal dikecam tapi sekaligus diburu. Saat wacana itu mengemuka karena dikecam, maka bukunya semakin laris. Pembelinya rata-rata kalangan muda Muslim yang baru menginjakkan kaki di perguruan tinggi, lebih spesifik lagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Menilik buku-buku Islam liberal yang pernah beredar, dan hingga kini masih mudah ditemukan, terdapat empat kategori. Kategori pertama, teks Islam liberal baru. Buku ini bersifat babon atau utama di mana dalam uraian tentang Islam liberal menghadirkan kontekstualitas zaman. Titik tekan buku ini pada penafsiran atas Kitab Suci (al-Qur’an) dan Sunnah (Hadits) sesuai zaman modern dan terbit tahun 200-an. Dari sub tema terdapat metode tafsir hingga hasil penafsiran.

Yang termasuk dalam kategori ini, antara lain: Dari Neomodernisme ke Islam Liberal (Abd A’la), Wacana Islam Liberal (Charles Kurzman, ed.), Membendung Militansi Agama (Mun’im A Sirry), Islam Liberal (Zuly Qodir), Gagasan Islam Liberal di Indonesia (Greg Barton), Teologi Pluralis Multikultural (Muhammad Ali), NU “Liberal” (Mujamil Qomar), Wajah Liberal Islam di Indonesia (Luthfi Assyaukanie, ed.), dan Islam Mazhab Kritis (Ahmad Fuad Fanan). Bila disebutkan lengkap berjumlah lebih dari 100 judul.

Kategori kedua, teks Islam Liberal klasik. Jenis kedua ini termasuk wacana Islam liberal namun belakangan jarang dikupas karena sifatnya klasik dan penulisnya golongan generasi tua. Mengapa hal ini terjadi? Dalam trend wacana Islam liberal mengandung unsur sosialisasi gagasan sehingga dibutuhkan tenaga-tenaga muda yang aktif. Kira-kira, bila buku ini dimasukkan sebagai liberal kurang mengema di masyarakat. Padahal pembahasannya di buku ini jauh lebih menggigit, meski tidak menyebut istilah Islam liberal. Yang termasuk kategori ini antara lain Teologi Islam: Aliran-aliran dan Sejarah Analisa Perbandingan (Harun Nasution, 1972) dan Theology Islam --Ilmu Kalam (Ahmad Hanafi, 1974).

Kategori ketiga, kontra Islam liberal provokatif. Jenis ini bersifat counter Islam liberal dengan pendekatan Al-Quran literer. Pada umumnya, buku jenis ini berupaya mengemukakan opini Islam liberal melalui pendekatan lain. Akan tetapi karena analisanya menggunakan pendekatan lain sehingga cenderung provokatif. Kalangan pro-Islam liberal menyebut ‘irasional’, sementara kalangan kontra-Islam liberal mengatakan ‘berupaya meluruskan yang bengkok dalam Islam liberal’. Buku jenis iniantara lain Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya (Adian Husaini dan Nuim Hidayat, 2002), 50 Tokoh Islam Liberal Indonesia Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme Agama (Budi Handrianto, 2007), dan Bahaya Islam Liberal (Hartono Ahmad Jaziz, 2002).

Kategori keempat, kontra Islam liberal edukatif. Pada dasarnya buku jenis ini sama dengan jenis ketiga. Hanya saja cara penyampaian dan analisanya lebih lembut tanpa tendensi berlebihan. Uraian yang disampaikan tidak menghakini Islam liberal sebagai sesat. Isinya memaparkan realitas yang berkaitan Islam liberal melalui pendekatan sosiologis-kultural. Bersifat soft sehingga cocok sebagai panduan pendidikan mengenalkan Islam liberal untuk orang awam. Yang termasuk jenis ini, antara lain Agama Orang Biasa (2002) dan Agama Kolonial: Colonial Mindset dalam Pemikiran Islam Liberal (2003), keduanya karya Umaruddin Masdar.

Empat kategori di atas dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat memahami bahwa wacana Islam liberal merupakan buah pemikiran manusia yang patut diapresiasi, baik yang pro atau kontra. Apalagi penerbit yang menerbitkan masing-masing jenis mempunyai perhitungan sendiri sebelum menerbitkan alias tidak asal terbit. Oleh sebab itu, ketika sebuah buku telah terbit, publik berhak menilai apapun.

Kenyataan lain, wacana kontroversial di masyarakat bernilai ekonomi, khususnya bagi pelaku dunia buku. Semakin kontroversial semakin mahal nilainya bagi yang jeli menangkap. Ketika pro-kontra Islam liberal mengemuka, omset kertas dan tinta di Indonesia ikut naik sehingga memberi keuntungan lain bagi yang tidak terlibat dalam kontroversi. Di sinilah konteks buku tidak selalu menguntungkan penulis dan pembacanya. Penerbit yang bergulat dengan buku tanpa ikuti arus salah satu pro atau kontra diuntungkan dari sisi lain. Ternyata di balik pro-kontra ada manfaat besar bagi pihak tertentu tanpa terlibat dalam salah satu arus. Kholilul Rohman Ahmad, Alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (naskah ini pernah dimuat di SUARA MERDEKA Minggu 24 Februari 2008)

Ajal Agama di Tengah Kedigdayaan Sains

2008-02-23T23:14:00.001-08:00

Judul buku: Ajal Agama di Tengah Kedigdayaan Sains?
Penulis: Huston Smith
Penerjemah: Ary Budiyanto
Penyunting: Trisno S. Sutanto
Penerbit: Mizan, Bandung, Cet. I, Februari 2003
Tebal Buku: xxviii + 442 termasuk indeks
Peresensi: Kholilul Rohman Ahmad

DILEMA AGAMA DI TENGAH KEJAYAAN SAINS

Gempuran ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia menjadikan agama berada pada posisi yang dilematis. Kejayaan ilmu pengetahuan dewasa ini yang mampu memberikan jawaban terhadap berbagai problem yang dihadapi manusia menjadikan agama seolah “tak berguna” lagi. Agama seolah “rapuh” menghadapi sains yang mengalami perkembangan secara menakjubkan.

Huston Smith melalui buku yang aslinya berjudul Why Religion Matters: The Fate of The Human Spirit in an Age of Disbelief yang diterjemahkan menjadi Ajal Agama di Tengah Kedigdayaan Sains? ini memberikan gambaran secara sosiologis atas keberadaan agama di tengah gempuran sains itu. Melalui buku ini ia bermaksud mengajak pembaca menjadikan buku ini sebagai alat baca untuk memandang ke belakang, ke akar-akar nenek moyang kita dengan harapan bisa untuk memahami kebingungan masa sekarang.

Tampaknya, tak sulit untuk menyimpulkan bahwa abad sebagai abad krisis spiritual ketika agama mengalami guncangan yang maha dahsyat itu. Meskipun modernitas sains diakui sangat miskin secara metafisis, namun nyatanya agama tercengang melihat capaian-capaianya itu. Sebab kemodernannya itu menjadikan metode ilmiah sebagai “metode pemahaman yang suci”. Sehingga ketika metode itu tidak mengakui apapun tanpa komponen material, realitas non-material mulanya tersingkir dan bahkan (ketika posisi itu mengeras) dinafikan keberadaanya (hlm. 19).

Mengapa asumsi itu muncul?

Sebab Tuhan atau kebenaran agama digambarkan oleh Smith dengan cahaya yang berada di ujung terowongan, tetapi sangat sulit untuk dijangkau karena ternyata terowongan itu terlalu panjang dan kuat. Semakin kita lama berada dalam terowongan tersebut, semakin kita terbawa dalam pengaruh modernisasi -- dalam pengertian saintisasi, mendewa-dewakan ilmu pengetahuan empiris -- tapi hal ini tidak akan pernah memadamkan cahaya yang ada di ujung terowongan ini.

Cahaya di ujung terowongan adalah sesuatu yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan pembenaran dari siapa pun dan apa pun. Kebenaran yang dimilikinya adalah absolut sebagaimana kebenaran absolut bahwa matahari adalah bersinar terang. Kesimpulan dari sebuah seminar atau diskusi ilmiah yang menghasilkan bahwa “Eksistensi Tuhan tidak dapat dibuktikan!” adalah luar biasa.

Akan tetapi, hal ini menurut Smith merupakan cahaya murni dari kekosongan yang disebut Goethe sebagai “penderitaan cahaya”. Ia menambahkan dengan mengutip salah satu sajak Jalaluddin Rumi bahwa, “bukan Mentari yang kaulihat, tetapi cermin dari Sang Mentari di balik cadarnya.” Kemandirian kebenaran yang dimiliki oleh Tuhan ini, dalam konsep Ibn Taymiyah disebut dengan kebenaran objektif yang meskipun tidak dibuktikan dengan pengakuan manusia sekalipun, Tuhan tetaplah ada (lihat, bab 2-7 tentang “Terowongan”, hlm. 23-153).

Saintisme Bukan Sains

Target utama yang dipaparkan oleh Smith dalam buku ini ialah ingin menyampaikan pemikiran bahwa saintisme bukanlah sains. Smith mendefinisikan saintisme sebagai klaim terhadap sains yang memiliki dua ciri; pertama, metode ilmiah sebagai metode yang dapat diandalkan. Kedua, soal-soal yang ditangani sains, yakni entitas material, sesuatu hal paling fundamental yang ada.

Ia menambahkan, materialisme merupakan bentuk keyakinan filosofis dan bukan sebuah kesimpulan saintifik (ilmiah). Tentu saja, jika sains ingin bersifat selektif, ia tidak boleh melakukan generalisasi bahwa pandangannya tentang realitas bersifat menyeluruh. Dalam hal evolusi khususnya, terdapat asumsi-asumsi filosofis yang mendukung teori tersebut ketimbang bukti-bukti ilmiah.

Dalam hal ini, teori evolusi lebih banyak dibesar-besarkan dan disainskan dengan asumsi-asumsi filosofis yang tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti dengan metode ilmiah yang seharusnya menjadi tahapan paling penting dalam proses saintifikasi (pengilmiahan). Singkatnya, Smith meyakini bahwa teori evolusi adalah produk saintisme dan bukan sains. Sains bukanlah sesuatu yang harus dikonfrontasikan dengan agama dan sebaliknya, melainkan asumsi-asumsi yang tidak memiliki metodologi yang jelas dengan berdiri pada sains hendaknya tidak menambah buramnya hubungan antara sains dengan agama tersebut.

Agama sebagai sesuatu yang bersifat metafisis hanya membutuhkan keyakinan untuk menghadirkannya dalam kehidupan manusia dan hal ini berbeda dengan sains yang membutuhkan kajian dan metode yang cocok untuk dapat diterima oleh manusia secara keseluruhan, apalagi dalam alam modernitas seperti ini. Tindakan saintisme -- pembelaan yang membabi-buta terhadap salah satu proposisi sains -- hanya akan merusak sains itu sendiri di samping menolak agama sebagai sesuatu hal yang banyak dihubungkan dengan hal-hal yang non-empiris.

Buku yang terjemahannya kurang sempurna ini (tidak seperti terjemahan Mizan lain yang pas pemakaian gaya bahasa) tidak hanya memuat pemikiran Huston Smith, tetapi juga dilampirkan di dalamnya beberapa tanggapan dan sanggahan terhadap pemikiran Smith. Sebuah buku yang sangat menarik dan dialektis.

Misalnya, terhadap buku ini Gregory R Peterson mengomentari bahwa paparan Smith tentang sains dan saintisme dalam beberapa hal bermasalah. “Smith memberikan definisi yang sempit atas sains. Perlakuannya terhadap teori-teori dan klaim-klaim saintifik tertentu terkesan angkuh”, kata Peterson (hlm. 392-393).

Apapun komentar dan tanggapan pengamat, gagasan yang ditawarkan Smith ini sesungguhnya sedang mencoba menyadarkan kita akan “bahaya” sains yang dapat benar-benar meruntuhkan eksistensi agama. Memang analisis yang dikemukakan Smith terasa berlebihan, namun data yang dipaparkan baru sebagian dari banyaknya data tentang kecenderungan sains akan ‘menggantikan’ peran agama.

Karya Smith --yang pernah menulis buku monumental best-seller di seluruh dunia bertajuk The World's Religions yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Agama-agama Manusia-- ini sangat patut diapreasisi oleh masyarakat Indonesia yang cenderung bergerak ke arah modernisasi berbasis sains. *

Kholilul Rohman Ahmad, staf Peneliti Lembaga Kajian Buku Indonesia, alumnus Pesantren Hidayatul Mubtadiin Ngunut Tulungagung Jatim

FAKTA PSIKOLOGIS MANUSIA “BERTEMU” TUHAN

2008-02-23T22:27:00.000-08:00

Judul: Perjumpaan dengan Tuhan: Ragam Pengalaman Religius Manusia
Penulis: William James
Penerjemah: Gunawan Admiranto
Pengantar: Hanna Djumhana Bastaman, Martin E Marty
Penerbit: Mizan, Bandung, November 2004
Tebal: 755 halaman [termasuk indeks]

FAKTA PSIKOLOGIS MANUSIA “BERTEMU” TUHAN

Oleh Kholilul Rohman Ahmad

Buku ini mengetengahkan berbagai pengalaman manusia beragama tentang kejadian yang menimpanya di mana disebut sebagai pengalaman “bertemu” Tuhan. Dengan berbagai pengalaman manusia yang disajikan melalui buku ini, William James hendak memberikan bukti ilmiah bahwa sesungguhnya agama tidak semestinya diformalkan dengan sepenuhnya bersandar pada pengalaman religius “manusia pilihan” Tuhan. Sebab dengan formalitas agama itu menjadikan agama tidak sakral dan personal. Padahal kenyataan sejati agama adalah sangat berkaitan erat dengan persoalan personalitas pemeluknya yang tidak bisa dijelaskan, namun bisa dirasakan. Dengan lain kata, menurut pandangan William, sebetulnya setiap manusia punya potensi sebagai “manusia pilihan” dengan tingkat spiritulitas tertentu.

Sebagaimana pengalaman orang-orang yang telah “bertemu” Tuhan yang berhasil dirangkum oleh William dalam buku ini. Kebanyakan mereka menyatakan bahwa ekstase yang timbul ketika ‘berjumpa’ dengan Tuhan itu hanya bisa diraih dalam hitungan menit, tidak sampai dalam hitungan hari. Pun, ia datang tanpa diundang. Secara tiba-tiba. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Bahkan selama hidupnya, hanya sekali-dua merasakannya. Namun pengaruh atau efek yang muncul setelahnya melebihi orang yang paling lantang menyatakan dirinya beragama.

Pandangan ini sepanjang abad ke-20 merupakan buah pemikiran baru dalam bidang pemikiran agama, maka melalui karya monumental ini William dinobatkan sebagai Bapak Psikologi Aliran Pragmatisme. Gagasannya memunculkan kontroversi. Kontroversi yang paling hebat mempublik lantaran pemikirannya dikuatirkan menggeser agama-agama formal yang selama ini telah dipeluk oleh sebagian besar manusia penduduk bumi.

Unik dan Personal

William James berpendapat bahwa pengalaman-pengalamn religius berakar dan berpusat pada kondisi kesadaran mistis. Pengalaman dan kesadaran ini bersifat unik dan personal, sehingga perlu pendekatan filsafat untuk menjadikannya asas-asas yang lebih umum. Fenomena kesadaran mistis mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: sangat sulit bahkan mustahil diungkapkan dengan kata-kata; menimbulkan pencerahan dan kesadaran adanya mahakuasa yang menguasai ruang dan waktu; hanya terjadi dalam waktu singkat; sekitar 30 menit sampai 2 jam; berlaku kepasifan total diawali dengan perasaan tertentu yang meredakan segala hasrat dan diakhiri dengan perasaan dikuasai oleh suatu daya yang luar biasa.

Pengalaman mistis (atau pengalaman religius) terkadang mirip dengan, misalnya, kondisi kesurupan atau gejala menulis secara otomatis (automatic writing). Akan tetapi pengaruh positif pengalaman-pengalaman religius tidak mudah hilang bahkan meninggalkan kesan menetap dan mendalam serta benar-benar bermakna bagi yang mengalaminya.

Menurut Hana Djumhana Bastaman dalam kata pengantar, pada suatu periode pernah merebak suatu mode di kalangan sekelompok ilmuwan kedokteran untuk mengembangkan pendekatan materialisme mistis. Mereka melakukan penilaian medis dan diagnosis terhadap tokoh-tokoh sejarah, seperti negarawan terkenal, pendiri agama, dan pelopor sekte-sekte keagamaan. Hasilnya dapat diduga, mereka menilai tokoh-tokoh ini sebagai penderita penyakit parah.

Misalnya, Santo Paulus dianggap menderita ayan akibat luka di korteks otak, Santa Theresia dianggap menderita hysteria, George Fox pendiri agama Queker merupakan psikopat yang mewarisi ahlak rendah dan penderita kelainan usus tak keruan, dan Thomas Cartyle sang negarawan genius adalah penderita radang lendir di lambung dan usus 12 jari.

Para pengamat materialisme medis menyatakan karya-karya gemilang dan nilai-nilai luhur kehidupan yang diungkapkan para tokoh tersebut tidak lain merupakan akibat lanjutan dari penyakit-penyakit mereka. Bahkan kegeniusan ini dinilai Dr Moreau, seorang pakar neurology, sebagai salah satu jenis penyakit saraf. Demikian pula, Dr Lombroso --yang terkenal dengan temuan tipe-tipe wajah penjahat-- mengatakan bahwa genius adalah gejala degenerasi dari sejenis menyakit ayan yang turun-temurun dan berkaitan dengan kekacauan moral.

William James melalui buku ini membantah pendapat tersebut. Pandangan itu dinilai sebagai salah kaprah. Karena analisis tentang kondisi psikofisik para tokoh sejarah itu tidak bisa menjelaskan berkembangnya hal-hal positif pada diri mereka. Seperti kedalaman spiritual, kejujuran, kebajikan, kebesaran, dan kemuliaan. Menurutnya, antara kondisi psikofisik dengan keluhuran karakter benar-benar berbeda dimensinya.

Maksudnya, kondisi psikofisik berdimensi eksistensial, sedangkan kondisi hidup yang sarat dengan kualitas dan nilai-nilai luhur termasuk dimensi spiritual. Maka penilaian yang satu tidak boleh ditarik dari penilaian yang lain. Sehubungan dengan itu, penilaian atas karya agung seorang tokoh tidak boleh berpijak pada asal-usul atau keadaan psikofisik yang mungkin saja diderita. Yang menjadi tolak ukur adalah sejauhmana terdapat keterpahaman secara langsung (immediate luminousness), kemasuk-akalan secara filosofis (philosophical reasonableness), dan kemanfatan secara moral (moral helpfalness) (hlm. 26).

Martin E Marty menyatakan, dalam situasi semacam itu, orang melakukan kesalahan jika merendahkan atau menghalangi keyakinan. Dalam kecenderungan semacam itu, manusia berhak untuk mengikuti kebutuhan emosi mereka. Mereka berhak untuk dibiarkan memiliki sebuah pengalaman religius dan menyebutnya seperti itu. Keyakinan berada di belakang tindakan, dan tidak bisa ditolak. Tentu saja, keyakinan tidak selalu harus bersifat religius. James tahu itu. Akan tetapi jika memang berbentuk religus, keyakinan tidak boleh dikaburkan atau diberi sebutan baru. (hlm. 54).

Sehingga dalam menilai secara kritis makna fenomena keagamaan, penting menekankan perbedaan agama sebagai sesuatu yang berfungsi bagi individu secara pribadi, dengan agama sebagai suatu produk institusional, korporasi, atau tribal. William James menarik garis pembeda ini. sebab kata agama yang lazim bersifat ambigu.

Sebuah survei historis menunjukkan bahwa secara umum para genius agama akan menarik sejumlah pengikut dan menghasilkan sekelompok simpatisan. Jika kelompok ini menjadi cukup kuat untuk mengorganisasikan diri mereka segera menjadi lembaga-lembaga keagamaan yang memiliki ambisi kelembagaan secara politik, ekonomi, budaya, sosial atau bidang kehidupan lain secara sendiri. Kemudian, semangat politik dan nafsu akan kekuasaan dogmatik cenderung untuk masuk dan mengontaminasi ajaran yang sebelumnya bersifat murni.

Maka ketika sekarang kita mendengar kata ‘agama’, pasti pikiran kita terarah ke suatu gereja, masjid, atau tempat ibadah tertentu. Dan untuk beberapa orang kata gereja atau masjid diarahkan ke kemunafikan, tirani, kejahatan dan kekakuan takhayul. Sehingga secara serampangan mereka bangga ketika mengatakan bahwa mereka ‘benci’ terhadap agama secara keseluruhan. Bahkan orang-orang yang menjadi anggota suatu gereja mengutuk gereja-gereja lainnya, kecuali gereja mereka sendiri (hlm. 456).

Dalam konteks kekinian buku ini dapat dimaknai sebagai kritik atas agama yang telah menempati posisi dalam ruang yang lebih luas dan hegemonik atas pemeluknya, bukan lagi pada wilayah personal. Persoalan agama yang mempublik bahkan cenderung sering dimanfaatkan oleh seseorang atau kelompok menjadikan sakralitas agama harus dikembalikan pada personalitas masing-masing.

Ketika agama tidak menjadi urusan pribadi, seringkali urusan politik menarik-narik agama yang tidak berdosa agar masuk ke dalam pergulatannya. Hal ini merupakan rahasia umum sebagai fakta empirik sehingga sudah saatnya publik harus mengakui fakta psikologis pada masing-masing manusia agar agama tidak semakin absurd.

Tidak berlebihan karya William yang hampir seratus tahun ini akan selalu kontekstual untuk masa sekarang dan mendatang, khususnya ketika nilai-nilai spiritual manusia semakin menggeser ke wilayah nilai-nilai material.*

Kholilul Rohman Ahmad, Pustakawan, Sarjana Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Yogyakarta;-kholilulrohman@yahoo.ca

Antropologi Ziarah Kubur

2008-02-23T22:06:00.001-08:00

Judul buku: Ziarah dan Wali dalam Dunia Islam
Editor: Henri Chambert-Loir & Claude Guillot
Penerjamah: Jean Couteau, Ari Anggari Harapan, Machasin, Andree Feillard
Penerbit: Serambi Ilmu Semesta, Ecole Francaise d’Extreme-Orient, Forum Jakarta-Paris
Cetakan: Pertama, April 2007
Tebal: 588 halaman

Antropologi Ziarah Kubur
Oleh: Kholilul Rohman Ahmad

Buku ini pertama kali terbit dalam bahasa Indonesia yang secara antropologis mengkaji perkembangan tradisi ziarah kubur dan wali dalam komunitas Islam pada masa modern. Di luar polemik ziarah kubur –misalnya, ziarah dicap perilaku takhayul, bid’ah, dan syirik tapi bernilai penghormatan terhadap wali (manusia yang diunggulkan Tuhan)—buku ini memperlihatkan bahwa tradisi ziarah merupakan aspek multidimensi atas perilaku keagamaan manusia yang sangat penting di pelosok dunia.

Asal-usul tradisi ziarah di dunia Islam secara detail belum terungkap, namun tidak dapat disangkal, menurut buku ini (hlm. 11), ziarah kubur meminjam tradisi Yahudi dan Kristen yang sudah lama bercokol sebelumnya di daerah-daerah seperti Palestina, Suriah, dan Mesir, di mana Islam berkembang tidak lama setelah wafat Nabi Muhammad SAW.

Munculnya tradisi ziarah dan penguatan status tanah suci erat kaitan dengan “pengangkatan” seseorang menjadi wali pasca Muhammad dan Makkah sebagai tempat suci umat Islam. Menurut buku ini, sebutan wali (bisa disebut ulama) merupakan kelanjutan tradisi kenabian karena setelah Muhammad wafat tidak ada Nabi. Maka wali menjadi alternatif (simak hadits “al ulama warasah al-anbiya”, ulama adalah penerus nabi) serta makamnya menjadi tempat suci alternatif di kawasan tertentu.

Tiada Sertifikat
Dalam tradisi Islam tidak ada lembaga yang mengangkat wali dan tiada sertifikatnya. Masyarakatlah yang mengangkat seseorang menjadi wali dan karena sikap patuh mereka terhadap para wali tidak ditentukan oleh al-Quran atau Sunnah, maka masyarakat sendiri pula yang mengaturnya. Menilik kedua pernyataan ini, wajar apabila masyarakat menjadikan makam-makam para wali sebagai tempat kebebasan mengekspreasikan religiusitas mereka.

Di Jawa, wali adalah tokoh yang telah berhasil menghimpun dalam dirinya berbagai kesaktian, baik karena bakat lahiriah atau hasil perjalanan batiniah. Kesaktian yang tadinya berada dalam dirinya kemudian bersemayam dalam makamnya. Maka ada peziarah di Jawa –terutama mereka yang mendatangi tempat-tempat keramat terpencil mirip pertapaan—berkhalwat di situ beberapa hari/minggu, dekat sebuah makam. Tujuannya macam-macam: mencari ketenangan batin atau menyejukkan dan menenangkan pikiran.

Bagi santri pencari jalan Tuhan, berkelana dari makam ke makam bertujuan mencari peningkatan kehidupan batiniah. Bagi pengusaha/pedagang, berkunjung ke makam untuk menyelesaikan persoalan finansial (terlilit utang, rejeki lancar), berharap pekerjaan bagi pengangguran, lancar berurusan dengan pengadilan, cekcok suami/istri, dan semua lingkup persoalan sehari-hari. Bagi istri yang dimadu suami ke makam Nyai Mas Gandasari (Penguragan, Cirebon), istri mandul ke situs Batu Celek (Cirebon), santri ingin hafal al-Quran ke makam Mbah Isam (Kudus), ingin menang nomor lotre ke makam Eyang Buda (Karangkebolotan Yogyakarta atau kuburan kerajaan Banyusumurup). Sangat terhormat makam Walisongo karena jarang dikunjungi orang dengan tujuan “aneh-aneh” itu (hlm. 356-357).

Hal ini cukup beralasan karena makam wali adalah kawasan damai di tengah keributan dunia. Bukan sekadar tempat suci, melainkan juga tempat hidup di luar masyarakat biasa. Di dalamnya boleh minum, makan, tidur, dan bercakap-cakap. Makam wali adalah pelarian, tempat orang merasa bebas dari berbagai paksaan dan tekanan, dan tempat merenungkan nasib, juga tempat berlindung untuk orang pinggiran: pengemis, orang cacat badan atau jiwa, pengelana, buronan, dan sebagainya. Di tempat itu perbedaan sosial mengabur dan hubungan antarmanusia berlangsung dalam suasana kemurahan hati dan persaudaraan (hlm. 15).

Tradisi ziarah atau pengeramatan wali-wali di dunia Islam memiliki banyak segi yang sukar dinilai, karena tidak hanya merupakan gejala sosial tetapi juga gejala batiniah yang tergantung pada keyakinan masing-masing orang. Boleh saja dicap penipuan, kepolosan rakyat, takhayul, pemujaan jahil, tetapi sebenarnya para peziarah tidak lebih munafik dibanding pelaku berbagai praktik agama lain.

Walaupun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa para wali tidak menyukai karomah atau dikeramatkan. Karena itu kaum terdidik, kaum rasionalis, dan kaum positivis sedikit demi sedikit mengusir para wali. Apakah wali-wali Islam akan mengalami nasib yang sama dengan santo-santo Kristen? Jawabannya bisa Anda simak artikel-artikel dalam buku ini. Dapat disimpulkan fenomena wali dan tradisi ziarah kubur adalah salah satu wujud agama Islam yang paling hidup, meskipun kerap dipersepsikan sebagai lanjutan dari ritus pra-Islam (hlm. 197).

Buku ini mengupas makam-makam keramat wali Islam di dunia yang paling ramai dikunjungi: Timur Tengah (makam Syekh Abdul Qadir al-Jailany, Bagdad); Mesir (makan Sayyid Badawi di Tanta); Sudan Timur Laut; kawasan Maghribi (Aljazair, Maroko, Tunisia, Makam Abu Madyan); Afrika Barat (pusat tarekat Murudiyah); Afrika Timur; Iran (makam Ali bin Mahziar di Ahwaz); India (makam Bibi Kamali, wali perempuan di Kako); Pakistan (makam Glora Syarif); Bangladesh (makam Pir Atroshi); Indonesia (makam Sunan Gunung Jati, Wali Songo, dan makam Kiai Telingsing); Turki dan Asia Tengah (makam Haji Bektash di Anatonia Tengah dan makam Baha’uddin Naqsabandy di Bukhara, Uzbekistan); Balkan (makam Ajvatovica); dan, Tiongkok (situs Da-Gongbei, makam Qi Jingyi atau Ch’i Ching’i atau Hilaluddin).

Buku ini menjadi monumen atas eksistensi tradisi ziarah kubur yang telah berlangsung berabad-abad di dunia Islam dan menginspirasi kehidupan dalam perspektif religius, humanitas, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Buku ini hadir untuk menjelaskan secara antropologis tentang tradisi ziarah kubur bagi khalayak umum.*

Kholilul Rohman Ahmad, Alumnus Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur

Ketimpangan dalam Peradaban Agrikultur

2008-02-09T08:13:00.000-08:00

Judul buku: Pangan- Dari Penindasan Sampai ke Ketahanan Pangan
Penulis: Susan George
Penerjemah: Magdalena Sitorus
Penyunting: Sandria Komalasan
Penerbit: Insist Press, Yogyakarta, 2007
Tebal: xx+193 halaman

Ketimpangan dalam Peradaban Agrikultur
Oleh: Kholilul Rohman Ahmad

“Tanpa pertanian (pangan) dan masyarakat yang stabil, kita tidak akan punya banyak kesempatan untuk menikmati seni, musik, arsitektur, filsafat, sastra, dan politik. Kebudayaan dan pertanian berjalan seiring. Tetapi…”

Tahun lalu kita dikejutkan kasus busung lapar di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dinyatakan sebagai Kasus Luar Biasa (KLB). Beberapa waktu kemudian berita muncul kasus busung lapar dan bayi gizi buruk (malnutrisi) di berbagai daerah seperti di Jawa Tengah, Sukabumi, Malang, dan Lampung terekspos di media massa.
Harian nasional terbit di Jakarta (28 Mei 2007) menulis kasus busung lapar yang menyerang Indonesia mencapai angka delapan persen. Sesuai proyeksi penduduk Indonesia yang disusun Badan Pusat Statistik (2005), jumlah anak usia 0-4 tahun di Indonesia mencapai 20,87 juta. Berarti saat ini sekitar 1,67 juta anak balita menderita busung lapar yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan.
Mengkaji kasus busung lapar di Indonesia tidak bisa lepas dari kegagalan kebijakan pangan nasional. Permasalahan ini menarik dicermati, terutama bagaimana kebijakan pemenuhan pangan masyarakat diterjemahkan oleh negara. Buku karangan Susan George ini secara spesisfik tidak bercerita tentang sistem penanganan pangan di Indonesia. Namun penjelasan tentang sistem politik pangan internasional dalam buku ini bisa menjelaskan mengapa kekurangan pangan terjadi di Indonesia, yang katanya, tanahnya subur dan kaya sumberdaya alam.

Pangan Komoditas Strategis
Mantan calon Wakil Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2004, Siswono Yudo Husodo, pernah mengatakan, pangan merupakan komoditas penting dan strategis. Karena pangan kebutuhan pokok manusia yang setiap saat di setiap permukiman perlu tersedia dalam jumlah cukup dengan mutu layak, aman dikonsumsi, dan harga terjangkau masyarakat. Kecuali beras, untuk jenis pangan lain konsumsi per kapita per tahun rakyat Indonesia masih rendah.
Kata Siswono, konsumsi ini berpotensi meningkat dalam jumlah besar dengan meningkatnya pendidikan, pengetahuan akan gizi dan kesejahteraan rakyat, serta pertambahan penduduk yang tinggi mencapai 1,6 persen per tahun. Inilah pasar pangan kita yang amat besar, perlu kita gunakan untuk memperkuat pertanian kita. Jika salah penanganan, pasar pangan akan dimanfaatkan oleh produsen pangan dari luar negeri.

Penyeragaman Pertanian
Kebijakan pertanian pemerintah sejak tahun 1960-an lebih diarahkan pada penyeragaman sistem pertanian dan pangan. Contohnya Revolusi Hijau, yaitu penggunaan bibit varietas unggul, pestisida, dan pupuk kimia serta jaringan irigasi untuk memacu produksi beras. Dampak lingkungan yang ditimbulkan Revolusi Hijau, dari pencemaran air dan tanah oleh bahan kimia pertanian hingga kehilangan varietas petani lokal, sudah banyak diteliti.
Namun perlu diingat bahwa dari awal kebijakan pertanian saja, yaitu padi, diasumsikan semua orang Indonesia makan beras sehingga padi menjadi perhatian, walaupun ada juga upaya mengembangkan jagung dan palawija melalui teknologi revolusi hijau. Sekitar 20 tahun lalu, pada 1984, pemerintah Indonesia mengumumkan berhasil swasembada beras, bukan swasembada pangan. Sampai sekarang beras menjadi isu yang menyita banyak perhatian, sehingga mengorbankan sumber pangan yang lain.
Maka tak heran, ketika terjadi rawan pangan dan gizi buruk di NTB, misalnya, pemerintah menanggapi dengan mengirim beras untuk orang miskin (raskin). Padahal NTB menghasilkan kacang-kacangan (leguminose) sumber protein dan jagung/umbi-umbian sumber karbohidrat. Menyimak pernyataan penduduk di BTB yang menyatakan bahwa dahulu bila terjadi kekurangan beras, penduduk makan jagung bahkan biji asam Jawa. Sebab beras bukan satu-satunya makanan pokok. Tetapi kini generasi muda dan anak-anak tidak mengenal makanan pokok kecuali beras sehingga kekurangan beras menjadi masalah bagi mereka (hlm ix).
Adanya Revolusi Hijau banyak membawa perubahan dalam sistem kehidupan dan sistem masyarakat kita. Buku ini menjelaskan, antara lain: Pertama, kita dapat hidup dalam masyarakat lebih besar dan stabil. Kedua, kita dapat melakukan jenis pekerjaan yang berbeda. Tradisi agrikultur modern memungkinkan kita memiliki keahlian khusus di luar pertanian. Ketiga, kita dapat berpikir tentang hal lain di luar makanan kita sehari-hari. Tanpa pertanian dan masyarakat yang stabil, kita tidak akan punya banyak kesempatan untuk menikmati seni, musik, arsitektur, filsafat, sastra, dan politik. Kebudayaan dan pertanian berjalan seiring. Keduanya menunjukkan adanya keseimbangan, kemapanan, dan satu keyakinan akan masa mendatang (hlm. 11).
Kelebihan tradisi agrikultur di atas jelas memberikan manfaat lebih besar. Tetapi kelebihan ini tidak cuma-cuma. Kita harus membayar dengan berbagai persoalan dalam kehidupan. Sebagian orang malah membayar lebih banyak dari orang lain. Sehingga pertanian bukan membawa kemakmuran, melainkan menambah kemelaratan.
Sejak manusia mulai menetap selalu ada segolongan orang yang mencoba memperoleh bahan makanan tanpa bekerja, yaitu dengan jalan menguasai tanah yang menjadi sumber makanan dan orang-orang yang mengolahnya (hlm. 38). Mereka, dengan kekuasaan yang dimilikinya, seolah-olah menjadi berhak atas makanan yang awalnya bukan untuk mereka. Mereka bahkan tetap memiliki makanan di musin paceklik, sekali lagi, tanpa bekerja mengolah tanah.
Lewat pertanianlah masyarakat mengenal pembagian kekayaan yang tidak merata (tanah dan bahan makanan adalah kekayaan) dan mulai mengenal pembagian masyarakat menjadi kelas penguasa dengan memiliki tanah dan kelas yang dikuasai. Kaum penguasa atau tuan tanah ini berpikir bahwa mereka harus mengamankan posisinya.
Maka, segeralah mereka membangun birokrasi dan memiliki para pengawal yang siap menjaga para petani tetap berada “di tempat mereka”. Sejarah menunjukkan bahwa para petani tidak pernah menjadi penguasa atas dirinya sendiri (hlm. 186).
Makna penting buku ini adalah untuk peringatan bagi manusia di bumi bahwa sistem yang sedang berjalan sangat timpang alias tidak adil. Buku ini tidak menggugat negara atau aparat-aparatnya. Hanya saja, negara dan aparat-aparatnya sering pragmatis dengan tidak membela petani yang tertindas melainkan malah mengikuti arus yang semakin memojokkan mereka.

Kholilul Rohman Ahmad, anggota Akademi Gunung Magelang

DARI MBAH SAHAL SAMPAI GUS YUSUF

2008-01-31T04:27:00.000-08:00

Oleh Kholilul Rohman Ahmad

Ulama kharismatik dengan segundang ilmu keagamaan merupakan modal sosial tak terbatas bagi penulisan buku karena dapat dimanfaatkan sebagai pijakan pengambilan hukum oleh pengikutnya. Fiqih, ilmu cabang dalam Islam yang berkaitan erat dengan tatacara ibadah, selalu mendapatkan tempat teratas dalam kehidupan masyarakat agama Islam.

Sebab fiqih merupakan kebutuhan sehari-hari umat Muslim untuk panduan beribadah shalat, zakat, puasa, dan haji. Belum lagi kaitan dengan tatacara wudlu, hadats, najis, mengelola jenazah, menyucikan pakaian, dan menyucikan hadats dalam tubuh. Hukum halal-haram terhadap persoalan tertentu seperti jual-beli. Intinya, dalam Islam fiqih merupakan ilmu teknis yang banyak dimanfaatkan penganut Muslim.

Buku tanya-jawab persoalan keagamaan selalu berkembang dan mengalami perbaikan (revisi) terhadap buku-buku sebelumnya yang pernah ada. Perkembangan buku tanya-jawab dapat ditelisik dengan tiga pendekatan:

Pertama, buku tanya jawab fiqih akan selalu mengalami perkembangan persoalan yang harus dipecahkan setiap zaman, kecuali pada bahasan-bahasan yang sudah baku. Ketika KH Hasyim Asy’ari (pendiri Nahdlatul Ulama) masih hidup, tidak ada persoalan nuklir yang masuk dalam pembahasan fiqih. Berdasarkan hasil-hasil muktamar NU tahun 1948-1970-an, pembahasan yang masuk dalam forum bahtsul masail muktamar NU sebagian besar berkaitan dengan ibadah mahdhah (pribadi), seperti shalat, wudlu, najis, shalat musafir, menjamak shalat, mengurus jenazah, dll.

Namun kenyataan sosial modern mengharuskan fiqih bersikap terhadap nuklir, seperti kontroversi PLTN di Jepara yang memaksa fiqih bersikap halal, haram, mubah, atau makruh. Alhasil, perkembangan zaman selalu memberi kesempatan kepada penerbit untuk memperkaya buku fiqih tanya-jawab yang bisa dipakai alasan untuk mencetak ulang buku terdahulu dengan versi ‘edisi revisi’.

Kedua, tokoh/kiai pencetus buku tanya-jawab yang dipakai rujukan juga ikut berpengaruh terhadap laku-tidaknya buku tersebut. Meskipun, misalnya, tokoh yang pernah menulis buku fiqih tanya jawab seperti Mbah Sahal (KH Ahmad Muhammad Sahal Mahfudh, Rais ‘Am PBNU), Gus Mus (KH A Mustofa Bisri), atau Gus Yusuf (KH M Yusuf Chudlori) yang cover-nya terpampang disini, substansi persoalan yang dibahas di dalamnya tidak mempunyai perbedaan mendasar kecuali redaksi yang berbeda.

Namun buku-buku ini sama-sama laris karena pembaca mempunyai fanatisme tersendiri terhadap tokoh/ulama. Karena pembeli mempunyai ikatan emosional sendiri-sendiri dengan tokoh yang ada dalam buku. Patut dicatat, rujukan kitab kuning yang dipakai ketiga buku ini juga sama kualitasnya dan sama-sama laku.

Ketiga, buku fiqih tanya-jawab mempunyai segmen pembaca yang sangat luas (untuk kalangan umat Islam). Luasnya segmen pembaca ini berkaitan dengan tempo generasi pembaca Muslim yang cepat berkembang. Setiap generasi membutuhkan sejumlah bacaan fiqih yang praktis yang meniscayakan penerbit selalu mencetak ulang karena pembaca umum tidak mungkin membaca kitab-kitab kuning berbahasa Arab. Terlebih wacana fiqih di dalamnya bersifat baku tidak akan pernah mengalami perubahan.

Misalnya, sepanjang hayat kotoran ayam pasti hukumnya najis, jenazah wajib dimandikan-dikafani-dishalati-dikubur, shalat fardlu lima waktu sehari, sehabis buang air besar/kecil wajib bersuci, dan lain-lain. Hal inilah yang memungkinkan buku fiqh tanya jawab selalu aktual dan selalu diburu orang banyak –sepanjang pemeluk Islam di Indonesia mayoritas.

Demikian halnya dengan buku terjemahan kitab kuning jenis fiqih, tasawuf, aqidah, atau ilmu alat (nahwu, sharaf, mantiq, balaghah) yang beredar di masyarakat, khususnya kalangan pesantren, memiliki daya laku yang kuat. Buku jenis terjemahan kitab kuning sangat laku di kalangan pesantren karena membantu santri untuk memperdalam kitab yang dikaji yang berbahasa Arab.

Buku-buku seperti ini, mungkin, bagi kalangan pengkaji wacana berat (intelektuil) tidak termasuk dalam perhitungan karena termasuk wacana lama. Apalagi redaktur resensi buku, pasti tidak akan melirik resensi buku ini karena wacananya termasuk ketinggalan zaman –maklum, setiap redaktur membutuhkan aktualitas.

Namun demikian bagi penerbit, bukan persoalan wacana usang, kenyataan di pasar buku jenis ini laku keras, alias selalu mengalami cetak ulang minimal setahun sekali, maka tetap berlanjut perbaikan demi perbaikan dan cetak demi cetak. Contoh buku jenis ini terjemahan Nashaihul Ibad, Riyadush Sholihin, Alfiyah Ibnu Malik, dan Kifayatul Akhyar.

Bagaimanapun juga dunia buku tidak selamanya akan berhenti pada jenis buku bertema tertentu. Perpaduan antara buku-buku dengan wacana lama dengan yang baru sama-sama mendapatkan respon pasar yang bagus. Tergantung bagaimana penerbit akan memperlaklukan pasar dengan permainan tema yang akan diluncurkan.

Buku fiqih tanya-jawab ala Mbah Sahal, Gus Mus, dan Gus Yusuf merupakan sebagian jenis buku yang laku keras di pasaran dengan indikasi frekuensi cetak ulang terjadi minimal setahun sekali, dan mayoritas laku terjual di wilayah Jawa Tengah. Fenomena ini mungkin bisa memberi informasi sekaligus inspirasi bagi penerbit di luar Jawa Tengah untuk menerbitkan buku semacam ini, dengan tokoh/ulama setempat. Sebab emosionalitas dan fanatisme kewilayahan terhadap tokoh berpengaruh terhadap laku-tidaknya buku jenis ini.

Kholilul Rohman Ahmad, Pustakawan peminat masalah sosial keagamaan tinggal di Payaman, Magelang, Jawa Tengah

HUT NU KE-82~Soeharto, Gus Dur, dan Kajian NU

2008-01-31T04:13:00.000-08:00

Oleh: Kholilul Rohman Ahmad

Dalam kalender Masehi tercatat 31 Januari 1926 sebagai hari lahir Nahdlatul Ulama (NU). Di tahun 2008 ini berarti organisasi massa terbesar di Indonesia itu telah berumur 82 tahun, sebuah waktu yang cukup sebagai ruang berbenah dan saling mengisi.

NU sebagai organisasi masyarakat telah menapaki sejarah di Indonesia sebagai salah satu penyangga kekuatan bangsa hingga mempunyai nilai plus-minus yang patut diperhitungkan. Sejalan dengan nafas kehidupan yang menyejarah, diri NU mempunyai banyak ruang untuk dikaji tentang sejauhmana perubahan demi perubahan yang pernah dialami.

Melalui hasil kajian NU, dari buku ke buku yang terbit beda tahun, pembaca bisa menganalisis kecenderungan NU dari masa ke masa. Untuk itulah, kajian NU memperoleh posisi penting di mana patut dipertahankan publikasinya dalam bentuk buku, ketimbang sepotong artikel di koran.

Buku-buku tentang NU yang pernah/akan terbit terus mendorong orang untuk tertarik mengamati NU. Misalnya, NU yang identik dengan wacana demokratisasi dan civil society (tahun 1990-an) hingga agen perubahan terhadap paradigma keberagamaan rakyat melalui gagasan liberalisasinya (tahun 2000-an), eksistensi NU kian mantap sebagai salah satu objek kajian sosial-agama-politik penting di Tanah Air yang selalu menarik diteliti. Terlebih di dalam sebuah wacana yang diusung oleh NU seringkali melahirkan kontroversi.

NU dan Soeharto

Kita berkaca pada buku Gus Dur, NU, dan Civil Society (LKiS, 1996) yang merekam sepak terjang Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) dengan menggelar doa massal (istigasah) bagi keselamatan bangsa bermakna penting bagi penguatan masyarakat di hadapan negara. Akan tetapi citra yang muncul justru kontroversi, mengingat paradigma negara mengutamakan ketertundukan rakyat terhadap negara (baca: Orde Baru). Di sini menjadi menarik NU untuk dikaji. Senada dengan itu, dapat disimak buku Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara (Greg Fealy, Greg Barton, eds.) dan NU vis a vis Negara (Andreé Feillard). Yang paling klasik karya Choirul Anam Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdhatul Ulama (1985) dan Saifuddin Zuhri Guruku Orang-Orang Pesantren (1974).

Kenyataan itu mendorong NU semakin menarik dikaji hingga melahirkan beberapa buku lanjutan lain. Karena ternyata Gus Dur sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), saat itu, tidak gentar menghadapi ancaman dan hegemoni Orde Baru di bawah rezim Soeharto. Puncaknya, PBNU menggelar Istighasah Kubro di Parkir Timur Senayan, kata Andreé. Meskipun wacan Gus Dur bersifat personal, namun atribut NU tak bisa dinafikan.

Tentang buku NU dan liberalisme juga mencatat tokoh-tokoh NU yang mengusung gagasan itu, sebagaimana disertasi Mujamil Qomar NU Liberal, patut dicatat dengan font bold karena berhasil memetakan pemikiran Islam kontemporer atas sembilan tokoh NU (Abdurrahman Wahid, Masdar F Mas’udi, Achmad Siddiq, Said Aqiel Siradj, AM Sahal Mahfudh, Abdul Muchith Muzadi, Sjechul Hadi Permono, M Tolchah Hasan, dan Ali Yafie). Mujamil melalui NU Liberal bukan hanya memetakan pemikiran para tokoh itu, namun juga menganalisis kontroversi yang kental pada pemikiran tokoh meski sama-sama dalam jaring-jaring liberalisme dan universalisme. Terlebih salah satu tokoh yang dikaji Mujamil, yakni Gus Dur, dicatat oleh Greg Baton dalam Gagasan Islam Liberal di Indonesia sebagai pelopor Islam liberal di Indonesia.

Tidak hanya itu, tokoh-tokoh muda NU juga menjadi objek kajian menarik seperti M Imam Aziz, M Jadul Maula, Ahmad Baso, Ulil Abshar Abdalla, dan Marzuki Wahid. Laode Ida menyongsong Muktamar di Solo tahun 2004 mencatat pergulatan kaum muda NU dalam NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru (2004). Juga Muhammad Sodik melalui buku Gejolak Santri Kota: Aktivitas AMNU Merambah Jalan Lain (Tiara Wacana, 2002). Lebih vulgar buku karangan Bahrul Ulum berjudul “Bodohnya NU” atau “NU Dibodohi”: Jejak langkah NU Era Reformasi Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik (2002) yang tidak mendapatkan kritik atau gugatan dari pengurus teras NU yang seolah menegaskan tesis di dalamnya benar adanya.

Tampaknya hingga entah kapan, NU akan selalu menarik sebagai objek kajian akademis para intelektual dalam dan luar negeri. Ini terjadi mengingat NU mempunyai massa banyak dan cenderung yang tidak satu, khususnya dalam memegang tradisi pada masing-masing wilayah. Khususnya eksistensi NU sering diperbincangkan pada even-even politik.

Contohnya, saat pemilu dan pilpres 2004 lalu, NU diklaim lebih dari satu partai. Dalam pilpres ada tiga kandidat yang mengklaim didukung NU, yakni Jusuf Kalla, Hasyim Muzadi, dan Sholahuddin Wahid. Demikian pula dalam hiruk-pikuk pilkada, NU selalu “seksi” sebagai objek “bisik-bisik politik”. Bukankah ini sesuatu yang menarik sebagai kajian buku?

Sebagai objek kajian NU berperan mendinamisir omset perbukuan sehungga melahirkan keuntungan untuk penerbit dan royalti untuk penulisnya. Tahun 2000 adalah tahun emas buku bertema NU. Saat itu, buku apapun asal mencantumkan NU atau Gus Dur pasti laku keras. Pasalnya Gus Dur sedang berada di puncak kekuasaan sebagai Presiden RI ke-4, di mana hal ini sebangun dengan keingintahuan publik terhadap Gus Dur.

Kejenuhan Kajian NU

Meski sedang surut tren kajian NU, namun buku NU tetap laku. Tapi tidak selaris tahun 2000. Terlebih pembaca kian dewasa dan selektif dalam memilih buku, termasuk tema NU. Tampaknya belakangan ini kajian NU sedang berada pada masa jenuh. Mungkin karena kontroversi yang mengiringinya tidak lagi riuh. Berbeda larisnya buku NU tahun 1990-2000-an tidak lepas dari personalitas Gus Dur yang mampu membangun gairah NU di mata publik. Lalu buku-buku NU laris. Dari yang tebal sampai yang tipis, dari yang berkualitas hingga yang “ecek-ecek” sama-sama laris.

Meskipun NU “seksi” dan riuh dalam perdebatan publik, namun bila ternyata isi kajian NU tidak berkualitas tentu akan ditinggalkan pasar. Sama halnya buku pada umumnya di mana bila hanya mengejar popularitas dengan mencantumkan istilah atau nama yang populer saat itu, maka lambat laun akan ditinggalkan pembaca dan beralih ke popularitas baru.

Di sinilah berlaku hukum pasar untuk komoditas buku. Bahkan bila penerbit tidak memperhatikan kualitas produknya akan dengan mudah menggulung tikar dagangannya sendiri sesegera mungkin tanpa diperintah siapapun.*

Kholilul Rohman Ahmad, Editor Buku Menjawab Kegelisahan NU (2004)

Jauharul Muharram di Jawa, Melokalkan Tradisi Islam

2008-01-31T03:46:00.001-08:00

TEGALREJO, MAGELANG-Rabu sore (9/1/2008) usai waktu ashar ketika pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat. Masyarakat di wilayah Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, berduyun-duyun menuju sebuah gedung berhalaman luas di Tepo, Dlimas. Kawasan Tepo tempat mereka berkumpul kurang lebih seluas 1 hektar. Mereka laki-laki dan perempuan, dari anak-anak sampai orangtua. Pakaian yang dikenakan serba putih. Baju, sarung, mukena, jilbab, surban, dan peci.

Sekitar 25.000 jamaah. Ada yang datang dari daerah Temanggung, Purworejo, Semarang, dan sekitarnya. Mereka duduk di tikar yang disediakan panitia atau membawa tikar sendiri. Namun banyak jamaah yang datang belakangan tidak kebagian tikar sehingga antar jamaah berjejalan di tikar yang tidak mampu menampung seluruh jamaah secara memadahi.

Mereka berkumpul dan berdoa menengadahkan kedua tangan. Doa bersama dipimpin oleh KH Muhammad Sholihun (Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hasan, Geger, Girirejo, Tegalrejo Magelang). Doa yang dipanjatkan adalah untuk mengakhiri tahun 1428 dan mengawali tahun 1429 hijriyyah. Acara dimulai pada pukul 16.15 menit dengan membaca doa akhir tahun hingga waktu maghrib tiba.

Bacaan yang dilafalkan antara lain istighfar, shalawat nariyyah, dan doa khusus akhir tahun yang disuarakan jamaah dengan nada setengah keras sehingga gemuruh ribuan jamaah menggelegar di tengah perkebunan salak sebuah pedesaan itu. Usai doa akhir tahun di ucapkan, jamaah melaksanakan shalat maghrib berjamaah dengan imam Kiai Sholihun, kemudian membaca Surat Yasiin sekali dan doa awal tahun. Ritual selesai dilangsungkan di bawah cuaca cerah tanpa hujan. Selesai sudah acara ritual dengan doa akhir dan awal tahun itu.

Mengagungkan Bulan Mulia

Namun rangkaian acara Jauharul Muharram (mengagungkan bulan mulia) ke-10 ini belum tuntas. Sebab setelah doa awal tahun dipanjatkan, jamaah dipersilahkan menikmati hidangan nasi megono (nasi sayur dicampur parutan kelapa berbumbu segar) dengan lauk tahu-tempe. Hidangan makan dibawa sendiri oleh jamaah. Tapi sebelum dihidangkan, makanan dikumpulkan terlebih dahulu oleh panitia di suatu tempat, lalu dibagikan secara acak sehingga jamaah tidak makan makanan yang dibawa sendiri melainkan memakan bawaan jamaah yang lain. Di sini makna shadaqah terlaksana dengan hikmat.

KH Muhammad Yusuf Chudlori, penggagas acara dalam sambutan atasnama panitia mengemukakan bahwa tradisi Jauharul Muhaarram yang digelar di kawasan Asrama Perguruan Islam Ponpes Tegalrejo sejak 10 tahun silam merupakan upaya masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sekaligus berharap agar tahun depan segalanya menjadi lebih baik.

“Ketika bencana bertubi-tubi melanda bangsa Indonesia akhir-akhir ini berupa banjir, tanah longsor, dan angin kencang kita manusia diharapkan selalu mengingat kekuasaan Allah SWT,” katanya.

Acara yang digelar secara sederhana dengan acara dan menu ala orang desa ini, kata Gus Yusuf, merupakan ikhtiar membumikan nilai-nilai Islam dengan cara dan selera orang desa. Orang desa yang mempunyai kecenderungan guyub-rukun (komunalitas) harus bisa kita manfaatkan untuk hal-hal positif. Menggelar doa secara bersama, selain untuk memperdalam rasa pasrah kita di hadapan Allah, juga agar tali silahturahim antar orang desa selalu terjaga.

Sementara itu, KH Muhammad Najib (Gus Najib dari Paculgowang Jombang) yang mengisi mau’idhoh hasanah mengatakan bahwa tradisi suran (memperingati tahun baru Islam ala Jawa) merupakan tradisi Islam yang hadir di Indonesia dengan warna lokal. Kita jangan sampai terjebak pada perayaan suran yang justru keluar dari nilai-nilai Islam bahkan cenderung mengarah ke syirik (menyekutukan Allah). Banyak tradisi suran, khususnya di Jawa, yang bisa dikategorikan syirik. Titik tolak tradisi suran adalah merayakan bulan ‘Asyura.

“Karena orang Jawa sulit melafalkan ‘Asyura, maka disebut suran dan bulan bersangkutan disebut Sura. Ini harus tetap kita jaga. Di sinilah makna Islam yang tidak menghilangkan warna lokal. Justru ingin terus menghidupkan secara Islami tanpa meninggalkan khas lokal, seperti Jauharul Muharram di Tegalrejo sini,” katanya.

Acara yang disiarkan live oleh Radio Fast (96.4 FM) ini ditutup pada pukul 21.30 dengan bacaan doa sapu jagat dan doa akhir tahun oleh KH Abdurrahman Chudlori (pengasuh Asrama Perguruan Islam/API Pondok Pesantren Tegalrejo). Seusainya, jamaah pulang dengan hati tenang menatap hari esok dengan penuh harapan. Jiwa dan hati berada dalam perasaan aman-tentram. (kholilul rohman ahmad/arif hidayat)

Caption foto: JAUHARUL MUHARRAM KE-10. Sejumlah ibu di antara ribuan jamaah dari berbagai daerah terlihat sedang melafal do'a akhir tahun dalam acara Jauharul Muharram X di GOR Tepo, Dlimas, Tegalrejo, Magelang, (9/1/2008) sore yang dipimpin oleh KH M Sholihun. Ritual dilangsungkan di bawah cuaca cerah tanpa hujan. Selesai sudah acara ritual dengan doa akhir dan awal tahun.(foto/teks: kholilul rohman ahmad)